MANAGED BY:
KAMIS
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 21 September 2019 11:27
Ancam Kebebasan Berekspresi, Banyak Masalah di RKUHP

Jadi Celah Kesewenangan Aparat

PROKAL.CO, BALIKPAPAN- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menjadi sorotan. Banyak klausul yang dinilai bermasalah. Mulai potensi penafsiran terhadap sejumlah tindak pidana yang bisa bermasalah hingga pasal yang dapat mengancam kebebasan berekspresi masyarakat. Termasuk dapat mengancam kebebasan pers.

Sejumlah aturan dalam RKUHP juga dinilai berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat. Sebab, bakal ada multitafsir definisi hukum terhadap pasal yang disangkakan. Serta berdampak pada over-kriminalisasi sampai mengatur ranah privat warga negara.

Pro-kontra revisi revisi KUHP juga mendapat sorotan dari sejumlah akademisi di Kaltim. Pengamat hukum dari Universitas Balikpapan (Uniba) Piatur Pangaribuan menilai, apapun aturannya, bila pasal di dalamnya masih memuat tafsiran secara luas, akan terjadi kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan penegak hukum.

Dalam menafsirkan isi dari pasal yang disangkakan, membuat tujuan penegakan hukum sulit untuk tercapai. “Apalagi di Indonesia yang kesadaran hukumnya masih belum maksimal, baik itu masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri,” kata dia kepada Kaltim Post, Jumat (20/9).

Kesadaran penegakan hukum yang masih belum baik, ditandai dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang mempersoalkan penanganan kasus yang dilakukan aparat penegak hukum.

Piatur memberikan contoh dalam kasus yang ditanganinya. Tindak pidana perzinahan yang dilakukan aparat penegak hukum, tapi masyarakat biasa yang merupakan suami dari pelaku perzinahan yang dijadikan tersangka. “Itu sudah jelas-jelas pasalnya perzinahan. Apalagi yang memiliki penafsiran luas. Sering penegak hukum melakukan penafsiran bebas seperti ini,” sindir rektor Uniba itu.

Terhadap RKUHP, dia berpendapat bahwa seharusnya pembuat peraturan dalam hal ini, DPR juga menetapkan indikator secara jelas. Dari tindak pidana yang dimuat dalam revisi KUHP tersebut. Di mana pasal yang diatur, seperti dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden.

Dampaknya, ucap dia, akan dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kepentingan politik karena hukum dan politik tidak dapat dipisahkan. Serta membuat anggapan bahwa hukum hanya menjadi milik penegak hukum. “Faktanya seperti itu. Pasal yang sudah jelas, mereka tafsirkan lain. Ketika ada kepentingan, mereka akan sewenang-wenang menafsirkan,” jelas mantan calon anggota DPD RI itu.

Menurut pria kelahiran Asahan, 30 Mei 1973 itu, RKUHP juga bisa membungkam sikap kritis dari masyarakat. Terlebih aktivis di lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga akademisi yang giat mengkritik kebijakan atau tindakan dari pemerintah yang dianggap menyimpang.

Sementara itu, pengamat hukum lainnya dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Nur Arifudin menerangkan salah satu pasal yang menjadi perhatiannya adalah pasal tindak pidana korupsi (tipikor) yang masuk RKUHP.

Dengan demikian, kasus tipikor dikategorikan sebagai tindak pidana umum atau biasa, sehingga kewenangan penindakan tipikor, tidak sama dengan penanganan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tipikor masuk kejahatan luar biasa karena tidak diatur dalam KUHP sebelumnya. Dengan dimasukkan RKUHP, berdampak pada kewenangan KPK. Masih ada atau tidak? Jangan-jangan sudah tidak ada lagi,” papar dia saat dihubungi Kaltim Post, kemarin.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Unmul itu melanjutkan, pada dasarnya mendukung adanya revisi dari KUHP yang digunakan selama ini. Sebab, aturan sebelumnya merupakan peninggalan Belanda, yang pasalnya sudah banyak ditinggalkan.

Dia menyebut, penyusunan RKUHP itu sudah dilakukan sejak 1970-an. Namun, dalam pengesahannya, selalu menghadapi persoalan mengenai pasal di dalamnya. Namun, menurut dia, sudah saatnya ada KUHP buatan sendiri. Sebab, faktanya, Indonesia sudah merdeka.

Dalam KUHP sebelumnya, masih adanya asas konkordansi yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau Belanda pada masa itu. Untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi atau Indonesia. Sementara, secara sosiologis, masyarakat Eropa dan Indonesia berbeda. “Baik secara aturan hukum maupun norma tidak sama, sehingga perlu ada KUHP sendiri. Untuk menata perilaku masyarakat, yang tadinya belum baik menjadi aman tertib dan bermartabat,” harapnya dia.

Menurutnya, filosofi yang dibangun terhadap RKUHP itu tidak hanya untuk memenjarakan orang. Namun untuk menguatkan kontrol sosial maupun rekayasa sosial (social engineering) di masyarakat. Artinya orang yang perilakunya membahayakan orang lain, jangan sampai dibiarkan bebas.

Jadi, tutur dia, dalam penyusunan KUHP, harus menempatkan pasal demi pasal secara cermat. Dia berharap, aturan tersebut tidak semakin melemahkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Termasuk dalam pasal penghinaan terhadap presiden.

Sebelumnya, pasal tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun ingin dihidupkan kembali dalam RKUHP. “Jangan sampai orang memberikan pendapat dan masukan kepada presiden, dianggap penghinaan. Makanya indikator penghinaan harus jelas karena masih multitafsir. Jadi, orang tidak berani memberikan masukan kepada presiden,” terang dia. (kip/rom/k16)

 

Perjalanan Revisi KUHP

 

1960-an

Wacana mengubah KUHP muncul. Namun, belum ada upaya konkret.

 

1981

Pembentukan tim kajian untuk pembaruan KUHP.

 

1993

Tim pengkajian menghasilkan rancangan KUHP. Dinamika berlanjut hingga reformasi.

 

1999

Departemen Kehakiman era Muladi membuat pembaharuan dan draf selesai di era Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra.

 

2004

Draf disempurnakan pada era Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Rancangan KUHP diajukan dalam program legislasi nasional dan disetujui. Namun hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum disahkan.

 

2015

Pembahasan dilanjutkan pada era Presiden Joko Widodo. Pada Juni 2015, draf final versi pemerintah selesai. Pembahasan dengan DPR dimulai hingga pertengahan September 2019.

 

18 September 2019

Pemerintah dan DPR mencapai kesepakatan. Rancangan KUHP direncanakan disahkan pada 24 September 2019.

 

20 September 2019

Presiden Joko Widodo meminta pengesahan ditunda karena maraknya penolakan publik.

 

 

Sumber: Berbagai sumber, diolah


BACA JUGA

Rabu, 23 Oktober 2019 13:32

Idola Publik Tak Masuk List Menteri

JAKARTA – Audisi Menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo dua…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:43

Ini Dia 34 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi Tegaskan 6 Pesan buat Menterinya

Akhirnya Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin mengumumkan nama-nama menteri…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:26

Pipa Pertamina Terbakar Imbas Proyek Kereta Cepat, 1 Pekerja asal China Tewas

CIMAHI – Pipa minyak milik Pertamina terbakar hebat, yang terjadi…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:24

Se Indonesia, Segini Nih Luas Lahan yang Terbakar saat Karhutla Lalu

JAKARTA  -- Luas lahan terbakar dalam bencana Karhutla di seluruh…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:22

Anggaran Pesantren Harus Sama dengan Pendidikan Umum

JAKARTA– Undang-Undang Pesantren sudah disahkan. Sekarang tinggal menunggu pelaksanaan dari…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:10

Imbas OTT KPK, Proyek Tahun Jamak Diminta Diaudit

BALIKPAPAN–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta mengaudit proyek-proyek…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:45

Pengusaha Ngaku Sulit Ikuti Kenaikan UMP

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) telah disahkan sebesar 8,51 persen.…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:42

Ternyata Setelah Politik, Inilah Hoax yang Paling Banyak

JAKARTA– Isu kesehatan kerap jadi “gorengan” penyebaran hoax. Entah soal…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:39
Skema Pengelolaan Bandara Terkait IKN di Kaltim

Balikpapan Fokus Rute Internasional, Samarinda Domestik

BALIKPAPAN–Konektivitas transportasi udara di Kaltim jadi prioritas pemerintah pusat. Imbas…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:38

Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, PDIP Bilang Tak Ganggu Koalisi

JAKARTA - Partai Gerindra akhirnya masuk ke koalisi pemerintah. Sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*