MANAGED BY:
SABTU
04 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 03 Oktober 2019 10:18
Kondisi Sudah Genting Butuh Perppu
Presiden Jokowi diminta segera mengeluarkan Perppu.

PROKAL.CO,

JAKARTA-- Desakan masyarakat agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu semakin gencar. Indonesian Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa kondisi saat ini sudah memenuhi status mendesak untuk dikeluarkannya Perppu pembatalan revisi UU KPK tersebut.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang juga aktif di Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai bahwa rangkaian aksi publik beberapa waktu belakangan sudah cukup menjadi modal Presiden mengeluarkan Perppu. Terlepas dari situasi yang terjadi di balik pintu-pintu anggota legislatif. "Perppu itu hak prerogatif Presiden sehingga seharusnya Presiden tidak perlu dipusingkan dengan berbagai faktor politis," ungkap Kurnia kepada Jawa Pos kemarin (2/10).

ICW, lanjut Kurnia, konsisten menolak seluruh pasal yang ada dalam revisi UU yang jelas-jelas melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Kurnia membenarkan bahwa memang ada dua opsi yang bisa dipilih. Selain mendesak Perppu, bisa juga melalui judicial review. Namun, dia mempertimbangkan bahwa proses judicial review akan berjalan lama dan harus menunggu. Sementara UU bermasalah itu tetap bakal berlaku.

Tanpa ditandatangani Presiden pun, UU itu akan berlaku dan diundangkan pada 17 Oktober mendatang. Kurnia kembali mengingatkan bahwa kerja pemberantasan korupsi otomatis akan terganggu.

Kurnia menambahkan, jika Presiden konsisten dengan janjinya untuk memperkuat pemberantasan korupsi, maka dia harus bisa mengatasi hambatan dari sisi politis itu. "Presiden bisa panggil ketum parpol atau ketua fraksi di DPR lalu menjelaskan bagaimana posisi Presiden dalam hukum," tegas Kurnia.

Dari internal KPK, mereka memilih untuk tidak fokus pada perdebatan Perppu atau judicial review. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan bahwa masalah Perppu diserahkan sepenuhnya pada Presiden. Saat ini, KPK lebih fokus pada upaya mengantisipasi berbagai dampak yang muncul akibat pemberlakuan UU KPK yang baru.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 24 Juni 2020 20:44

Perempuan 48 Tahun di Paser Positif Corona Meninggal Dunia

SAMARINDA - Kasus meninggal dunia positif Corona (covid-19) di Kaltim…

Rabu, 24 Juni 2020 17:37

Kaltim Tertinggi di Kalimantan, Angka Pengangguran Meroket karena Corona

SAMARINDA- Akibat penyebaran virus corona (covid-19) di Kaltim, Dinas Tenaga…

Selasa, 23 Juni 2020 20:35

Kasus Covid-19 Tambah 9 di Balikpapan dan 3 di Berau, Total 447 di Kaltim

SAMARINDA - Kasus positif virus corona (covid-19) di Kalimantan Timur…

Selasa, 23 Juni 2020 13:05

Tiga Jam Tengah Malam Bersama Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh

Minggu (21/6) malam, manajemen Kaltim Post ngobrol santai bersama Ketua…

Selasa, 23 Juni 2020 13:05

PDIP Ingatkan Peta Politik Bisa Berubah

DARI Balikpapan, sejauh ini ada dua figur yang mencuat ke…

Selasa, 23 Juni 2020 13:04

Ngos-ngosan Usung Kader Sendiri

SAMARINDA–Manuver Demokrat dan Golkar menyambut Pilkada Samarinda masih terbilang landai.…

Senin, 22 Juni 2020 13:19

Balita di Balikpapan Positif Covid-19

SEMENTARA itu, masih terlalu dini untuk menilai apakah penularan Covid-19…

Senin, 22 Juni 2020 13:17

Heri Yulianto, Sembuh dari Stroke setelah Rutin Bersepeda

Dia mengaku sebagai gila sepeda. Rela bercapek ria menempuh ratusan…

Senin, 22 Juni 2020 12:41

Pilwali Samarinda, PDIP Belum Tentukan Sikap, PAN Resmi Usung Barkati-Darlis

SAMARINDA–Duet Barkati dan Darlis Pattalongi yang sudah mengantongi restu DPP…

Senin, 22 Juni 2020 12:39

Sering “Kecolongan” Pendatang lewat Pelabuhan

BALIKPAPAN- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Balikpapan masih mencari formulasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers