MANAGED BY:
SENIN
18 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Kamis, 03 Oktober 2019 11:30
Menolak Tirani Hukum

PROKAL.CO, Oleh :

Harry Setya Nugraha

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

 

Konstitusi secara tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensinya, segala aktivitas kehidupan bernegara dilaksanakan berdasarkan atas hukum. Banyak tujuan mengapa pilihan dijatuhkan pada negara hukum, salah satunya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan.

Hal ini menunjukkan begitu supreme-nya kedudukan hukum sebagai batasan dari setiap kedaulatan yang kini berada di tangan rakyat. Namun apa jadinya jika hukum yang dibentuk justru tak mengedepankan kehendak rakyat, si pemegang daulat?

Sejarah memberi tahu kita bahwa gagasan negara hukum telah dikemukakan Plato ketika ia menulis Nomoi sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.

Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung muridnya Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku Politica. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Menurutnya, ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

Pertanyaannya, sudahkah hari ini Indonesia diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum?

Produk Hukum yang Elitis

Menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat fenomena yang terjadi saat ini. Hampir semua dari kita tahu bahwa perbincangan di media hingga warung-warung kopi hari ini mengarah pada disahkannya revisi UU KPK dan hadirnya berbagai ‘materi muatan’ kontroversial dalam berbagai RUU. Sebut saja RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, hingga RUU Pertanahan. Beberapa materi muatan dalam produk-produk hukum ini dinilai berkarakter konservatif, ortodoks dan bahkan bertendensi elitis.

Benar saja, dalam kajian ilmu perundang-undangan kita mengenal produk hukum demikian, yang bercirikan di antaranya: pertama, produk hukum tersebut isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik; kedua, lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan mengesampingkan pendapat publik; dan ketiga bersifat positivism-instrumentalism.

Jauh berbeda dengan politik hukum perundang-undangan kita sesungguhnya yang pada intinya menginginkan lahirnya produk-produk hukum yang responsif. Yaitu produk hukum yang mengedepankan kejujuran prosedural dan keadilan substansial, mencerminkan aspirasi masyarakat, menggunakan pendekatan hukum yang sistematik dalam penyusunannya, mengacu pada asas dan kebijakan terpadu, mengedepankan pendekatan sosial, moralitas sipil dijadikan sebagai pembatas kekuasaan negara, hingga hadirnya integrasi antara aspirasi hukum dan politik.

Sebagai Akibat Konfigurasi Politik yang Tidak Demokratis

Salah satu faktor yang memengaruhi hasil dari produk hukum yang dibuat melalui proses legislasi adalah konfigurasi politik. Apabila konfigurasi politik berjalan secara demokratis dengan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut menentukan kebijaksanaan umum, maka produk hukum yang dihasilkan dapat dipastikan adalah produk-produk yang responsif.

Sebaliknya, apabila konfigurasi yang terjadi tidak demokratis dan terkesan otoriter, dapat dipastikan bahwa produk-produk hukum yang lahir adalah produk-produk hukum yang konservatif, ortodoks, dan bahkan elitis. Layaknya materi muatan kontroversial dalam revisi UU KPK dan beberapa RUU yang telah penulis sampaikan di atas. Jangan sampai semua ini menjadi embrio lahirnya produk-produk hukum kontroversial lainnya yang justru tidak sejalan dengan semangat negara hukum.

Menuju Tirani Hukum, Tolak!

Dalam konsepsi kenegaraan, keadaan yang demikian tidak boleh dibiarkan. Terlebih untuk negara yang berkedaulatan rakyat dan berkedaulatan hukum seperti Indonesia. Sebab muara dari semua ini adalah tirani hukum. Suatu keadaan di mana pada akhirnya hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan kesewenang-wenangan, hukum dirasakan terlalu membatasi kebebasan rakyat, rakyat menjadi tidak bahagia karena hukum mencampuri aspek-aspek yang kecil dan sangat pribadi dalam kehidupan manusia, hingga hukum pada akhirnya dijadikan sebagai alat penekan dengan reformasi dan supremasi hukum sebagai alat pembenar.

Kita bisa apa?

Terhadap revisi UU KPK yang kini telah disahkan, selain melalui uji formal maupun materiel di Mahkamah Konstitusi, setidaknya rakyat dapat menjaga momentum untuk mendesak agar presiden dapat mengeluarkan perppu. Tentu setelah UU KPK tersebut diundangkan. 

Berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009, ukuran objektif penerbitan Perppu, yakni pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; atau ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 

Alasan ini bersifat alternatif, maka setidaknya ukuran pertama yang dapat dijadikan sebagai alasan dikeluarkannya perppu. Meskipun sesungguhnya perppu adalah barang yang mahal, namun cukup rasanya harga yang mahal tersebut dibayar dengan kepentingan hajat hidup rakyat yang akan dikorbankan apabila pasal-pasal kontroversial dalam UU KPK tersebut berlaku. Sudah saatnya kini kita mengakhiri keresahan masyarakat soal tindak pidana korupsi selama ini. 

Sementara terhadap RUU yang kini pengesahannya ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, rakyat harus memanfaatkan momentum tersebut dengan mendesak panitia kerja (panja) untuk membahas kembali pasal-pasal kontroversial. Hal ini dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan. (rdh/k15)


BACA JUGA

Jumat, 08 November 2019 22:02

Sujud di Lapangan Bulu Tangkis

Oleh: Bambang Iswanto Dosen IAIN Samarinda Turnamen bulu tangkis level…

Sabtu, 02 November 2019 21:32

Belajar dari Kepemudaan Rasulullah

Oleh: Bambang Iswanto Dosen IAIN Samarinda Bulan Rabiul Awwal, bulan…

Rabu, 30 Oktober 2019 14:51

Mempersiapkan Destinasi Wisata di Ibu Kota Negara

Oleh Erny Silalahi ASN, travel enthusiast erny.silalahi@uqconnect.edu.au   Hingar bingar…

Rabu, 30 Oktober 2019 09:17

Memperbaharui (Kembali) Komitmen Integritas Kita

Oleh : Dewi Sartika SE MM Peneliti Muda Puslatbang KDOD…

Kamis, 17 Oktober 2019 13:28

Gebyar Pilkada Serentak Tahun 2020

Oleh: Galeh Akbar Tanjung* Pelaksanaan Pilkada serentak untuk pemilihan Bupati…

Rabu, 09 Oktober 2019 12:13

Indonesia yang Lebih Baik

Oleh Alias Candra Dosen IAIN Samarinda dan Wakil Sekretaris Bidang…

Rabu, 09 Oktober 2019 12:11

Potret Produksi Buah-buahan di Mahulu Tahun Lalu

Oleh: Didit Puji Hariyanto Staf Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik…

Senin, 07 Oktober 2019 01:19

Sajak Cinta

“Kerinduanku memuncak pada rabbaku Kehidupanku menari diroda hatimu Masihkah kau…

Senin, 07 Oktober 2019 01:16

Greta Thunberg, Anak STM, dan Gerakan Sosial Generasi Z

Muhammad Nizar HidayatStaff pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas…

Kamis, 03 Oktober 2019 11:33

Sekolah Inklusi untuk Penyandang Disabilitas

Oleh: Eko Yuniarsih Guru BK SMA 8 Samarinda    …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*