MANAGED BY:
SELASA
12 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 08 Oktober 2019 11:21
Politik Dinasti Itu Sah Saja, tapi Patut Diwaspadai
Keluarga Rahmad Mas'ud yang terjun ke dunia politik. Diantaranya Rahmad Mas'ud, Rudi Mas'ud dan Abdul Gafur Mas'ud.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Fenomena satu keluarga menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif disebut lumrah dalam demokrasi. Pun tak ada masalah dari sisi hukum. Namun, ada hal-hal yang patut diwaspadai publik.

Pengamat politik dan hukum dari Universitas Mulawarman Hendriansyah Hamzah menyebut, publik harus mengetahui terlebih dulu perbedaan antara politik dinasti dengan dinasti politik. “Frasa ini yang harus dipahami dulu,” kata dia, (6/10).

Jelas dia, politik dinasti adalah sebuah tendensi. Upaya seseorang atau kelompok untuk membangun dinasti politik. Melibatkan keluarga atau keturunan dalam jabatan tertentu. Berbeda dengan dinasti politik, yang bisa muncul atau terbangun secara alamiah.

“Mungkin karena ibu, bapak, atau si anak punya kapasitas tertentu untuk menduduki jabatan tersebut,” ucap dia.

Pria yang biasa disapa Castro itu menerangkan, dinasti dibenarkan dalam hukum. Salah satunya dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015.

“Sebab, setiap warga negara punya hak yang sama dalam politik. Untuk memilih atau dipilih,” kata dia.

Namun, ada masalah. Ini berkaitan dengan tolok ukur. Menggunakan logika politik, misalnya untuk kasus di Bontang. Seorang ibu menjadi wali kota dan anaknya menjadi ketua DPRD. Sementara salah satu fungsi legislatif adalah pengawasan.

“Di wilayah politikini adalah problem. Logic tidak, jika si anak mengawasi kinerja ibunya,” sebutnya.

Dalam prosesnya, fungsi yang dilakukan legislatif hanya akan tampak ketika ada persoalan eksekutif muncul ke permukaan. Baik di level pengawasan maupun anggaran. Apakah dewan akan menggunakan hak mereka. Baik angket, interpelasi, maupun menyatakan pendapat.

“Saya menduga-duga, secara historis pengawasan legislatif tak akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Yang dimaksud Castro adalah, ketika Bontang dipimpin Andi Sofyan Hasdam. Saat itu di 2009, saat Sofyan menjalani periode keduanya sebagai wali kota, istrinya, wali kota Bontang saat ini, Neni Moerniaeni, terpilih menjadi ketua DPRD Bontang periode 2009–2014.   

“Apakah saat itu proses pengawasan terhadap pemerintah berjalan dengan baik? Saya rasa tidak,” sebutnya.

Dia menyebut, tak bermaksud menghalangi hasil proses demokrasi. Namun, sejak awal, ada cara yang bisa dilakukan. Yakni Golkar selaku partai pemenang tidak memilih anak Neni Moerniaeni, Andi Faisal Sofyan Hasdam sebagai ketua DPRD.

“Sebab, wajar jika nanti ada pertanyaan publik soal check and balances dalam proses jalannya pemerintahan kota,” katanya.

Meski ketua DPRD hanya menjadi simbol, banyak hal yang bisa membuat publik sanksi terhadap kelangsungan kinerja di legisltatif. Karena itu, dalam unsur DPRD, terutama fraksi lain bisa memegang peranan dalam konflik kepercayaan.

“Gubernur juga bisa mengambil peran. Misalnya melalui proses penyaringan perda-perda yang akan dikeluarkan oleh Bontang. Publik pun punya hak veto,” bebernya.

