SAMARINDA–Jumlah lulusan siswa SD untuk dua tahun ke depan sudah bisa diprediksi. Namun, penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang berlangsung beberapa waktu lalu, terdapat 1.100 lulusan SD yang tidak tertampung di 44 SMP negeri. Jika kelebihan, para lulusan SD itu diarahkan ke sekolah swasta.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda per kecamatan, sebaran SMP negeri di Kota Tepian belum merata. Bahkan, ada dua kecamatan yang hanya memiliki satu SMP negeri. Yakni, Kecamatan Sungai Pinang dengan SMP 26 dan SMP 3 di Kecamatan Samarinda Seberang.
Jika berkaca dari kecamatan lainnya. Tidak elok jika hanya ada satu SMP negeri di satu kecamatan. Pasalnya, semua kecamatan rata-rata memiliki lebih satu SMP negeri. Misalnya, Kecamatan Samarinda Utara dengan sembilan SMP negeri. Sementara itu, Samarinda Ilir dua SMP negeri. Ini diungkapkan Kasi Kelembagaan SMP Disdik Samarinda Nur Patria.
Dia mengaku memperoleh data tersebut dari setiap kecamatan di Samarinda. “Idealnya setiap kelurahan memiliki SMP negeri. Sayangnya, masih ada beberapa kelurahan tidak memiliki,” ujarnya.
Kendati demikian, ada pula kecamatan yang setiap kelurahannya memiliki SMP negeri. Jadi, sangat ideal dengan pemberlakuan sistem zonasi. Membuat tidak ada wilayah yang kelebihan siswa. Menurut dia, kedua kecamatan yang terdapat satu SMP negeri saja perlu mendapat perhatian khusus. Itu jika ingin sistem zonasi berjalan maksimal.
“Saya harap jadi perhatian Pak Jaang (Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang). Fasilitas pendidikan perlu ditambah lagi agar zonasi efektif. “Setidaknya setiap kelurahan terdapat fasilitas pendidikan. Itu sangat memenuhi syarat dan tidak membuat penumpukan siswa di sekolah-sekolah,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Samarinda Asli Nuryadin membenarkan hal tersebut. Karena itu, pihaknya menyiapkan SMP 46 dan SMP 48 di kedua kecamatan tersebut. “Insyaallah dibangun tahun depan,” ungkap dia.
Dia memastikan, pembangunan kedua SMP tersebut sudah masuk rancangan APBD 2020. Apabila dalam setahun belum selesai dibangun, para siswa harus bersedia menumpang di sekolah lain. Dia tidak menampik, tidak mudah menentukan berapa sekolah ideal di setiap kecamatan. Pasalnya, perlu meninjau jumlah rombongan belajar di setiap kecamatan. “Tidak bisa sembarangan. Perlu telaah dan kajian,” ungkap dia.
Jika ketika penerimaan siswa baru ada kekurangan sekolah di suatu kecamatan. Dia tidak begitu khawatir. Pasalnya, siswa yang tidak tertampung bisa dialihkan ke sekolah swasta. “Bergantung, bisa juga ditambah ruang kelas baru. Tapi, tetap memerhatikan kondisinya,” sebut dia.
Jika memang kekurangannya bisa diantisipasi dengan penambahan ruang kelas, tidak perlu membangun. Apalagi, peran sekolah swasta sangat diperlukan. “Yang jelas banyak pilihan. Para orangtua bisa saja menyekolahkan anaknya di luar kota atau pesantren,” tutup dia. (dq/kri/k8)
