Dialog tingkat nasional kembali digelar di Balikpapan, hari ini (30/9). Membahas kelanjutan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim.
BALIKPAPAN–Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memilih Kaltim sebagai pengganti Jakarta, namun Kaltim masih menunggu putusan resminya. Selasa (1/10), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kembali menggelar dialog nasional menyambut kesiapan Benua Etam sebagai IKN yang baru.
Plt Sekpov Kaltim M Sabani menyebut, posisi Kaltim mengikuti setiap perkembangan yang ditunjukkan pusat. Dan untuk kegiatan Bappenas lebih dimaksudkan untuk melihat kondisi lokasi ibu kota baru dan beberapa infrastruktur penunjang seperti Jembatan Pulau Balang. “Ini kan kegiatannya Bappenas untuk melihat lokasi ibu kota,” kata Sabani.
Untuk diketahui, Jembatan Pulau Balang merupakan akses penghubung antara Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan lewat Pulau Balang. Sudah 12 tahun dibangun. Namun hingga sekarang belum juga rampung-rampung.
Kata dia, dalam perkembangan pemprov hanya berharap pusat tidak mengubah lokasi ibu kota yang telah ditetapkan. Meski secara pasti titik ibu kota nanti dibangun belum dibuka ke publik. Namun itu akan berpengaruh terhadap regulasi yang akan dikeluarkan pemprov. “Ya regulasinya (di daerah) kan mengikuti undang-undang yang nanti dibuat pusat,” ucapnya.
Peraturan tersebut bisa berupa peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub). Bergantung pada isi undang-undang ibu kota baru nanti. Disebutnya, pemprov siap dalam hal mengeluarkan aturan tersebut. “Terpenting seirama dengan UU di atasnya,” sebutnya.
Dalam pertemuan hari ini, Sabani menampik akan adanya pembicaraan soal anggaran. Yang disebut-sebut oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan dianggarkan Rp 2 triliun dalam RAPBN 2020. “Enggak sampai bicara itu (anggaran). Nanti kegiatannya dialog dengan kepala daerah, seperti bupati PPU, Kukar, dan wali kota Balikpapan,” ucapnya.
Adapun dalam pertemuan yang berlangsung hari ini hingga besok (2/9) di Balikpapan itu akan dihadiri sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut, agenda Pemkot Balikpapan tidak berubah. Menyorong sejumlah proyek yang dianggap mampu mendorong perkembangan Kota Minyak sebagai daerah penunjang ibu kota baru nanti. “Kami ingin banyak PSN (proyek strategis nasional) masuk. Seperti ITK (Institut Teknologi Kalimantan) dan politeknik negeri,” ucapnya. Selain itu, kelanjutan proyek Jembatan Pulau Balang, Jembatan Tol Balikpapan-PPU, dan proyek strategis lainnya.
Ada tiga kawasan di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) yang jadi kandidat terkuat sebagai lokasi pusat pemerintahan RI. Yakni, Kelurahan Pemaluan, Desa Bukit Raya, dan Desa Bumi Harapan. Di kawasan tersebut terdapat areal persawahan. Badan Pertanahan Nasional sudah melakukan pemetaan lokasi bulan lalu.
HASIL PANSUS
Kemarin, Kaltim Post memperoleh salinan laporan dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) tentang Pemindahan IKN Zainudin Amali. Yang dalam prosesnya telah melakukan kegiatan sejak 17–27 September lalu. Sejak pembentukan, rapat kerja, hingga rapat internal pansus. Hasil kunjungan kerja pansus di Kaltim juga menjadi dasar lahirnya rekomendasi pansus. (Lihat grafis).
Dalam laporannya, pansus menilai dengan keperluan dana Rp 466 triliun maka diperoleh pandangan soal pembiayaan dan infrastruktur. Dari Golkar, NasDem, dan PKB misalnya, menganggap porsi pendanaan dari APBN terlalu kecil. Sehingga berpeluang menimbulkan konflik kepentingan di luar pemerintah akan membesar.
Sementara dari Demokrat, meminta pemerintah mempertimbangkan penggunaan APBN dalam jumlah besar. Karena ruang fiskal pemerintah sangat terbatas. Mengkaji peran swasta dan BUMN agar tak merugikan aspek ekonomi dan politik.
