Pembangunan ibu kota negara baru di Kaltim rencananya dimulai tahun depan. Ini memberikan harapan besar bagi pengusaha lokal. Meski hanya jadi sub kontraktor, pengusaha lokal berharap bisa dilibatkan dalam pembangunan.
BALIKPAPAN – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sejumlah perusahaan lokal berniat untuk melakukan investasi skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan ibu kota negara baru di sebagian Kutai Kartanegara dan sebagian Penajam Paser Utara.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Balikpapan Yaser Arafat mengatakan, perpindahan IKN bakal membuat perputaran ekonomi daerah semakin cepat. Apalagi, bagi pengusaha IKN ini bisa menjadi sumber pendapatan baru.
Dia menjelaskan, setelah keterpurukan tambang pada 2014 lalu banyak pengusaha yang slow down. Kontraktor banyak yang tidak mendapat proyek karena anggaran daerah menipis. Bahkan ada yang daerahnya kesulitan menggaji karyawan. “Ketika pulih, tidak seperti saat era keemasan. IKN ini diharapkan menjadi semangat bagi pengusaha dan membuka lapangan pekerjaan yang luas,” tuturnya.
Namun, persaingan bakal semakin ketat. Sebab bukan hanya pengusaha lokal, tapi seluruh Indonesia bahkan asing sedang melirik Kaltim. Tidak heran saat ini banyak yang melakukan kunjungan ke Balikpapan. “Besar harapan kami keterlibatan lokal bisa diakomodasi pemerintah. Sebelumnya beberapa pengusaha juga telah mengaku siap,” terangnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan perusahaan lokal menyampaikan minatnya dalam kegiatan proyek IKN melalui letter of intent untuk membangun fasilitas dan infrastruktur energi. “Seperti gas sudah bisa PGN katanya mau masuk, Medco juga mau. Nanti masih banyak juga untuk air bersih,” ungkapnya.
Basoeki pun menegaskan saat ini pihaknya belum berencana melibatkan investor asing untuk pembangunan infrastruktur pada tahap pertama. Dirinya telah merancang untuk pembangunan infrastruktur pada fase pertama yakni jalan, drainase serta bendungan untuk prasarana dasar.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyebutkan rencana pembiayaan pemindahan ibu kota mengandalkan Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU). Adapun dari kebutuhan biaya total senilai Rp 466 triliun. Skema KPBU ditargetkan bisa mendanai senilai Rp 253,4,2 triliun (54,4 persen), dari APBN Rp 89,4 triliun (19,2 persen) dan sisanya investasi langsung BUMN/D/swasta Rp 127,2 triliun (26,6 persen).
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan dari masing-masing sumber biaya tersebut akan digunakan untuk pendanaan yang berbeda-beda. APBN akan digunakan pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, gedung legislatif dan yudikatif, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
Sementara KPBU untuk infrastruktur dasar (air minum), sanitasi, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), gedung eksekutif, urban transport berbasis rel.
Terakhir investasi langsung oleh BUMN/D, swasta untuk perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi & lembaga pendidikan swasta, science, technopark, sarana kesehatan swasta, pusat perbelanjaan/shopping mall, dan MICE.
Di sisi lain, Bambang memastikan tata ruang dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan satu paket. Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus mendapat perhatian khusus.
Bappenas bersama Kementerian terkait telah melakukan kajian dampak ekonomi. Dia mengharapkan IKN bisa membuat perubahan ekonomi Kaltim terdiversifikasi. Pemerintah, kata dia, telah melakukan simulasi dampak IKN terhadap pertumbuhan ekonomi di Kaltim. Hasilnya, hal tersebut bisa naik antara 8 persen sampai 9 persen selama masa konstruksi dan masa operasi.
