BALIKPAPAN – Perpindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kaltim diharapkan mendorong penerbitan surat utang atau obligasi pemerintah daerah. Pasalnya hingga saat ini, salah satu alternatif pendanaan infrastruktur ini belum dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi maupun daerah di Bumi Etam.
Sebelumnya Kaltim menjadi salah satu dari sejumlah provinsi sudah menyatakan niat untuk menjadi pionir dalam penerbitan obligasi daerah bersama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, dan Banten. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Dwi Aryanto mengatakan, pemerintah pusat memang telah berencana melakukan high level meeting dengan gubernur Kaltim terkait hal tersebut. Namun rencana tersebut belum terealisasi hingga kini. “Memang ada jadwal pertemuan dan punya potensi masuk ke sana (obligasi), tetapi belum jadi dan pertemuannya belum bisa dipastikan lagi untuk kapan,” jelasnya, Minggu (6/10).
Selain itu, dasar aset yang digunakan pemprov Kaltim sebagai penerbitan juga belum jelas. Pasalnya jika mengacu pada proyek infrastruktur jalan Tol Balikpapan-Samarinda belum bisa dikategorikan sebagai aset produktif lantaran belum bisa memberikan pendapatan berulang (recurring income).
Kepala BEI Balikpapan Dinda Amalya mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menyosialisasikan dan memberi informasi bagaimana mekanisme obligasi. Bahkan pemerintah sudah memberi keringanan persyaratan. Hanya belum ada tindak lanjut.
“Sejak gubernur periode sebelumnya kamu sudah sosialisasi. Ya kami hanya menunggu saja. Padahal keuntungan obligasi bisa membantu membangun infrastruktur daerah dan keuangan daerah,” tuturnya.
Padahal, lanjutnya, Kaltim menunjukkan pertumbuhan investor cukup baik. Selalu tumbuh dua digit. Dan tiap tahun pertumbuhannya cukup baik. Dengan IKN diharapkan menambah lagi jumlah investor dan juga membuka ruang untuk obligasi. (aji/ndu/k18)
