BALIKPAPAN memainkan peran penting sebagai kota penyangga ibu kota negara (IKN). Karena itu, Wali Kota Rizal Effendi meminta pemerintah pusat agar ikut mempersiapkan Balikpapan. Menurut dia, daerah penyangga seharusnya mendapat porsi lebih dulu dalam pembangunan untuk menunjang IKN.
Rizal mengatakan, tanpa pembangunan dan persiapan yang matang, alih-alih jadi kota penunjang, Balikpapan bisa babak belur kewalahan. “Kami akan minta gubernur perjuangkan, jangan sampai kita ketinggalan. Jangan hanya asyik bangun ibu kota, tapi lupa dengan kota penyangga,” ucapnya. Dia menuturkan, semua orang yang akan mempersiapkan ibu kota tentu akan melalui Balikpapan. Hilir mudik orang sampai logistik berada di Kota Beriman. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah kebutuhan air baku.
Perlu diketahui, kondisi saat ini saja, Balikpapan masih kekurangan sumber air baku. Ketika banyak orang nanti berbondong datang menyiapkan pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, tentu kebutuhan air ikut meningkat. Saat ini, PDAM Balikpapan baru bisa memproduksi sekitar 1.400 liter per detik. Dengan mengandalkan pasokan air baku dari Waduk Manggar.
Padahal, agar optimal bisa mengaliri warga selama 24 jam, PDAM Balikpapan harus memproduksi 1.700 liter per detik. Artinya, sumber air baku masih defisit 300 liter per detik saat ini. Padahal, Waduk Teritip dan Embung Aji Raden sudah beroperasi, namun belum juga optimal. Memenuhi kebutuhan air baku kelak, Wali Kota berharap, pemerintah pusat membantu dengan pembangunan waduk lagi.
“Perlu bantuan misalnya pembangunan waduk di Samboja. Opsi lain pembangunan SPAM Mahakam atau Sungai Telake di PPU,” bebernya. Rizal mengungkapkan, penambahan sumber air baku di Kota Minyak paling potensial berasal dari Sungai Telake di Semoi, Sepaku. Kapasitasnya sekitar 2.000 liter per detik. Lalu Sungai Merdeka Samboja juga menjadi opsi tambahan. “Bisa menggunakan SPAM Mahakam yang debit airnya memang menjadi sumber air baku terbesar,” ungkapnya.
Pemkot Balikpapan akan mendorong Pemprov Kaltim untuk terlibat dalam mencari solusi defisit sumber air baku di Balikpapan. “Harusnya pembangunan itu dipercepat lebih dulu sebelum ramai aktivitas pembangunan ibu kota,” imbuhnya. Serta yang menjadi perhatiannya adalah rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dia berharap, baik RDTR maupun RTRW Balikpapan nantinya sejalan dengan konsep pembangunan ibu kota. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian secepatnya.
Balikpapan punya konsep rasio 52:48 dalam penataan ruang. Artinya, 52 persen untuk kawasan hijau dan 48 persen untuk pembangunan. “Pembangunan harus menjaga lingkungan seperti IKN yang katanya nanti menggunakan konsep forest city,” sebutnya. Selain fokus dalam masalah sumber air baku, Pemkot Balikpapan telah menyodorkan beberapa usulan pembangunan infrastruktur untuk siap sebagai kota penyangga. Di antaranya, jalan layang dari gerbang pintu tol Manggar menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Jembatan Tol Balikpapan-PPU, hingga perpanjangan landasan pacu Bandara SAMS Sepinggan.
Termasuk percepatan pembangunan coastal road yang sudah direncanakan dari Jembatan Tol Balikpapan-PPU menuju Bandara SAMS Sepinggan. Nantinya coastal road menjadi jalan utama Balikpapan. Ada pula proyek lainnya. Misalnya, mendorong pengembangan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan Politeknik Balikpapan sebagai proyek strategis nasional (PSN). Keberadaan fasilitas pendidikan penting untuk pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya, penyelesaian jalan akses dan jembatan Pulau Balang hingga jalan poros Kawasan Industri Kariangau (KIK).
“Kami juga sudah pikirkan bagaimana membangun transportasi kota penyangga seperti monorail dan trem,” ungkapnya. Berdasarkan perhitungannya, seluruh proyek itu kurang lebih membutuhkan dana Rp 50 triliun. Rizal ingin beberapa proyek yang disebutkan tadi bisa masuk PSN atau pembebasan lahan yang ditunjang APBN. “Bisa juga dengan kombinasi dana bagi hasil yang naik 70 persen,” katanya.
Kota penyangga harus melakukan persiapan juga disuarakan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Ketua IAI Balikpapan Wahyullah menyebut, tentu masyarakat di sekitar ibu kota segera merasakan dampak. “Penting menyiapkan diri dan mengantisipasi. Caranya dengan aktif memberi masukan,” ujarnya. Pihaknya masih menunggu pemerintah daerah menyiapkan regulasi perkotaan, standar pedestrian, dan hal lainnya sebagai kota penyangga.
Dia mengatakan, terlihat selama ini terlihat hanya Balikpapan yang memiliki tim ahli bangunan gedung. “Balikpapan lebih siap dibanding dengan kota lainnya di Kaltim dalam menggarap perkotaan,” sebutnya. Apalagi perpindahan ibu kota baru mendorong terbentuknya kota metropolitan di luar Jawa. Pertanda baik untuk pertumbuhan kawasan Indonesia bagian timur. Untuk diketahui, selama ini pembangunan hanya terfokus di Jawa. Meski hingga kini, konsep perencanaan IKN belum bisa dipastikan menunggu penetapan undang-undang sebagai dasar pemindahan ibu kota.
“Beberapa perencanaan perlu dirahasiakan agar tidak menimbulkan spekulasi,” katanya. Selain itu, muncul kekhawatiran jika proyek lelang perencanaan ibu kota hanya terpusat diikuti dan dilakukan di Jakarta saja. Menurut dia, harus ada kesempatan bagi arsitek lokal karena lebih memahami kondisi beserta kearifan lokal. “Kami ingin mendorong keterlibatan para arsitek di Kalimantan agar terlibat dalam sayembara perencanaan ibu kota baru,” sebutnya.
Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka sayembara gagasan desain kawasan IKN tingkat nasional. Sayembara ini akan menyaring berbagai ide atau gagasan desain terbaik dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Terutama pada mereka yang berkecimpung pada bidang arsitektur, perencanaan dan perancangan kota di Indonesia. IKN akan dirancang sebagai kota masa depan yang cerdas, modern, dan berstandar internasional yang disebut smart metropolis. (gel/riz/k8)
