JAKARTA–Investasi langsung dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dinilai parlemen terlalu kecil. Dari dana kelola yang mencapai Rp 123 triliun lebih, investasi langsung hanya Rp 24 miliar.
Untuk itu, tahun depan, BPKH bakal mulai melakukan investasi langsung di Arab Saudi untuk keperluan penyelenggaraan haji.
"Tahun depan mulai keluar kandang untuk investasi langsung terkait perhajian di luar negeri (Arab Saudi)," jelas Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, kemarin (23/9).
Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag itu menerangkan, tahun depan, pihaknya menargetkan penerimaan dana haji mencapai Rp 27,5 triliun.
Jadi, total dana haji tahun depan diproyeksikan Rp 132,315 triliun. Dari dana tersebut, BPKH menyebutkan bisa menghasilkan nilai manfaat hingga Rp 8 triliun. Lebih lanjut Anggito menjelaskan, rencananya mereka melakukan kerja sama dengan pemilik hotel di Makkah. BPKH akan berkoordinasi dengan Kemenag, untuk memilih hotel yang berkualitas dan berpeluang untuk disewa kembali oleh Kemenag.
Dengan kerja sama tersebut, diharapkan bisa mendapatkan harga sewa hotel lebih murah. Skenario lainnya adalah kerja sama yang bisa menghasilkan pendapatan langsung untuk BPKH. "Misalnya ada margin keuntungan," jelasnya. BPKH tidak bisa langsung mendirikan hotel atau sejenisnya di Makkah. Sehingga cara paling memungkinkan adalah bekerja sama dengan pemilik hotel setempat.
Selain itu, Anggito mengatakan akan semakin gencar sosialisasi berhaji pada usia muda. Apalagi saat ini masyarakat usia 18 tahun sudah bisa berangkat haji. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menuturkan, ada sejumlah aspirasi yang disampaikan untuk BPKH. Seperti soal transparansi pengelolaan dana haji. Kemudian juga tuntutan supaya BPKH menambah alokasi nilai hasil investasi.
"Agar lebih besar dibandingkan saat dana haji dikelola Kemenag," tuturnya. Sodik mendukung rencana BPKH melakukan investasi langsung di Arab Saudi. Dia menegaskan, prinsip investasi tetap harus aman, penuh kehati-hatian, dan berbasis syariah. Menurut dia, investasi langsung berpotensi memberikan nilai manfaat yang lebih banyak.
Sehingga uang subsidi biaya haji bisa lebih besar. Tahun ini, ongkos haji riil mencapai Rp 72 juta per orang. Namun, jamaah haji cukup membayar biaya haji dengan rata-rata Rp 35 jutaan. Jamaah haji juga masih mendapatkan uang saku 1.500 riyal atau sekitar Rp 6 juta untuk keperluan saat berhaji. (wan/ttg/jpg/riz/k8)