Menurut dia, situasi saat ini seperti yang pernah disampaikan analis politik Northwestern University, Jeffrey A Winters. Tak hanya di Kaltim, hampir terjadi di seluruh Nusantara disebut sebagai bentuk elite capture dalam kaitannya dengan oligarki. Ada kelompok dari klan tertentu, bisa dari garis keturunan atau penguasa modal. Ada dua kemungkinan. Yakni trah yang mencoba menyelamatkan dan mengamankan bisnisnya melalui jalur politik. Atau melalui jalur politik, kelompok tersebut bisa menguasai bisnis tertentu. "Oligarki mengamankan dirinya," ujarnya.

Jika dulu pemodal dan politikus berdiri terpisah tapi saling memanfaatkan atau simbiosis mutualisme, berbeda dengan sekarang. Dinasti dibangun dari mereka yang ingin menguasai dua sektor tersebut. Yakni, pemodal yang menjadi penguasa, atau penguasa yang tak punya rekam jejak bisnis, kemudian berusaha membangun kerajaan bisnis.

"Di luar itu, ini bentuk kegagalan kaderisasi yang dilakukan partai politik. Kita tahu partai saat ini begitu feodal," kata dia.

Dengan demikian, hampir semua anak-anak atau keluarga elite penguasa diberikan kartu bypass. Jadi, begitu keturunan atau keluarga ingin menduduki jabatan tertentu atau menjadi calon legislatif maupun eksekutif, partai politik akan mengakomodasinya sebagai keturunan darah biru. 

"Sehingga menyingkirkan kader-kader lain yang lebih berkompeten," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelan-pelan aroma dinasti politik di Kaltim mulai muncul. Dari hasil Pemilu 2019, tiga daerah di Bumi Etam melahirkan ketua DPRD yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah.

Di Bontang, kursi ketua DPRD dijabat Andi Faizal Sofyan Hasdam. Sementara jabatan wali kota diemban sang ibu; Neni Moerniaeni. Bahkan, sebelum Neni menjabat wali kota Bontang, dia terlebih dulu menjabat ketua DPRD periode 2009–2014. Saat itu, Kota Taman–julukan Bontang–dipimpin Andi Sofyan Hasdam. Suami Neni sekaligus ayah Andi Faizal. 

Diketahui, Andi Faizal maju melalui daerah pemilihan Bontang Utara pada Pileg 2019. Dia meraup suara tertinggi; 4.640. Lumbung suara terbanyak diperoleh dari tempat dia berdomisili di Kelurahan Bontang Baru. Totalnya 1.110 suara. Disusul Kelurahan Lhoktuan 969 suara, Gunung Elai 909 suara, Bontang Kuala 692 suara, Apiapi 590 suara, dan Guntung 380 suara.

Neni membantah jika situasi ini disebut dengan dinasti. Pasalnya, kata dinasti lebih cocok dipakai dalam lingkup kerajaan. Sementara hasil pemilihan legislatif yang mengantarkan putranya menjadi anggota dewan merupakan pilihan rakyat secara langsung.

”Itulah hasil proses demokrasi. Artinya kekuasaan rakyat. Menurut saya adalah hasil dari peta suara yang memilih Andi Faizal Sofyan Hasdam untuk menjadi dewan,” kata Neni kepada Kaltim Post.

Dia menuturkan, kesuksesan putranya duduk di legislatif merupakan buah kerja keras sendiri. Selama masa kampanye pun, Neni tidak tahu-menahu agenda yang dijalani pria yang akrab disapa Andi Faiz tersebut.

Selain di Bontang, aroma dinasti politik tersaji di Kabupaten Paser. Hendra Wahyudi didaulat sebagai ketua DPRD Paser periode 2019–2024 dari PKB. Hendra merupakan anak ketiga Yusriansyah Syarkawi, bupati Paser saat ini. Yusriansyah adalah ketua Dewan Syuro DPC PKB Paser. 

Sama seperti Neni, Yusriansyah pun membantah ada dinasti politik di Paser. Menurutnya, pemilihan bupati maupun DPRD murni suara rakyat. Lulusan APDN itu mengatakan, sang anak menjabat pimpinan legislatif murni dipilih rakyat dan mandat dari pimpinan PKB provinsi dan pusat. Bahkan sebelumnya, anaknya mengikuti tes seleksi pimpinan bersama tiga anggota DPRD Paser lainnya.

