TANA PASER - Keseriusan stakeholder di Kabupaten Paser menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terbentur anggaran dan sarana prasarana (sarpras) yang tidak memadai. Kapolres Paser AKBP Roy Satya Putra mengundang seluruh stakeholder untuk berkoordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla di Bumi Daya Taka, kemarin (20/9) sore. Termasuk seluruh perusahaan di Paser.
" Satu hari bisa tiga sampai 4 hotspot muncul. Sehingga kita harus bergerak bersama-sama. Yang paling penting saat ini ialah kita awasi manusianya. Disayangkan masyarakat terbiasa membuka lahan dengan cara membakar karena dengan cara itu dianggap sangat murah," ujar Roy.
Setiap hari personel Polri dan TNI mengevaluasi titik hotspot dan kondisi dilapangan. Namun terbentur sarpras yang tidak memadai. " Terkadang hanya membawa parang saja dan dengan safety yang sangat minim, ini sangat dilematis," sebutnya.
Karena itu dia meminta seluruh perusahaan di wilayah operasional masing masing wajib membantu personel di lapangan untuk sarpras. Saat ini menurut Kapolres, hanya tiga perusahaan di Paser yang peralatan pemadam kebakarannya memadai. Dia berharap perusahaan lainnya bisa memenuhi kebutuhan ini untuk kemaslahatan masyarakat Paser. Dan segera melapor ke Kabag Ops agar terinventarisir.
Selain itu kapolres menginginkan adanya satu komando yang memimpin operasi penanggulangan dan pencegahan karhutla ini. Kini para personel masih terpusat di Tanah Grogot saja peralatan begitu juga sarpras. Yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dan sarpras memadamkan api. Sehingga dibutuhkan peran swasta.
" Personel Polri dan TNI sudah siap di Polsek kami tambah. Kini tinggal menunggu arahan dari pemerintah daerah selaku komando pimpinan yang sudah dinyatakan status siaga darurat ini oleh bupati," sebut kapolres.
Kepala Daops Manggala Agni Paser M. Faisal, jika sudah status siaga darurat seperti ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyediakan dana dan peralatan yang memadai bisa digelontorkan, selama pimpinan daerah berkoordinasi terkait usulan dan pertanggungjawaban anggarannya. Saat ini para personel di bawah Pemkab Paser maupun Polri dan TNI, kendalanya selalu anggaran dan sarpras.
" Padahal minimal 50 persen Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi atau DBH DR bisa digunakan jika daerah cepat mengusulkan. Kami merekomendasikan tahun depan ada OPD yang sudah bisa ditunjuk mengelola dana ini selain Dinas Lingkungan Hidup yang memanfaatkannya untuk Tahura. Padahal itu bisa untuk semua kegiatan karhutla. Jangan sampai anggaran ini terkunci untuk karhutla," kata Faisal.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser Katsul Wijaya mengatakan sementara Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) tersebut belum bisa dicairkan dan tahun depan baru bisa dicairkan. Sementara Pemkab Paser akan menyediakan dana talangan darurat dari berbagai sumber lain.
" Kebetulan Pak Wakil Bupati bersedia memberikan talangan lebih dulu. Meskipun tidak besar tapi setidaknya bisa membantu operasional sementara. Ada posko central di kecamatan dan kabupaten yang nanti akan bersinergi dengan aparat serta masyarakat yang ingin membantu penanganan karhutla ini," ujar Katsul.
Diketahui DBH DR untuk Kabupaten Paser yang tersedia mencapai Rp 65 miliar. Namun karena tidak diusulkan sejak tahun sebelumnya, dana ini tidak bisa dicairkan dan harus menunggu tahun depan. Hanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Paser yang bisa memanfaatkan untuk penanggulangan kebakaran Taman Hutan Raya (Tahura) tahun ini dengan jatah Rp miliar.
" Kita sudah dari tahun lalu mengusulkan dan syukurnya di tahun ini dana tersebut bisa dipakai," ujar Kabid Tahura DLH Paser Teguh Haryanto. (/jib)
