MANAGED BY:
KAMIS
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 21 September 2019 11:26
RUU KUHP Hanya Ditunda, Bukan Dibatalkan
Jokowi Minta 14 Pasal RUU KUHP Dikaji Ulang
Presiden Joko Widodo

PROKAL.CO, JAKARTA– Makin tingginya gelombang penolakan pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) membuat pemerintah melunak. Kemarin Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan RUU kontroversial tersebut.

Jokowi mengatakan, dirinya telah mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama. Setelah mencermati masukan berbagai kalangan, dia menilai masih ada materi yang butuh pendalaman. "Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR. Yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (20/9).

Setidaknya, lanjut dia, ada 14 pasal yang masih perlu didalami. Namun, mantan Wali Kota Solo itu tidak merinci 14 pasal tersebut. "Nanti ini yang akan kami komunikasikan dengan DPR maupun masyarakat yang tidak setuju," imbuhnya.

Jokowi meminta agar RUU KUHP tidak dipaksakan disahkan pada DPR periode 2014-2019. Namun bisa di-carry over di periode selanjutnya. Di sisa waktu yang ada, dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk menjaring masukan masyarakat, khususnya yang tidak sepakat dengan pasal per pasal.

Kebijakan itu langsung direspons legislator. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan, dirinya telah berkomunikasi dengan para pimpinan fraksi. Para pimpinan fraksi, kata dia, sepakat untuk mengkaji kembali pasal-pasal dalam RUU KUHP yang dianggap presiden perlu pendalaman. Dengan sikap presiden itu, tambah dia, rencana mengesahkan RUU KUHP pada Selasa pekan depan (24/9) akan ditunda. ’’Bukan dibatalkan lho. Tapi ditunda untuk pendalaman pasal-pasal,” kata Bambang Soesatyo kemarin.

Bamsoet mengaku tidak tahu norma-norma yang menjadi catatan Presiden Jokowi. Namun, secara sepintas, tambah dia, ada beberapa pasal yang menjadi catatan. Yaitu, pasal-pasal terkait kumpul kebo, kebebasan pers, dan delik penghinaan terhadap presiden. ’’Saya kira itu yang menjadi catatan beliau. Dan akan kita selaraskan dengan panja (panitia kerja, Red),” paparnya.

RUU KUHP memang mendapat perhatian luas. Selain publik dalam negeri, tekanan pihak luar sepertinya juga mempengaruhi dinamika pembahasan RUU tersebut. Salah satunya terkait dengan pasal yang menyangkut LGBT. Bamsoet mengakui, pasal tersebut menjadi perhatian pihak asing. Terutama dari negara-negara Eropa. Beberapa waktu lalu, tutur dia, beberapa aktivis dari Eropa berkunjung ke DPR. Mereka menanyakan langsung pasal-pasal yang terkait erat dengan LGBT. ’’Ketika kita masuk dalam pasal-pasal itu, mereka menentang keras. Jadi itulah yang saya bisa katakan,” ungkap politikus Golkar itu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan penundaan pengesahan RUU KUHP. Dia bilang, pembahasan RUU tersebut sudah melalui proses panjang. Karena itu, ketika DPR dan pemerintah sepakat dalam pengambilan keputusan Rabu lalu (18/9), tahapannya tinggal disampaikan dalam rapat paripurna yang diagendakan Selasa depan. ’’Bayangkan, seratus tahun lebih kita pakai KUHP tinggalan Belanda. KUHP itu sudah tidak dipakai lagi di negara asalnya. Kok kita masih mempertahankannya menjadi induk hukum pidana di Indonesia,” kata Fahri.

Menurut dia, jika ingin menunda pengesahan RUU KUHP, presiden harus menggelar rapat konsultasi dengan DPR. ’’Sebelum memutuskan untuk ditunda, sebaiknya presiden rapat dulu dengan DPR,” imbuhnya. Menurut dia, Presiden Jokowi belum memahami maksud RUU KUHP tersebut. DPR dan pemerintah, kata dia, bermaksud melakukan kodifikasi UU melalui RUU KUHP. ’’Apa yang selama ini dikeluhkan Jokowi bahwa UU kok banyak dan bertele-tele. Melalui RUU KUHP kita ingin menjawab keraguan itu,” tegas politikus asal Sumbawa, NTB, itu.

Pada bagian lain, fraksi-fraksi pendukung pemerintah kompak setuju dengan permintaan Jokowi. Ketua Fraksi PPP Arsul Sani menyampaikan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan presiden tersebut. ’’Yang berwenang membahas UU kan DPR dan pemerintah. Kalau salah satu pihak tidak setuju ya harus ditunda,” kata Arsul.

Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menambahkan, tidak masalah RUU KUHP ditunda. Menurut dia, penundaan bisa dilakukan untuk menyempurnakan pembahasan pada pasal-pasal yang dinilai kontroversial. Apalagi, kata dia, pengesahan RUU KUHP Selasa pekan depan belum pasti karena hanya rencana. ’’(Pengesahan RUU KUHP, Red) kan masih berupa usulan. Kan belum masuk di Bamus (Badan Musyawarah),” kilahnya.

