BALIKPAPAN- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap membangun jalan paralel perbatasan di Kalimantan. Jalan perbatasan ruas Kaltim-Kaltara pun ditarget tahun ini tembus.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Refly Ruddy Tangkere mengatakan, jalan perbatasan yang membentang dari Kaltara-Kaltim memiliki panjang 1.068 kilometer. Untuk saat ini sudah tembus, hanya ada beberapa bukit yang harus diratakan. “Target tahun ini jalan sudah tembus,” bebernya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/9).
Panjang jalan tersebut setara 55 persen dari panjang keseluruhan jalan perbatasan di Kalimantan sejauh 1.920 kilometer. “Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan merupakan perwujudan visi pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran. Jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur strategis untuk fungsi pertahanan, keamanan, dan ekonomi,” terangnya.
Menurutnya, pembangunan jalan secara langsung akan membuka isolasi wilayah sehingga membentuk jalur logistik baru guna merangsang pusat pertumbuhan. "Kondisi tersebut akan sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan, di mana barang kebutuhan diperoleh dengan lebih mudah dan murah. Kesenjangan antarwilayah juga bisa dikurangi," jelasnya.
Ia menambahkan, jalan perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masing-masing memiliki panjang 244 kilometer dan 824 kilometer. Jalan tersebut ditargetkan bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah.
“Saat ini masih untuk pembangunan infrastrukturnya sudah 50 persen atau sepanjang 500 km. Pengaspalan sudah hampir separuhnya. Hanya fokus pengerasan dan pengaspalan masih di daerah yang permukimannya cukup banyak. Setelah itu baru keseluruhan kami aspal,” tuturnya. Progres jalan sudah terbuka namun belum fungsional. Baru separuhnya sudah pengerasan dan pengaspalan.
Dia menuturkan, pembangunan jalan perbatasan memperhatikan kemampuan dana pemerintah. Oleh karena itu, konstruksi jalan perbatasan beraspal diprioritaskan pada ruas jalan yang melintasi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial.
Pembangunan jalan perbatasan di Kaltim dan Kaltara dimulai sejak 2015 dengan melibatkan TNI-AD untuk pembukaan lahan. Pada 2018 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 839,4 miliar untuk pembangunan dua jalan paralel perbatasan tersebut.
BPJN Wilayah XII-Balikpapan dan TNI AD juga telah meneken penandatanganan enam paket pekerjaan pembangunan jalan perbatasan di Kaltim dan Kaltara sepanjang 132 km dengan nilai Rp 330,72 miliar. “Kami pernah melakukan penghitungan di 2017 lalu, kalau jalan Kaltim-Kaltara ini pengerjaan sisanya rampung 100 persen masih membutuhkan dana sekitar Rp 24 triliun. Ya angka itu pasti bertambah,” tutupnya. (aji/ndu)