JAKARTA – Tidak lama lagi Joko Widodo akan dilantik sebagai presiden hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun, sampai saat ini, para ketua umum partai koalisi belum mendapatkan kepastian jatah menteri di Kabinet Kerja jilid II. Susunan menteri baru akan diumumkan usai pelantikan pada 20 Oktober mendatang.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, sejauh yang dia ketahui, sampai sekarang partainya belum mendapat kepastian berapa jatah menteri yang akan didapatkan partai beringin. “Soal kabinet itu hak prerogratif Pak Jokowi untuk menentukan komposisi dan figur yang dibutuhkan untuk bekerja sesuai dengan visi, misi dan program yang telah dirumuskan dalam nawacita jilid kedua,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos (6/10).
Menurut dia, Partai Golkar sendiri sangat percaya bahwa Jokowi memiliki penilaian yang sangat obyektif untuk memilih mana figur yang tepat dalam membantunya dalam mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan.
Anggota DPR itu menerangkan, Presiden Jokowi tentu mengetahui mana figur-figur yang memiliki kompetensi, intergritas, kemampuan manajerial dan bertindak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu diambil keputusannya.
Jika Presiden Jokowi meminta kepada Partai Golkar untuk mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya, tentu pihaknya memiliki kader-kader untuk mengisi portofolio yang dikehendaki Jokowi. “Nama-nama tersebut sudah ada di kantong Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto,” terang Ace.
Hal serupa juga disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Menurut dia, partainya masih menunggu siapa saja kader Nasdem yang akan dipilih menjadi pembantu presiden. Apakah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum mendapat kepastian dari Jokowi? Willy enggan menjawab.
Yang pasti, ucap dia, penentuan menteri merupakan hak penuh presiden. Partainya menyerahkan sepenuhnya kepada sang presiden. Menurut dia, saat ini presiden mungkin masih menyusun nomenklatur kementerian yang dibutuhkan. Setelah itu baru menetapkan sosok menteri.
Anggota DPR RI dari Dapil Jatim XI itu menyatakan, susunan menteri akan diumumkan setelah pelantikan pada 20 Oktober mendatang. “Pelantikan dulu, baru pengumuman menteri,” terang alumunus Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta itu.
Wasekjen PPP Achmad Baidowi juga memastikan bahwa partainya belum mendapatkan kepastian dari presiden. “Belum, karena itu hak prerogatif jokowi selaku presiden terpilih,” terang dia.
Sementara itu, PKB enggan berkomentar terkait jatah menteri. Sekjen PKB M Hasanudin Wahid tidak bersedia menjawab soal kepastian menteri. Padahal, sebelumnya PKB adalah partai yang paling aktif meminta posisi di kabinet Jokowi. Partai itu juga sudah menyodorkan banyak nama untuk dipilih Jokowi. (lum)
