MANAGED BY:
SENIN
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 01 Oktober 2019 10:07
63 Perusahan Disegel, 2 Perusahaan di Jambi Langganan Terbakar
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 63 perusahaan dan menetapkan 8 lainnya sebagai tersangka.  

Di Jambi,  Gakkum KLHK menindak tegas PT RKK dan PT KU yang lahan konsesinya terbakar kembali. Kebakaran di dua lahan konsensi perusahaan ini turut menyumbang asap pekat yang menyelimuti Jambi beberapa waktu lalu. Lahan terbakar PT RKK tercatat seluas 1.200 hektar di Kabupaten Muaro Jambi dan PT KU di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

 “Kami akan menindak tegas dua perusahaan itu baik sanksi administratif, perdata dan pidana,” kata Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK (30/9). Pria yang akrab disapa Roy tersebut menyatakan, kedua perusahaan saat ini tengah berperkara dengan KLHK di pengadilan. Beberapa waktu lalu, PT RKK yang lahannya terbakar seluas 591 hektar pada tahun 2015 telah diputuskan bersalah oleh Makamah Agung. ”Harus membayar ganti rugi dan biaya pemulihan sebesar Rp 192 miliar,” jelasnya.

Sedangkan kasus kebakaran lahan PT KU tahun 2015 tercatat s0eluas 129 hektar. Saat ini, kata Roy kasusnya masih dalam proses persidangan pidana dan sidang gugatan perdata dengan ganti rugi sejumlah Rp 25 miliar.

Sampai saat ini KLHK sudah menyegel 63 lahan korporasi yang terbakar dengan luas lebih dari 10.000 hektar dan menetapkan 8 perusahaan sebagai tersangka. “KLHK sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar mencabut izin lingkungan perusahaan yang lahannya terbakar itu,” ujar Roy.

Roy menambahkan, langkah tegas perlu diambil terhadap perusahan maupun perorangan yang membakar hutan dan lahan, apalagi terjadi berkali-kali. Pembakaran hutan dan lahan adalah kejahatan serius dan luar biasa karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, perekonomian, perusakan ekosistem dan fungsi lindung gambut, serta wilayah terdampak sangat luas “transboundary”, dan jangka waktu yang lama. “Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya,” jelasnya.(tau)


BACA JUGA

Senin, 21 Oktober 2019 13:38

Courtesy Call dengan Presiden dengan Negara Sahabat, Tawarkan Kereta Hingga BUMN

JAKARTA - Momen courtesy call yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo…

Senin, 21 Oktober 2019 11:10

Ketika Anak Kembar SMP Ikut Desain Ibu Kota Republik

Dua anak kembar asal Kota Solok berhasil membuat desain ibukota…

Senin, 21 Oktober 2019 11:09
Penghuni Rumah Dinas Wakil Presiden Berganti

Mufidah Kalla Bagikan Merpati Peliharaan, Ma'ruf Boyongan Bawa Sarung

Jusuf Kalla (JK) dan Kiai Ma’ruf Amin (KMA) menjalani kehidupan…

Senin, 21 Oktober 2019 11:01

Portofolio Calon Menteri Beredar, Ada Said Aqil, Edhy Prabowo hingga Viktor Laiskodat

JAKARTA– Presiden Joko Widodo ingin langsung tancap gas bekerja usai…

Senin, 21 Oktober 2019 10:41

CATAT JANJI JOKOWI, Akan Revisi Puluhan Undang-Undang Yang Hambat Investasi

JAKARTA– Joko Widodo berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan memberikan…

Senin, 21 Oktober 2019 10:10

Akhir Tahun Konstruksi Menggeliat

SAMARINDA – Memasuki akhir 2019, kinerja lapangan usaha konstruksi diperkirakan…

Minggu, 20 Oktober 2019 22:10

Bincang dengan BPJS Kesehatan Wilayah Kaltimtengseltara

Alih-alih meraih break even point, BPJS Kesehatan mengaku terus mengalami…

Minggu, 20 Oktober 2019 22:09

KPK Mulai “Lumpuh”

JAKARTA – Berlakunya UU Nomor 19/2019 tentang KPK mulai melumpuhkan…

Minggu, 20 Oktober 2019 22:08

Susunan Kabinet Belum Klir

SEMENTARA itu, penyusunan kabinet diprediksi belum akan rampung dalam waktu…

Minggu, 20 Oktober 2019 22:07
Selamat Bekerja Jokowi-Ma’ruf

Infrastruktur Oke, Hukum Masih Banyak PR

SAMARINDA-Indonesia akan memiliki pemerintahan baru hari ini (20/10). Menyusul dilantiknya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*