MANAGED BY:
SELASA
28 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Jumat, 20 September 2019 12:07
Tak Ada Toleransi..!! Selama Proses Hukum, Hak-Hak Hakim Kayat Dicabut
Kayat (kiri) saat diamankan beberapa waktu lalu. Kini Kayat yang pernah bertugas di PN Balikpapan itu menjalani sidang perkara kasus suap.

PROKAL.CO, SAMARINDA–Integritas pengadil di Kaltim mendapat sorotan tajam selepas Kayat. Hakim di Pengadilan Balikpapan yang tertangkap tangan KPK mendagangkan perkara pada Mei lalu.

Perkara itu pun telah bergulir di Pengadilan Tipikor Samarinda Rabu, 18 September. Lalu, seperti apa proses pelanggaran tersebut terhadap status kehakiman Kayat?

Menurut Subiharta, juru bicara Pengadilan Tinggi Kaltim, selepas operasi tangkap tangan itu status Kayat langsung dinonaktifkan dan telah diproses di MA untuk diberikan sanksi. “Sembari menunggu proses yang ada inkrah. Hak-haknya sebagai hakim pun dicabut sementara,” ucapnya ditemui media ini di Pengadilan Tinggi Kaltim (19/9).

Kasus yang menyeret Kayat, sebut Subiharta, memang menjadi preseden buruk. Tapi, semua itu merupakan ulah oknum yang memanfaatkan kewenangan hakim sebagai pengadil. Mengawal independensi para penjaga muruah Tuhan sudah digalakkan. Semisal penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM).

“Setiap hakim sudah mendapat tunjangan yang cukup besar. Jadi kalau masih ada yang melanggar integritas itu jelas tak lagi ditoleransi,” tegasnya.

Memang, terang dia, jauh sebelum operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah itu terdapat aduan masyarakat atas etik Kayat. Saat itu, selepas verifikasi pembinaan Pengadilan Tinggi Kaltim tidak terbukti adanya pelanggaran etik yang membuat peradilan tingkat II itu memberikan sanksi. “Hanya teguran, tapi dari teguran itu jelas diperingatkan agar sesuai koridor dalam bekerja,” sambungnya.

Dari OTT itu, Mahkamah Agung, sebut dia, juga memberi efek jera ke pimpinan ketua PN Balikpapan yang dimutasi ke Surabaya menjadi hakim karier biasa. “Karena sebagai pimpinan gagal mendidik bawahan,” tutupnya. (*/ryu/dns/k8)

 


BACA JUGA

Selasa, 28 Januari 2020 11:49

Wagub Hadi Ajak Media Ciptakan Situasi Kondusif di Pilkada Serentak 2020

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengajak peran media…

Selasa, 28 Januari 2020 10:18

UPDK Mahakam Lakukan HGPI, Jaga Pasokan Listrik, Dikerjakan Selama 40 Hari

Listrik adalah bagian kebutuhan hidup. Alhasil, Perusahaan Listrik Negara (PLN)…

Senin, 27 Januari 2020 14:35
Menakar Gagasan Kandidat Pilkada Samarinda

Minim Peserta, Tersentral Kemelut Banjir hingga Tata Kota

ROBAYU/KP NILAI KANDIDAT: Pola tata ruang yang semrawut berujung banjir…

Senin, 27 Januari 2020 14:35

Mobil Terjun Bebas ke Jurang

SAMARINDA–Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Poros Samarinda-Tenggarong tak jauh dari…

Senin, 27 Januari 2020 14:34

Parkir Motor Curian di Kantor Desa

SAMARINDA–Meski motor Yamaha Sigma dengan nopol KT 5453 MI dalam…

Senin, 27 Januari 2020 14:33

Istri Pulas Tidur, Suami Gantung Diri di Teras Rumah

SAMARINDA–Warga Perumahan Grand Taman Sari (GTS) mendadak geger setelah mendapati…

Senin, 27 Januari 2020 13:03

PWI Kaltim Gelar Diskusi Publik Pemimpin Samarinda, Banjir Jadi Sorotan

SAMARINDA - Alokasi APBD Samarinda menjadi salah satu penyebab penanganan…

Senin, 27 Januari 2020 13:01
Bedah Visi Misi Calon Pemimpin Samarinda Garapan PWI Kaltim

Andi Harun Tak Salahkan Siapapun, Zairin Soroti Keterbukaan Informasi RTWR

Buruknya tata ruang yang bermuara pada masalah klasik Kota Tepian…

Senin, 27 Januari 2020 12:48

Parkir Motor Curian di Kantor Kelurahan

SAMARINDA-Meski motor Yamaha Sigma dengan nopol KT 5453 MI dalam…

Minggu, 26 Januari 2020 12:16

Program Hapus Tato Gratis Kembali Hadir di Kota Tepian

Ratusan warga siap menghapus tato yang selama ini menghiasi tubuhnya.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers