MANAGED BY:
RABU
27 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 21 September 2019 11:27
Ancam Kebebasan Berekspresi, Banyak Masalah di RKUHP

Jadi Celah Kesewenangan Aparat

PROKAL.CO, BALIKPAPAN- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menjadi sorotan. Banyak klausul yang dinilai bermasalah. Mulai potensi penafsiran terhadap sejumlah tindak pidana yang bisa bermasalah hingga pasal yang dapat mengancam kebebasan berekspresi masyarakat. Termasuk dapat mengancam kebebasan pers.

Sejumlah aturan dalam RKUHP juga dinilai berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat. Sebab, bakal ada multitafsir definisi hukum terhadap pasal yang disangkakan. Serta berdampak pada over-kriminalisasi sampai mengatur ranah privat warga negara.

Pro-kontra revisi revisi KUHP juga mendapat sorotan dari sejumlah akademisi di Kaltim. Pengamat hukum dari Universitas Balikpapan (Uniba) Piatur Pangaribuan menilai, apapun aturannya, bila pasal di dalamnya masih memuat tafsiran secara luas, akan terjadi kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan penegak hukum.

Dalam menafsirkan isi dari pasal yang disangkakan, membuat tujuan penegakan hukum sulit untuk tercapai. “Apalagi di Indonesia yang kesadaran hukumnya masih belum maksimal, baik itu masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri,” kata dia kepada Kaltim Post, Jumat (20/9).

Kesadaran penegakan hukum yang masih belum baik, ditandai dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang mempersoalkan penanganan kasus yang dilakukan aparat penegak hukum.

Piatur memberikan contoh dalam kasus yang ditanganinya. Tindak pidana perzinahan yang dilakukan aparat penegak hukum, tapi masyarakat biasa yang merupakan suami dari pelaku perzinahan yang dijadikan tersangka. “Itu sudah jelas-jelas pasalnya perzinahan. Apalagi yang memiliki penafsiran luas. Sering penegak hukum melakukan penafsiran bebas seperti ini,” sindir rektor Uniba itu.

Terhadap RKUHP, dia berpendapat bahwa seharusnya pembuat peraturan dalam hal ini, DPR juga menetapkan indikator secara jelas. Dari tindak pidana yang dimuat dalam revisi KUHP tersebut. Di mana pasal yang diatur, seperti dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden.

Dampaknya, ucap dia, akan dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kepentingan politik karena hukum dan politik tidak dapat dipisahkan. Serta membuat anggapan bahwa hukum hanya menjadi milik penegak hukum. “Faktanya seperti itu. Pasal yang sudah jelas, mereka tafsirkan lain. Ketika ada kepentingan, mereka akan sewenang-wenang menafsirkan,” jelas mantan calon anggota DPD RI itu.

Menurut pria kelahiran Asahan, 30 Mei 1973 itu, RKUHP juga bisa membungkam sikap kritis dari masyarakat. Terlebih aktivis di lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga akademisi yang giat mengkritik kebijakan atau tindakan dari pemerintah yang dianggap menyimpang.

Sementara itu, pengamat hukum lainnya dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Nur Arifudin menerangkan salah satu pasal yang menjadi perhatiannya adalah pasal tindak pidana korupsi (tipikor) yang masuk RKUHP.

Dengan demikian, kasus tipikor dikategorikan sebagai tindak pidana umum atau biasa, sehingga kewenangan penindakan tipikor, tidak sama dengan penanganan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tipikor masuk kejahatan luar biasa karena tidak diatur dalam KUHP sebelumnya. Dengan dimasukkan RKUHP, berdampak pada kewenangan KPK. Masih ada atau tidak? Jangan-jangan sudah tidak ada lagi,” papar dia saat dihubungi Kaltim Post, kemarin.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Unmul itu melanjutkan, pada dasarnya mendukung adanya revisi dari KUHP yang digunakan selama ini. Sebab, aturan sebelumnya merupakan peninggalan Belanda, yang pasalnya sudah banyak ditinggalkan.

Dia menyebut, penyusunan RKUHP itu sudah dilakukan sejak 1970-an. Namun, dalam pengesahannya, selalu menghadapi persoalan mengenai pasal di dalamnya. Namun, menurut dia, sudah saatnya ada KUHP buatan sendiri. Sebab, faktanya, Indonesia sudah merdeka.

Dalam KUHP sebelumnya, masih adanya asas konkordansi yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau Belanda pada masa itu. Untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi atau Indonesia. Sementara, secara sosiologis, masyarakat Eropa dan Indonesia berbeda. “Baik secara aturan hukum maupun norma tidak sama, sehingga perlu ada KUHP sendiri. Untuk menata perilaku masyarakat, yang tadinya belum baik menjadi aman tertib dan bermartabat,” harapnya dia.

Menurutnya, filosofi yang dibangun terhadap RKUHP itu tidak hanya untuk memenjarakan orang. Namun untuk menguatkan kontrol sosial maupun rekayasa sosial (social engineering) di masyarakat. Artinya orang yang perilakunya membahayakan orang lain, jangan sampai dibiarkan bebas.

Jadi, tutur dia, dalam penyusunan KUHP, harus menempatkan pasal demi pasal secara cermat. Dia berharap, aturan tersebut tidak semakin melemahkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Termasuk dalam pasal penghinaan terhadap presiden.

Sebelumnya, pasal tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun ingin dihidupkan kembali dalam RKUHP. “Jangan sampai orang memberikan pendapat dan masukan kepada presiden, dianggap penghinaan. Makanya indikator penghinaan harus jelas karena masih multitafsir. Jadi, orang tidak berani memberikan masukan kepada presiden,” terang dia. (kip/rom/k16)

 

Perjalanan Revisi KUHP

 

1960-an

Wacana mengubah KUHP muncul. Namun, belum ada upaya konkret.

 

1981

Pembentukan tim kajian untuk pembaruan KUHP.

 

1993

Tim pengkajian menghasilkan rancangan KUHP. Dinamika berlanjut hingga reformasi.

 

1999

Departemen Kehakiman era Muladi membuat pembaharuan dan draf selesai di era Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra.

 

2004

Draf disempurnakan pada era Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Rancangan KUHP diajukan dalam program legislasi nasional dan disetujui. Namun hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum disahkan.

 

2015

Pembahasan dilanjutkan pada era Presiden Joko Widodo. Pada Juni 2015, draf final versi pemerintah selesai. Pembahasan dengan DPR dimulai hingga pertengahan September 2019.

 

18 September 2019

Pemerintah dan DPR mencapai kesepakatan. Rancangan KUHP direncanakan disahkan pada 24 September 2019.

 

20 September 2019

Presiden Joko Widodo meminta pengesahan ditunda karena maraknya penolakan publik.

 

 

Sumber: Berbagai sumber, diolah


BACA JUGA

Selasa, 26 Mei 2020 21:00

Karena Covid-19, Pengerukan SKM Terhenti, Wagub: Kita Harus Sabar

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengunjungi sejumlah daerah…

Selasa, 26 Mei 2020 12:23

Sudah 30 Ribuan Jiwa Terdampak Banjir saat Lebaran di Samarinda

SAMARINDA- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mencatat sebanyak…

Selasa, 26 Mei 2020 12:01

Wacana Siswa Masuk Sekolah 15 Juni, PGRI : Buat Anak Jangan Coba-coba

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung…

Selasa, 26 Mei 2020 11:38

Pemprov Siapkan Penampungan Sementara untuk Korban Banjir Samarinda

SAMARINDA - Banjir yang kembali menerjang kawasan rawan banjir di…

Selasa, 26 Mei 2020 11:34

Jangan Berasumsi Saat Ini Sudah Aman Corona

SAMARINDA - Jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kaltim Senin,…

Selasa, 26 Mei 2020 11:06

Balita 1 Tahun di Kukar Positif Corona

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur kembali mengumumkan perkembangan terbaru…

Senin, 25 Mei 2020 12:03

POLOS DAN LUCU..!! Ini Pengakuan Lengkap M Nuh soal Lelang Motor Jokowi

M Nuh, pemenang lelang sepeda motor Gesits milik Presiden Joko…

Senin, 25 Mei 2020 11:40

Banjir Semakin Meluas di Samarinda, 20 Ribu Warga Terdampak

SAMARINDA - Banjir di kota Samarinda semakin meluas, Senin (25/5/2020)…

Minggu, 24 Mei 2020 20:35

15 Ribu Jiwa Terdampak Banjir di Hari Lebaran, Banjir Bakal Lama

SAMARINDA - Luapan banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Karang…

Minggu, 24 Mei 2020 13:30

Lebih Ganas, Banjir Lumpuhkan Perumahan Bengkuring di Hari Raya

SAMARINDA - Banjir melumpuhkan perumahan Bengkuring Sempaja di hari raya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers