Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kukar) punya efek domino. Diharapkan pembangunan merata ke kabupaten/kota di Kaltim.
BALIKPAPAN-Posisi Kaltim saat ini menunggu. Berharap rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) sesuai target linimasa. Selain Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda dan Balikpapan bergeliat sebagai kota penyangga. Daerah lain pun menanti untuk terkena imbas pembangunan.
Pengamat wilayah dan tata ruang dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan Farid Nurrahman menyebut, masing-masing daerah di Kaltim sudah punya peran. Baik sebagai penyokong atau diuntungkan dengan pemindahan ibu kota baru. “Tapi ini bergantung dengan kesiapan pemprov untuk menetapkan wilayah ini sebagai kawasan strategis apa,” sebutnya, (22/9).
Saat ini untuk mendongkrak ekonomi Kaltim, pemprov masih menaruh harapan terwujudnya Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy dan KEK Batuta Trans Kalimantan di Kutim. Selain itu, ada Kepulauan Derawan di Berau yang diusung sebagai kawasan strategis pariwisata. “Memang kalau sudah terbentuk ibu kota, dua kawasan itu seharusnya lebih dikembangkan dulu. Kemudian lanjut, IKN ini keperluannya apa lagi,” kata Farid.
Keperluan IKN itu apakah bisa didukung daerah lain? Bontang sudah pasti, seperti Balikpapan akan menjadi daerah yang menyokong bahan bakar dengan dibangunnya kilang minyak. Sementara Paser lebih banyak fokus pada pertanian dengan Bendungan Lambakan. Dengan potensi pelabuhan di selatan Kalimantan.
Lalu bagaimana nasib Kubar dan Mahulu? Menurut Farid, dengan adanya IKN, semua kabupaten/kota di Kaltim akan mendapatkan keuntungan dari sisi pembangunan infrastruktur. Khususnya akses jalan. Saat ini, untuk Kubar, akses darat yang memadai bisa ditempuh melalui jalur utara. “Padahal antara Kubar dan lokasi ibu kota (PPU) itu cenderung lebih dekat,” sebutnya.
Kemungkinannya, setelah pemindahan ibu kota baru, pemerintah akan membuka akses langsung dari ibu kota menuju Kubar. Alasannya, daerah ini terkenal karena perkebunannya. “Apalagi berbatasan langsung dengan Kalteng,” ujarnya.
Untuk Mahakam Ulu (Mahulu), dia memprediksi daerah ini akan menjadi salah satu titik pusat perdagangan dengan Malaysia. Namun, kondisinya tidak akan sama seperti antara Batam dengan Singapura. Bisa dipastikan, Mahulu juga akan berkembang jika pemerintah mau membuka akses ke sana. “Tak hanya darat, akses sungai bisa dikembangkan,” sebutnya.
Pengamat konstruksi Kaltim Slamet Suhariadi pun menganggap pemindahan ibu kota negara menjadi berkah bagi banyak wilayah yang minim pembangunan di Kaltim. Sebab, mau tak mau pemerintah bakal membangun daerah yang dianggap tertinggal. “Pemerintah malu kalau dekat ibu kota masih ada daerah terisolasi. Masa jalan darat tidak bisa,” sebutnya.
Dia menyebut, perubahan memang akan lebih banyak terjadi di kabupaten/kota sekitar ibu kota. Namun, dalam tahap pengembangan lanjutan, pemerintah pasti akan membuka akses untuk konektivitas ke daerah-daerah yang memerlukan. Salah satunya Kubar.
“Itu SPN (Sekolah Polisi Negara) Polda Kaltim posisinya di Jonggon, Kukar. Itu dekat dengan Kubar,” ucap ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kaltim itu.
Dia menambahkan, pada masa mendatang, jalan-jalan baru akan dibangun di Kaltim. Memudahkan masyarakat untuk bepergian dan menurunkan ongkos perjalanan warga yang tinggal di wilayah terpencil. “Distribusi barang dan jasa akan lebih cepat dan murah. Misal, jika dibuka akses dari Petung ke Kubar, bakal lebih dekat lagi ke Kalteng,” tuturnya.
Mahulu pun disebut akan merasakan dampak. Dengan ibu kota negara di Kaltim, pemerintah akan berupaya mempermudah akses darat dari kabupaten termuda di Kaltim itu. Ini memang ada sangkut pautnya dengan pembangunan perbatasan. “Ini juga pekerjaan wakil rakyat kita di DPR RI untuk bisa memperjuangkan Kaltim yang selama ini sudah memberikan sumbangan hasil kekayaan alamnya,” ujarnya.