"Tidak ada namanya dinasti politik. Elektabilitas partai maupun kadernya bergantung sumber daya manusia di partai itu sendiri. Masyarakat yang menentukan partai mana yang layak memimpin. Tidak ada peran seorang bupati," ujar Yusriansyah.

Dari Sangatta, hubungan keluarga juga muncul. Bupati Kutai Timur periode 2016–2021, Ismunandar akan beradu gagasan dengan sang istri yang menjabat ketua DPRD Kutai Timur periode 2019–2024, Encek Unguria Riarinda Firgasih. Sebelumnya, Encek menjabat wakil ketua II DPRD Kutim periode 2014–2019. Pada Pemilu 2019, dia diusung kembali oleh PPP.

Saat ditetapkan menjadi ketua DPRD Kutim, Encek mengatakan, sebagai lembaga pengawas dan wakil rakyat, dirinya akan mengontrol setiap kebijakan pemerintah daerah yang tidak prorakyat. “Semoga bisa mengemban amanah yang diberikan masyarakat dengan baik. Membantu pemerintah untuk mewujudkan Kutim Sejahtera,” katanya.

Putri Ismunandar dan Encek, Siti Rizky Amalia Ismunandar juga mengikuti jejak orangtuanya. Perempuan berhijab ini terpilih sebagai anggota DPRD Kaltim dari PPP periode 2019–2024. (rdh/dwi/k16)

 


BACA JUGA

Selasa, 12 November 2019 11:12

3 Orangutan Dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen, Dua Diantaranya Ibu dan Anak

PROKAL.CO, SAMARINDA - Borneo Orangutan Survival Foundation (Yayasan BOS) dan…

Selasa, 12 November 2019 10:35

Akhir Tahun Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Lebih Lambat

SAMARINDA-Ekonomi Kaltim pada triwulan ketiga tahun ini tumbuh 6,89 persen…

Senin, 11 November 2019 23:00

Pertimbangan IKN, Peluang Dibangun Dua Jembatan Lagi di Teluk Balikpapan

BALIKPAPAN-Rencana pemindahan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) masih menanti…

Senin, 11 November 2019 22:57
Sindikat Mafia Minyak Beroperasi di Dekat Tambang

Dicuri di Sangasanga, Diolah di Samarinda

Selain mengamankan ratusan ton minyak mentah yang diduga ilegal, aparat…

Senin, 11 November 2019 22:38

Subsidi Tetap Harus Dibarengi Cleansing Data

JAKARTA– Pekerjaan rumah untuk membenahi BPJS Kesehatan masih banyak. Menaikkan…

Senin, 11 November 2019 13:29
(1) Indonesia U-19 vs Korea Utara U-19 (1)

Karena Berjuang Layaknya Pahlawan

JAKARTA– ’’Kami sudah sepakat sebelum pertandingan. Hari ini 10 November…

Senin, 11 November 2019 13:19
Isu Kesehatan di Pulau-Pulau Terpencil Indonesia (1)

Bu Bidan Merangkap Perawat Sekaligus Dokter

”Sedih karena saya tidak bisa berbuat banyak,” ucap bidan honorer…

Senin, 11 November 2019 13:03

Pembukaan Pendaftaran Seleksi ASN Tidak Serentak

JAKARTA - Pendaftaran rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) mulai dibuka…

Senin, 11 November 2019 00:21

Bandara APT Pranoto Ditutup, Penumpang di Sepinggan Bertambah Sekitar 90 Ribu

BALIKPAPAN-Bandara APT Pranoto, Samarinda bakal ditutup sementara selama 20 hari.…

Senin, 11 November 2019 00:14

Pangkas Lagi Alokasi Dasar Dana Desa

MALANG –Pemerintah bakal mengubah formula penyaluran dana desa tahun depan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*