MANAGED BY:
KAMIS
30 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Sabtu, 05 Oktober 2019 10:26
PAD Sektor Pariwisata Bocor, Ini yang Akan Dilakukan Pemprov
Salah satu objek wisata di Lombok, NTB.

PROKAL.CO, MATARAM-Kemajuan pariwisata NTB belum seirama dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Banyak potensi PAD bocor. Pungutan liar (pungli) marak terjadi di destinasi pariwisata. Uang-uang dipungut dari wisatawan tidak disetor ke kas daerah.

Hal itu terungkap dalam diskusi kajian cepat Ombudsman NTB di Hotel Santika Mataram, Kamis (3/10). Pertemuan itu membahas potensi pungli di destinasi pariwisata Lombok. Hadir dalam pertemuan itu para kepala dinas pariwisata kabupaten/kota.

Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim mengungkapkan, setelah melakukan riset singkat di berbagai titik di Pulau Lombok, mereka menemukan potensi pungli di destinasi pariwisata sangat terbuka lebar. ”Pungutan dilakukan oleh pribadi, kelompok masyarakat, koperasi pengelola parkir tanpa izin, ” katanya.

Di sisi lain, kewenangan pemerintah daerah dan desa masih tumpang tindih. Sehingga memunculkan penafsiran berbeda terait besaran pungutan dan praktik pungutan.

Kebocoran potensi PAD tersebut menyebabkan, target PAD tidak pernah mencapai target. Seperti di Kabupaten Lombok Utara dalam lima tahun terakhir, PAD sektor pariwisata tidak pernah mencapai target.

Tahun 2014 realiasi hanya 51,66 persen atau hanya Rp 181 juta dari target Rp 351 juta. Tahun 2015 sebesar 31,58 persen atau Rp 315 juta dari target Rp 1 miliar. Tahun 2016 sebesar 86,73 persen atau Rp 520 juta dari target Rp 600 juta.

Tahun 2017 hanya 24,51 persen atau Rp 435 juta dari target Rp 1,7 miliar. Kemudian tahun 2018 anjlok, hanya 11,59 persen atau Rp 274 juta dari target Rp 2,4 miliar.

Begitu juga dengan Lombok Tengah, mereka tidak pernah mampu mencapai target PAD sektor pariwisata. Tahun 2018 hanya terealisasi 46,71 persen atau Rp 100 juta dari target Rp 216 juta. Sementara tahun ini baru 14,92 persen atau Rp 27,6 juta dari target Rp 185 juta lebih.

Kondisi yang sama juga terjadi di daerah lain, seperti Lombok Barat. Masih banyak potensi PAD pariwisata yang tidak masuk kas daerah. Harusnya, dana-dana itu bisa dimaksimalkan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

”Solusinya adalah melakukan perombakan total dalam tata kelola destinasi pariwisata,” serunya.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah H Lalu Putria menjelaskan, pemda memang belum mampu mengelola semua destinasi wisata yang ada. Selain keterbatasan SDM, mereka juga mempertimbangkan stabilitas lingkungan. Masyarakat dibiarkan memungut biaya parkir atau uang masuk demi keamanan di wilayah tersebut. ”Kami tidak semata-mata mengejar PAD,” katanya.

Dengan kondisi itu, dia mengaku akan sulit bagi pemda jika ingin mengelola destinasi secara maksimal untuk PAD. Tapi dia hanya menekankan agar keramah tamahan dan kenyaman pengunjung diutamakan.

Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr Kaharudin menjelaskan, pungli jelas merupakan pelanggaran hukum. Kalau dia melanggar maka dilakukan penegakkan hukum. Jika memang pungutan menjadi kewenangan pemda, sebaiknya dilakukan pemda. ”Bukan orang lain,” katanya.

Kalau pungutan dilakukan masyarakat dengan tujuan keamanan, menurutnya kepentingan daerah yang harus diutamakan. Bila ada kepentingan masyarakat, dia harus menyesuaikan dengan kepentingan daerah. Karena itu, semua harus disinkronkan antara kepentingan warga dengan hukum. ”Ada banyak cara mengelola destinasi kalau mau,” katanya. (ili/r5)


BACA JUGA

Rabu, 29 Januari 2020 12:46

EMANGNYA MANJUR ..?? Puluhan Peserta Tes CPNS Kantongi Jimat

MALANG KOTA - Ribuan calon abdi negara kembali berjibaku dengan…

Rabu, 29 Januari 2020 12:14

Dirjen Imigrasi Jadi Tumbal Kaburnya Harun Masiku

JAKARTA – Polemik kedatangan buron tersangka suap komisioner KPU Wahyu…

Rabu, 29 Januari 2020 11:59

Putri Raja Faisal Tertipu Pembelian Vila di Bali

JAKARTA- Putri Kerajaan Arab Saudi Lolowah binti Mohammed bin Abdullah…

Selasa, 28 Januari 2020 13:35

Tuai Penolakan, Wisatawan Tiongkok Pulang Lebih Cepat

PADANG- Penolakan dari berbagai unsur masyarakat di tengah kekhwatiran terhadap…

Selasa, 28 Januari 2020 12:59

119 Babi Mati di Marga, Diduga Terkena Virus AFC

TABANAN- Kasus kematian babi di Tabanan semakin merebak. Sebelumnya puluhan…

Selasa, 28 Januari 2020 10:40

Jika Pemerintah Bentuk DKN, Menko Polhukam Diusulkan Dibubarkan

JAKARTA- Rencana pemerintahan membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN) mendapat penolakan…

Selasa, 28 Januari 2020 10:39

Aset Tanah Seluas 1,9 Juta Meter Persegi Terpidana BLBI Dicurigai Dikorupsi dan Dijual

"Kami mencium ada potensi aset-aset tersebut dikorupsi oleh para jaksa…

Senin, 27 Januari 2020 14:14

Pakai Ilmu Apa Si Harun Masiku? KPK Bilang Seperti Cari Jarum dalam Sekam

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kewalahan mencari tersangka kasus suap…

Senin, 27 Januari 2020 14:08

Bisnis Pasar Gelap yang Menggiurkan di Batam, Akali Pajak, Harga Jadi Lebih Murah

Salah satu lapak di platform penjualan online itu langsung menarik…

Senin, 27 Januari 2020 13:53

Bisnis Pasar Gelap yang Menggiurkan di Batam, Perketat Aturan hingga Intensifkan Patroli Laut

MODUS mengakali bea masuk merugikan penerimaan negara. Kasubdit Komunikasi dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers