MANAGED BY:
KAMIS
30 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 01 Oktober 2019 10:07
63 Perusahan Disegel, 2 Perusahaan di Jambi Langganan Terbakar
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 63 perusahaan dan menetapkan 8 lainnya sebagai tersangka.  

Di Jambi,  Gakkum KLHK menindak tegas PT RKK dan PT KU yang lahan konsesinya terbakar kembali. Kebakaran di dua lahan konsensi perusahaan ini turut menyumbang asap pekat yang menyelimuti Jambi beberapa waktu lalu. Lahan terbakar PT RKK tercatat seluas 1.200 hektar di Kabupaten Muaro Jambi dan PT KU di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

 “Kami akan menindak tegas dua perusahaan itu baik sanksi administratif, perdata dan pidana,” kata Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK (30/9). Pria yang akrab disapa Roy tersebut menyatakan, kedua perusahaan saat ini tengah berperkara dengan KLHK di pengadilan. Beberapa waktu lalu, PT RKK yang lahannya terbakar seluas 591 hektar pada tahun 2015 telah diputuskan bersalah oleh Makamah Agung. ”Harus membayar ganti rugi dan biaya pemulihan sebesar Rp 192 miliar,” jelasnya.

Sedangkan kasus kebakaran lahan PT KU tahun 2015 tercatat s0eluas 129 hektar. Saat ini, kata Roy kasusnya masih dalam proses persidangan pidana dan sidang gugatan perdata dengan ganti rugi sejumlah Rp 25 miliar.

Sampai saat ini KLHK sudah menyegel 63 lahan korporasi yang terbakar dengan luas lebih dari 10.000 hektar dan menetapkan 8 perusahaan sebagai tersangka. “KLHK sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar mencabut izin lingkungan perusahaan yang lahannya terbakar itu,” ujar Roy.

Roy menambahkan, langkah tegas perlu diambil terhadap perusahan maupun perorangan yang membakar hutan dan lahan, apalagi terjadi berkali-kali. Pembakaran hutan dan lahan adalah kejahatan serius dan luar biasa karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, perekonomian, perusakan ekosistem dan fungsi lindung gambut, serta wilayah terdampak sangat luas “transboundary”, dan jangka waktu yang lama. “Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya,” jelasnya.(tau)


BACA JUGA

Rabu, 29 Januari 2020 13:29
Backpacker-an ke Hong Kong setelah Demonstrasi (6-Habis)

Toko Kehabisan Stok, Kewalahan Cari Masker

Tahun baru Imlek kali ini cukup berbeda. Dua awak media…

Rabu, 29 Januari 2020 13:24

Maksimalkan DBH CPO dan Sarang Walet

SAMARINDA–Sekitar 13 persen ekspor batu bara nasional berasal dari Kaltim.…

Rabu, 29 Januari 2020 13:02

Evakuasi WNI dari Wuhan Masih Menunggu, Pemerintah Kirim Masker dan Logistik

JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa bantuan…

Rabu, 29 Januari 2020 12:18

Tiga Petinggi Sunda Empire Ditetapkan Jadi Tersangka

JAKARTA — Fenoma Sunda Empire bakal berakhir. Polri memastikan telah…

Selasa, 28 Januari 2020 14:56

Mahasiswa Penajam Sempat Terjebak di Wuhan

TERUS BERJUANG: Aaliyah (kanan) bersama sang ayah, Ghozali, sebelum berangkat…

Selasa, 28 Januari 2020 14:43

Soal Penciutan Status Lahan WKP Migas, Pemprov Akan Negosiasi dengan Pusat

Wacana penciutan WKP milik Pertamina kembali mengemuka. Setelah upaya Pemkab…

Selasa, 28 Januari 2020 13:58

Peristiwa Merah Putih Sangasanga, Diusulkan Jadi Peringatan Nasional

TENGGARONG–Ingatan Paiman masih jelas. Pada 73 tahun lalu, pasukan kolonial…

Selasa, 28 Januari 2020 13:47
Backpacker-an ke Hong Kong setelah Demonstrasi (5)

Bisa Tenang di Tengah Padatnya Bangunan Bertingkat

Jangan harap banyak melihat rumah tunggal di Hong Kong. Negara…

Selasa, 28 Januari 2020 13:42

81 Orang Meninggal, 43 Ribu Diperkirakan Tertular

KETAKUTAN pada penularan virus 2019-novel Coronavirus (2019-nCov) melanda berbagai negara.…

Selasa, 28 Januari 2020 12:19

Selamat Jalan Black Mamba

LOS ANGELES -Perjalanan Kobe Bryant menggunakan helikopter pribadi pada Minggu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers