MANAGED BY:
RABU
15 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KALTIM

Senin, 30 September 2019 17:48
Besok Deadline Penandatanganan NPHD

Andi Mappasiling: Kegiatan Butuh Anggaran, Tahapan Tak Bisa Ditunda

JELANG TAHAPAN: Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling (baju putih) menemui tim TAPD, beberapa waktu lalu. LELA RATU SIMI/KP

PROKAL.CO,

SANGATTA–Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah memang masih tahun depan. Namun, tahapannya harus disiapkan jauh-jauh hari. Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah yang juga memilih calon pemimpin barunya. Sayang, tim penyelenggara belum dapat kepastian terkait naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk biaya penyelenggaraan.

Bawaslu Kutim optimistis akan mendapatkan pada hari yang sudah sesuai jadwal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu tak dapat ditawar lagi. Pasalnya, jelang memasuki tahapan, semua kegiatan membutuhkan anggaran. Secara nasional, dana NPHD untuk penyelenggaraan pelaksana seperti Bawaslu dan KPU. Berkasnya pun harus sudah ditandatangani paling lambat besok.

Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling menuturkan optimis segera mendapat kucuran dana dari pemerintah kabupaten. Jadi, dapat menyelenggarakan pemilu kepala daerah sesuai tahapan yang sudah dirancang. Menurut dia, bila belum ada kejelasan dana, jadi penyebab penandatangan NPHD menjadi molor. Hal itu tentu sangat mengganggu jalannya pengawasan pilkada. "Semoga saja tidak tertunda, karena kegiatan butuh anggaran, sedangkan tahapan tidak bisa ditunda," ujarnya saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Andi menyebut telah melakukan upaya maksimal. Salah satunya dengan acara sosialisasi bersama TAPD Kutim terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2019 tentang Penganggaran Dana Hibah Pilkada.

"Kami sudah bertemu pihak pemerintah 23–25 September lalu, semoga saja besok benar-benar terealisasi," harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Kutim Budi Wibowo menjabarkan, tahapan pertama pelaksanaan proses jelang pilkada pada Oktober, yakni proses dukungan calon independen. "Harusnya besok (hari ini) paling lambat, itu sesuai aturan Kemendagri," ungkapnya. Jika telat, konsekuensinya pilkada harus diundur. "Anggaran untuk menjalankan pelaksanaan tidak ada," sambungnya.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 01 Februari 2020 11:38

Jual Sarang Burung Curian ke Teman Korban, Ya Ketahuan Lah...

TENGGARONG - Bukannya meraup untung dari hasil pencurian sarang burung…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:37

Menurut Pengamat, Bupati Edi Punya Hak Penuh Menentukan Cabup Disisa Jabatan

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah sudah menentukan dua figur…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:33

WAHAI PEMUDA..!! Ayok Daftar Jadi Prajurit TNI

TANA PASER - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ( TNI…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:31

Sudah 436 ABK Tiongkok Tiba di Pelabuhan Pondong, KKP Pastikan Semuanya Bebas Corona

TANA PASER - Vitalnya penyebaran virus corona yang berasa dari…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:06

Kapal Terbalik Dihantam Ombak, Sohang Hilang

Seorang warga Kelurahan Muara Kembang bernama Sohang, dilaporkan tenggelam di…

Jumat, 31 Januari 2020 14:03

Sabu Dikemas Bersama Ikan Asin

TENGGARONG–Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Pepatah tersebut tepat disematkan…

Jumat, 31 Januari 2020 14:03

Kerajinan Tumpar Makin Berkembang

Dekranasda Kubar mendorong para perajin untuk meningkatkan kualitas produk dengan…

Jumat, 31 Januari 2020 14:01

Akhir Bulan, DPA Harus Sudah Terkirim

SANGATTA - Batas waktu penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada…

Jumat, 31 Januari 2020 14:00

RS SOHC Sangatta Bantah Adanya Pasien Corona

SANGATTA - Rumah Sakit Medika Sangatta atau lebih dikenal SOHC…

Kamis, 30 Januari 2020 15:05

PDAM Danum Taka Jadi Perumda, Tarif Rumah Ibadah Dapat Subsidi Silang

PENAJAM - Transformasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Danum Taka…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers