MANAGED BY:
JUMAT
15 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 02 Oktober 2019 09:14
Waspadai Legislasi Licik, Ayo..!! Kawal Mandat Reformasi

PROKAL.CO, JAKARTA– Koalisi Masyarakat Sipil (KSM) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan terus mengawal proses legislasi licik yang biasanya dilakukan DPR pada masa-masa akhir jabatan (injury time).

Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama kemarin (1/10) Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan unsur BEM Seluruh Indonesia (BEM SI)

Mewakili pernyataan bersama tersebut, Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Zenzi Suhadi mengatakan, setiap masa transisi politik merupakan masa paling yang krusial terhadap dalam menentukan terlindungi atau terancamnya hak-hak rakyat.

Zenzi mengatakan, sejak tahun 1998, masa injury time dimanfaatkan oleh DPR RI untuk berlaku licik dalam bentuk penetapan UU kontroversial seperti UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan kemudian diubah menjadi UU No. 39 Tahun 2014.

Sederet Undang-undang ini kata Zenzi kemudian terbukti menjadi pintu dari serangkaian perampasan tanah rakyat, penghancuran lingkungan hingga ketimpangan ekonomi yang melahirkan Oligarki. ”Terbukti berbagai UU di masa transisi itu telah memberi hadiah 13,9 juta hektar kepada korporasi dan elit oligarki. Jumlah hadiah itu nyaris setengah dari total jumlah izin yang diterbitkan sejak 1998 (30 juta hektar),” jelas Zenzi kemarin (1/10)

Tahun ini, tanpa malu, kata Zenzi, DPR dan Pemerintah Jokowi-JK dengan bejatnya memunculkan sederet rancangan Undang-undang sektoral yang merugikan rakyat. Akibatnya, tahun 2019 merupakan tahun paling parah dalam melaksanakan proses legislasi.  ”Ada 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berpeluang merugikan rakyat dan negara diproses sekaligus, antara lain RUU KPK, RUU SDA, RUU SBPB, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU KUHP,” katanya.   

Selain itu, menurut Zenzi UU Sumber Daya Air dan UU Sistem Budiaya Pertanian Berkelanjutan, secara substansi merupakan reinkarnasi dari  UU No. 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air dan UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Ironisnya, UU tersebut yang telah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh akibat gugatan Petani dan Organisasi Masyarakat Sipil melalui Judicial Review, terbukti bertententangan dengan UUD 1945 dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan disahkannya kembali substansi Undang-Undang ini tentu kembali mengakomodir kepentingan korporasi untuk memaksa petani dan rakyat Indonesia menjadi konsumen tetap perusahaan penyedia kebutuhan pertanian dan perusahaan air minum.

Namun pada tahun ini, lanjut Zenzi, rencana jahat DPR RI dan Pemerintah mendapatkan gelombang protes besar-besaran dari kalangan mahasiswa, pelajar, petani, nelayan, buruh, masyarakat adat dan berbagai elemen masyarakat sipil. Metode aksi-aksi ekstra parlementer telah mendapatkan kemenangan kecil dengan dengan batal disahkannya setidaknya berbagai RUU yang tidak pro rakyat hingga 30 September 2019.

”Tapi sayang, berbagai RUU tersebut diover/dilanjutkan (carry over) ke DPR RI periode berikutnya. Lebih menyedihkan lagi, UU KPK, UU Sumber Daya Air dan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang menyulitkan petani telah disahkan,” katanya.  

Di sisi lain, DPR RI dan Pemerintah periode 2014-2019 menurut Zenzi hingga akhir masa jabatannya justru gagal mewujudkan hak rakyat bagi perlindungan dari kekerasan seksual. Terus ditelantarkannya janji menuntaskan RUU Masyarakat Adat dan RUU PKS merupakan sikap dari tidak seriusnya DPR RI dan Pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusi.

”Ada lagi soal penegakan hukum dan pencabutan izin korporasi penyebab malapetaka asap selama ini tidak ditangani secara serius, tetapi justeru mengorbankan petani di desa-desa,” katanya.  

Hingga malam hari 30 September 2019, Zenzi mengatakan pihaknya masih menerima berbagi laporan korban fisik dari peserta aksi massa. Selain itu juga masih banyak kepanikan karena tidak sedikit peserta aksi yang tidak bisa pulang karena terus diserang aparat dan intel.

Zenzi mengatakan, sebelum dilantik sebagai presiden terpilih, presiden Joko Widodo harus menjawab Mosi Tidak Percaya dari gerakan mahasiswa dan rakyat serta memberikan penjelasan secara langsung. . “Kami mengingatkan, bahwa cara-cara mengundang segelintir orang atau tokoh yang disangka bisa mengalihkan keresahan rakyat yang dialami selama ini,” katanya.  

Selain itu, negara harus segera menghentikan cara - cara penanganan dan respon aspirasi rakyat yang refresif baik berupa intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi, serta pelibatan Buzzer yang mendistorsi Informasi. Cara-cara ini kata Zenzi semakin menjauhkan politik indonesia dari mandat reformasi, membahayakan rakyat serta berpotensi melahirkan konflik horizontal. 

Menurut Zenzi, sudah saatnya membangun partai politik alternatif sebagai jawaban terhadap kebobrokan partai-partai politik di DPR dan Pemerintah selama ini. Untuk itu revisi UU Pemilu menjadi tugas mendesak gerakan rakyat untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi selama 21 tahun ini.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami mengajak  untuk memeriksa, mengawal dan menuntut Mandat/Amanat tuntaskan reformasi 1998, dengan cara terus bergerak (mobilisasi) dan mengkonsolidasikan seluruh elemen rakyat dalam “Blok Politik Kerakyatan”,” pungkasnya.(tau) 


BACA JUGA

Jumat, 15 November 2019 13:13

Penerima PKH Terindikasi Belum Terima KIP

JAKARTA -- Pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum merata. Ada…

Kamis, 14 November 2019 12:07
In Memoriam Djaduk Ferianto

Balasan Indah untuk Pembuat Keramaian

Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) ramai sekali kemarin (13/11). Orang-orang…

Kamis, 14 November 2019 11:16

Gempa Ambon Sudah Berlangsung 47 Hari

JAKARTA- Aktivitas gempa masih terdeteksi hingga menimbulkan kerusakan bangunan. Pascagempa…

Kamis, 14 November 2019 10:51

Sudah Mau Nikah, Anak "Dicicipi" Bapaknya Sendiri

KABUPATEN – Nasib SDL, 14, perempuan asal Desa Pucang Sari,…

Rabu, 13 November 2019 13:37

Polisi Olah TKP Aksi Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

MEDAN-Tim gabungan dari Polrestabes Medan dan Direktorat Reskrimum Polda Sumut…

Rabu, 13 November 2019 12:25

Cerita Atlet Renang Difabel Laura Aurelia Dinda Sekar Devanti

Menjadi peraih emas di ajang ASEAN Para Games 2017 mengubah…

Rabu, 13 November 2019 11:40

Penelitian Mahasiswa Ini, Kedondong Jadi Anti-Kudis dan Gatal-Gatal

Tidak hanya dimanfaatkan buahnya saja, pohon kedondong yang hidup di…

Rabu, 13 November 2019 11:36

Anak Menteri Kirim Surat Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA- Anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna…

Rabu, 13 November 2019 11:34

Indonesia Mau Beli Pesawat Angkut Militer Berkapasitas Besar

JAKARTA– Pemerintah berencana membeli pesawat angkut berkapasitas besar. Tawaran dari…

Rabu, 13 November 2019 11:32

WASPADA..!! Hujan Lebat dan Angin Kencang Masih Terjadi Sepekan Kedepan

BLORA– Setelah Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu lalu, hujan lebat disertai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*