 

Minta Dibatalkan

Menurut Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, RUU KUHP tegas harus ditolak. ”Sebaiknya dibatalkan, tidak ditandatangani,” ungkap dia kemarin. Menurut dia, Presiden Jokowi harus belajar dari almarhum Presiden B. J. Habibie. Oleh teknorat yang belum lama berpulang itu, RUU Keamanan, Keselamatan, dan Penanggulangan Keadaan Bangsa tidak ditandatangani.

Sehingga RUU tersebut tidak berlaku. Usman menyebut, Jokowi harus melakukan hal serupa terhadap RUU KUHP. Dengan isi RUU KUHP saat ini, dia menyebutkan bahwa penundaan tidak cukup. Dia menyatakan, RUU itu harus ditolak. ”Harus ada perombakan besar-besaran,” imbuhnya. Jangan sampai aturan tersebut kemudian disahkan. Sebab, hal itu bisa menjadi kemunduran bagi Indonesia.

Usman menyatakan, nafas RUU KUHP saat ini adalah kolonialisme. Tidak lebih baik ketimbang KUHP warisan Belanda. ”Artinya, watak undang-undang yang kolonialisme itu harus dihapuskan terlebih dahulu di dalam RUU KUHP,” beber pria yang concern di bidang HAM tersebut. ”Baru kemudian kita duduk kembali, membahasnya dengan kepala dingin,” jelas dia.

Penundaan oleh presiden Jokowi, lanjut Usman, melegakan. Namun, tetap ada catatan. Dia menyampaikan bahwa keputusan tersebut harusnya diambil sejak awal. Tidak menunggu sampai banyak energi keluar. ”Harusnya energi yang dikeluarkan itu diarahkan untuk memperhatikan masalah yang jauh lebih serius, yaitu kebakaran hutan dan lahan,” bebernya. Ke depan, dia berharap hal serupa tidak dilakukan pemerintah.

Managing Director Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, pasal-pasal dalam RUU KUHP digunakan untuk melemahkan KPK. ”Diarahkan supaya korupsi tidak lagi jadi kejahatan luar biasa,” imbuhnya. Para legislator yang menggodok RUU KUHP, lanjut dia, ingin semua lembaga penegak hukum berada di bawah eksekutif. ”Itu sudah jelas,” tambah dia.

Dengan tambahan Revisi UU KPK yang belum lama disahkan, niatan itu semakin mulus. ”Itu (RUU KUHP) yang kemudian selama ini digunakan oleh parpol untuk melakukan pelemahan KPK secara tidak langsung. Sekarang mereka bisa langsung (melemahkan KPK) dengan UU KPK,” bebernya. Karena itu, dia memastikan, pihaknya akan concern mengawal pembahasan RUU KUHP. Khususnya yang terkait dengan KPK.

Kemarin, lanjut Umam, Universitas Paramadina secara terbuka sudah menyatakan deklarasi mendukung KPK. Mereka menolak semua bentuk pelemahan KPK. Baik lewat UU KPK maupun RUU KUHP. Untuk itu, mereka mengajak masyarakat bergerak bersama. Meski UU KPK sudah disahkan, masih ada jalan menyelamatkan KPK lewat MK. Juga melalui pengawalan ketat terhadap RUU KUHP. (far/mar/syn/oni)


BACA JUGA

Rabu, 23 Oktober 2019 13:32

Idola Publik Tak Masuk List Menteri

JAKARTA – Audisi Menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo dua…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:43

Ini Dia 34 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi Tegaskan 6 Pesan buat Menterinya

Akhirnya Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin mengumumkan nama-nama menteri…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:26

Pipa Pertamina Terbakar Imbas Proyek Kereta Cepat, 1 Pekerja asal China Tewas

CIMAHI – Pipa minyak milik Pertamina terbakar hebat, yang terjadi…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:24

Se Indonesia, Segini Nih Luas Lahan yang Terbakar saat Karhutla Lalu

JAKARTA  -- Luas lahan terbakar dalam bencana Karhutla di seluruh…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:22

Anggaran Pesantren Harus Sama dengan Pendidikan Umum

JAKARTA– Undang-Undang Pesantren sudah disahkan. Sekarang tinggal menunggu pelaksanaan dari…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:10

Imbas OTT KPK, Proyek Tahun Jamak Diminta Diaudit

BALIKPAPAN–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta mengaudit proyek-proyek…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:45

Pengusaha Ngaku Sulit Ikuti Kenaikan UMP

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) telah disahkan sebesar 8,51 persen.…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:42

Ternyata Setelah Politik, Inilah Hoax yang Paling Banyak

JAKARTA– Isu kesehatan kerap jadi “gorengan” penyebaran hoax. Entah soal…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:39
Skema Pengelolaan Bandara Terkait IKN di Kaltim

Balikpapan Fokus Rute Internasional, Samarinda Domestik

BALIKPAPAN–Konektivitas transportasi udara di Kaltim jadi prioritas pemerintah pusat. Imbas…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:38

Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, PDIP Bilang Tak Ganggu Koalisi

JAKARTA - Partai Gerindra akhirnya masuk ke koalisi pemerintah. Sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*