JAKARTA -- Operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Jambi kemarin, tidak berjalan mulus. Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang pekat sejak pagi hingga siang, membuat pesawat Hercules C-130 batal mengudara. Berdasarkan jadwal, pesawat mengudara dari Landasan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, pukul 09.45.
”Pagi masih stand by karena jarak pandang di bawah 800 meter,” Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Tri Handoko Seto kepada Jawa Pos kemarin. Pesawat tersebut membawa muatan 4 ton kapur tohor (CaO). Fungsinya, untuk mengurai kepekatan asap. Sebab, jika tidak diurai, malah akan mengganggu pertumbuhan awan.
Sekitar pukul 14.30, lanjut Seto, jarak pandang mulai membaik. Bergegas, tim BBTMC-BPPT bersama TNI-AU menerbangkan Hercules C-130 itu. Menyusul, pesawat Cassa 212-200 yang membawa NaCl. Penyemaian awan dilakukan sepanjang wilayah Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, hingga Jambi.
”Proses penyemaian dilakukan dua kali secara simultan. Menabur kapur tohor, kemudian diikuti NaCl,” teran Seto. Pukul 16.00, operasi TMC di Riau membuahkan hasil. Enam kota/kabupaten: Siak, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pekanbaru, Rengat dan Meranti turun hujan.
"Kami terima laporan hujan siang di Siak turun hujan. Baru pukul 16.00 di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru yang menjadi posko kami hujan cukup deras. Selain itu, hujan juga dilaporkan terjadi di Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Alhamdulillah," Koordinator Lapangan BBTMC-BPPT Posko TMC Riau Samba Wirahma tadi malam.
Meski begitu, tim masih akan terus melakukan operasi TMC. Fokus di wilayah Jambi yang status asapnya masuk kategori berbahaya. "Mudah-mudahan dalam beberapa hari kedepan pertumbuhan awan terus membaik di wilayah Sumatera. Kami optimalkan dengan TMC sehingga kabut asap segera hilang," harapnya.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mengatakan, sampai saat ini sudah 52 konsesi milik perusahaan yang disegel dan diselidiki oleh Gakkum. Dari jumlah tersebut, terdapat 14 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang terlibat. “Dari Malaysia dan Singapura,” jelasnya (23/9).
Pria yang akrab disapa Roy tersebut mengatakan bahwa jumlah akan terus bertambah seriring dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh Gakkum. Semua instrumen akan digunakan mulai dari pidana, perdata, sampai perampasan keuntungan, serta kewajiban untuk merestorasi lahan. “Kalau sanksi pidana dan perdata ini kan masih lama, menunggu proses pengadilan. Yang paling cepat untuk shock terapi adalah denda dan perampasan keuntungan,” katanya.
Selain itu, Roy juga mengeluhkan Pemda yang dinilainya kurang pro aktif dalam memberlakukan penegakan hukum bagi para pemilik lahan. Baik perusahaan, maupun perorangan. “Padahal mereka yang memberi izin pemanfaatan lahan. Mereka juga yang seharusnya mengawasi. Sejauh ini semua sanksi semua yang menjalankan pusat,” keluh Roy.
Sementara itu, Direktur Manajemen Penanggulanagan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Syafrizal meminta pemerintah provinsi untuk tidak ragu mencabut izin perusahaan yang melakukan pembakaran. “Kalau sudah ada putusan pengadilan, semestinya bisa dicabut,” ujarnya.
Namun terkait tindakan bagi pemda yang lambat mengeksekusinya, Syafrizal mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menginstruksikan hal tersebut. sebab, untuk urusan izin lahan, pemda berkoordinasi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Meski demikian, secara umum pihaknya tidak pernah henti melakukan pembinaan agar pemda bisa menanggulangi kasus karhutla. Baik terkait dengan pencegahan, penanggulangan, hingga pemadaman. “Kurang lebih sudah tujuh surat kami kirimkan ke pemda,” imbuhnya.
Berdasarkan hasil monitoringnya, dia menilai pemda sudah bekerja secara maksimal, khususnya dalam upaya pemadaman. Hal itu tercermin dari adanya laporan sejumlah pemda yang mengggunakan dana darurat guna pemadaman. “Kalau dilihat dari situ, berarti mereka sudah melakukan upaya,” pungkasnya. (han/tau/far)
