MANAGED BY:
SELASA
19 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 03 Oktober 2019 10:18
Kondisi Sudah Genting Butuh Perppu
Presiden Jokowi diminta segera mengeluarkan Perppu.

PROKAL.CO, JAKARTA-- Desakan masyarakat agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu semakin gencar. Indonesian Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa kondisi saat ini sudah memenuhi status mendesak untuk dikeluarkannya Perppu pembatalan revisi UU KPK tersebut.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang juga aktif di Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai bahwa rangkaian aksi publik beberapa waktu belakangan sudah cukup menjadi modal Presiden mengeluarkan Perppu. Terlepas dari situasi yang terjadi di balik pintu-pintu anggota legislatif. "Perppu itu hak prerogatif Presiden sehingga seharusnya Presiden tidak perlu dipusingkan dengan berbagai faktor politis," ungkap Kurnia kepada Jawa Pos kemarin (2/10).

ICW, lanjut Kurnia, konsisten menolak seluruh pasal yang ada dalam revisi UU yang jelas-jelas melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Kurnia membenarkan bahwa memang ada dua opsi yang bisa dipilih. Selain mendesak Perppu, bisa juga melalui judicial review. Namun, dia mempertimbangkan bahwa proses judicial review akan berjalan lama dan harus menunggu. Sementara UU bermasalah itu tetap bakal berlaku.

Tanpa ditandatangani Presiden pun, UU itu akan berlaku dan diundangkan pada 17 Oktober mendatang. Kurnia kembali mengingatkan bahwa kerja pemberantasan korupsi otomatis akan terganggu.

Kurnia menambahkan, jika Presiden konsisten dengan janjinya untuk memperkuat pemberantasan korupsi, maka dia harus bisa mengatasi hambatan dari sisi politis itu. "Presiden bisa panggil ketum parpol atau ketua fraksi di DPR lalu menjelaskan bagaimana posisi Presiden dalam hukum," tegas Kurnia.

Dari internal KPK, mereka memilih untuk tidak fokus pada perdebatan Perppu atau judicial review. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan bahwa masalah Perppu diserahkan sepenuhnya pada Presiden. Saat ini, KPK lebih fokus pada upaya mengantisipasi berbagai dampak yang muncul akibat pemberlakuan UU KPK yang baru.

Tim kajian internal KPK memetakan setidaknya ada 26 poin pelemahan yang bakal terjadi setelah UU berlaku. "Kami merinci kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk meminimalisir risiko pelemahan KPK. Meskipun ada wacana perppu dan JR, tapi kami tetap harus melakukan upaya antisipasi dan minimalisir itu," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK kemarin.

Suara berbeda muncul dari parpol. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, untuk sementara belum terpikir untuk mengeluarkan perppu. Sebab, masalah itu sudah masuk ranah persengketaan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Ya salah juga kalau mengeluarkan perppu,” terang dia saat ditemui usai rapat paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan kemarin. Semua pihak harus menunggu proses yang sedang terjadi di MK.

Yang jelas, kata dia, presiden bersama seluruh partai-partai pengusung mempunyai satu bahasa yang sama. Yaitu, tidak mengeluarkan perppu, karena persoalannya sudah masuk ranah hukum. Memang, sebelumnya para mahasiswa menuntut dikeluarkan perppu saat melakukan aksi unjuk rasa. Menurut dia, mungkin mereka tidak mengetahui kalau masalah tersebut sudah masuk proses di MK.

Karena ketidaktahuan itu, mereka pun memaksa presiden untuk mengeluarkan perppu. Surya menilai, kasus itu sudah dipolitisir. Jika perppu dikeluarkan, presiden bisa-bisa di-impeachment. “Salah-salah lho. Ini harus ditanya ke ahli hukum tata negara. Coba deh, ini pasti ada pemikiran-pemikiran baru,” tutur dia.

Politikus yang juga pengusaha itu mengatakan,yang terping sekarang ini bagaimana energi potisif itu digunakan untuk menghadapi tantantang bangsa ke depan yang begitu kompleks. Stabilitas negara harus terus dijaga, karena implikasinya sangat luas.

Namun, tutur dia, jika masalah stabilitas dan implikasinya diabaikan, maka ekonomi akan rusak. Investasi pun tidak bisa diharapkan. “Bukan kami meremehkan atau tidak mendengar suara-suara dan aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, pihak istana masih bungkam terkait kejelasan nasib Perppu KPK. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, jadi atau tidaknya Perppu KPK hanya diketahui Presiden sendiri. “Yang jelas urusan ini hanya bapak presiden yang tahu dan tidak perlu dimultitafsirkan,” ujarnya. Saat didesak sejauh mana pembahasannya, politisi PDIP itu kembali bungkam dan menyerahkan ke Presiden.

Terpisah, sikap yang sama juga disampaikan Presiden Joko Widodo. Saat dikonfirmasi di sela-sela peringatan Hari Batik Nasional di Solo, dia enggan menanggapi pertanyaan soal perppu. “Ini (acara) soal batik kok (tanya) perppu,” kata dia.

Ketidakjelasan nasib perppu ini sejatinya bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Pada pertemuan dengan tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta kamis (26/9) pekan lalu, Jokowi menjanjikan kajian akan dilakukan secara cepat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengomentari desakan publik supaya Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK. Dia tidak ingin mengomentari urusan Perppu itu. Hanya saja dia menyinggung soal posisi dewan pengawas dan komisioner KPK yang perlu diperjelas.

Selama ini Keberadaan dewan pengawas KPK menjadi sorotan publik. Sebab untuk melakukan penyadapan, perlu mendapatkan izin dewan pengawas. "(Keberadaan, Red) Pengawas ini juga perlu perbaikan-perbaikan prosedur internal. Tidak seperti itu juga," kata JK. Jika tidak dilakukan perbaikan atau penataan, posisi dewan pengawas dan komisioner KPK tidak jelas.

JK menegaskan kedudukan dewan pengawas dan komisioner KPK harus diperjelas. Saat ini dia menilai di UU KPK yang baru, kedudukan keduanya seakan sama. Atau bahkan dewan pengawas lebih tinggi.

Pria asal Makassar itu mengatakan pemerintah tetap ingin menjalankan upaya antikorupsi melalui KPK. Di sisi lain pemerintah juga menjaga aparat negara dan pemerintah. Supaya aparatur negara dan pemerintah tetap hati-hati sekaligus berani dalam mengambil kebijakan atau tindakan.

"Sekarang ini dengan situasi seperti ini, mungkin tak melihat bahwa kantor-kantor pemerintah takut luar biasa," katanya. Aparatur atau pejabat berani ambil keputusan. Menurut JK, jika tak ada yang berani ambil keputusan, maka negara ini berjalan tidak lancar.

Untuk itu JK menegaskan bahwa kedua tujuan itu harus berjalan bersama. Yakni pemberantasan korupsi dan jalannya pemerintahan yang hati-hati dan cepat. Menurut JK pejabat pemerintahan juga harus ada keberanian untuk bertindak. Menurut JK saat ini hampir tidak ada keberhasilan akibat ketakutan-ketakutan itu.

JK juga meminta masyarakat bisa menahan diri. Apalagi saat ini gugatan UU KPK sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia berharap publik menunggu keputusan MK. Dia menjelaskan revisi UU KPK sejatinya bukan tergesa-gesa. "Jangan lupa, itu kan sudah dibicarakan DPR sejak tahun 2015. Tapi kan ditunda," katanya. Tiga poin kekhawatiran masyarakat terkait revisi UU KPK itu adalah keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, dan surat perintah penghentian perkara (SP3). (deb/lum/far/wan)


BACA JUGA

Senin, 18 November 2019 12:13

BERUBAH LAGI KAN....Mendikbud Susun Rancangan Perubahan Kurikulum

JAKARTA – Kurikulum pendidikan bisa jadi bakal berubah. Menteri Pendidikan…

Senin, 18 November 2019 12:09

Wisata ”Plus” di Puncak, Langganan Pria Timur Tengah

Prostitusi spesialis pelancong asal Timur Tengah (Timteng) di kawasan Puncak…

Senin, 18 November 2019 11:41

Jadi Calo Vila dan PSK gara-gara Lapak Digusur

SOLUSI kasus perdagangan orang spesialis wisatawan Timur Tengah (Timteng) tak…

Senin, 18 November 2019 09:58

Kasus Minyak Ilegal, Cium Aroma Kongkalikong dengan Aparat

Polisi masih kesulitan dalam mengusut kasus penyulingan minyak ilegal di…

Senin, 18 November 2019 09:56

Peluang ASN Tertutup..!! Badan Otorita Pemindahan IKN Bukan Birokrat

JAKARTA-- Peluang aparatur sipil negara (ASN) menempati posisi Kepala Badan…

Senin, 18 November 2019 09:29

Ibu Kota Pindah, Kriminalitas di Kaltim Naik

PEMINDAHAN pusat pemerintahan baru ke Kaltim, pertimbangan di antaranya aspek…

Senin, 18 November 2019 09:21

Sopir Mabuk Ugal-Ugalan, Tabrak Suami Istri Hingga Tewas

Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lambung Mangkurat, (16/11). Insiden itu…

Minggu, 17 November 2019 20:47

Ini Dia Rupanya Si Maling Helm, Sebulan Bisa Curi 52 Helm

TENGGARONG. Pembawaannya slow alias santai. Sehari-hari mengendarai sepeda motor metik…

Minggu, 17 November 2019 14:59

MAAF AJA..!! Yang LGBT Tidak Boleh Melamar CPNS Kejaksaan

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung…

Minggu, 17 November 2019 14:58

MAAF AJA..!! Yang LGBT Tidak Boleh Melamar CPNS Kejaksaan

Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang sedang berlangsung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*