MANAGED BY:
KAMIS
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 20 September 2019 11:11
YESSS..!! Transportasi IKN: Kereta Tanpa Awak dan Rel
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke Benua Etam. Ditemani Gubernur Kaltim Isran Noor, dia mengunjungi lokasi-lokasi penting sekaligus melihat kesiapan infrastruktur dan potensi transportasi massal.

PROKAL.CO, Semenjak penetapan ibu kota negara (IKN) di Kaltim, kementerian satu demi satu melakukan kajian dan inventarisasi sesuai bidang masing-masing. Kali ini giliran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke Benua Etam. Ditemani Gubernur Kaltim Isran Noor, dia mengunjungi lokasi-lokasi penting sekaligus melihat kesiapan infrastruktur dan potensi transportasi massal.

Rombongan yang tiba sekitar pukul 10.00 Wita langsung berkeliling. Mulai Samboja, Teluk Balikpapan, Kariangau, sampai Mentawir. Budi menilai, Kaltim memiliki starting point yang baik karena infrastruktur sudah memadai. Seperti dua bandara, jalan tol, pelabuhan, dan sebagainya.

“Observasi bagaimana konektivitas akan dilakukan di sini. Tentu akan bersandar pada kajian Bappenas dan Kementerian PUPR,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kunjungan lapangan ini bertujuan menginventarisasi infrastruktur yang telah tersedia. Kemudian, potensi pengembangan. Secara kasatmata, dia menilai, overview dari beberapa daerah tersebut sangat baik. Misalnya, keindahan Teluk Balikpapan yang tidak menutup kemungkinan membuat Kaltim tidak hanya menjadi IKN, tetapi juga destinasi wisata baru.

“Harapannya tidak hanya jadi IKN, tapi role model. Tampaknya bisa jadi destinasi wisata luar biasa cantik, jadi punya fungsi lain,” sebutnya.

Pihaknya akan menginisiasi kota berkelanjutan dengan menggunakan angkutan massal, bukan kendaraan pribadi. Angkutan massal yang dimaksud harus energi ramah lingkungan, yaitu listrik. Salah satunya, kereta. Karena kereta ramah lingkungan, kapasitas besar, dan akurasi waktu cepat.

“Kombinasi kereta dan bus, tanpa awak bernama autonomous. Berjalan tanpa rel bisa di jalan raya, jembatan, dan lainnya,” ucap dia semangat.

Walau memang memerlukan investasi besar, autonomous tidak menggunakan rel menjadi kelebihan tersendiri. Sebab, menghadirkan rel membutuhkan investasi besar, satu meternya saja bisa mencapai Rp 200–400 miliar. Tanpa menggunakan rel maka mampu menekan harga.

“Tapi ini teknologi baru, sementara bisa menggunakan bus gandeng. Ketika teknologi (autonomous) mumpuni, baru digunakan. Tapi basis penyiapan infrastruktur dasarnya autonomous,” bebernya.

Menurut dia, ini suatu inovasi baru yang bisa menginspirasi. Keberadaan IKN diharapkan membuat kota lain bangkit dengan suatu pemikiran yang jauh ke depan.

Setelah melakukan kunjungan, Budi juga menyempatkan diri hadir dalam focus group discussion (FGD) yang digelar di Ruang Serbaguna Angkasa Pura I, kemarin sore. Pembahasannya seputar potensi konektivitas ibu kota baru.

Dalam kesempatan itu, dia mengaku mendapat masukan dan saran positif. Mulai pembangunan berkelanjutan memerhatikan alam, hingga memerhatikan pengembangan daerah existing agar tidak menimbulkan kesenjangan. Namun, dia berharap, semua stakeholder perlu berimprovisasi.

Berbagai FGD yang digelar baik pusat dan daerah sebagai dasar menentukan rekomendasi titik sentral pemerintahan. “Kunjungan ini mengumpulkan data yang akan diramu semuanya menjadi sebuah term of reference (TOR),” imbuhnya. Khususnya Kementerian Perhubungan memberikan TOR syarat dan konektivitas yang bisa dilakukan.

Sebagai tahap awal pembangunan transportasi, pihaknya akan membuat suatu pusat kota yang harus terhubung baik dengan daerah penyangga. “Keterbukaan itu bisa dengan jalan tol dan jalan kereta api,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan, pembangunan IKN tidak boleh merusak kaidah lingkungan di Kaltim. Tersedia 250 ribu hektare lahan untuk IKN. Pembangunan infrastruktur tidak boleh lebih 35 persen dan sisanya 60 persen untuk kawasan terbuka hijau. Tujuannya, revitalisasi hutan. Jadi, tercipta konsep forest city.

“Di sana ada kawasan hutan lindung Sungai Wain dan proyek BOS, memelihara orangutan. Semua direvitalisasi, jangan sampai terganggu,” katanya.

Sedangkan dari sisi pembangunan transportasi massal, Isran menanggapinya dengan sangat positif. Dia setuju perlu menggunakan transportasi massa misalnya bus dan kereta khusus kawasan IKN. “Bisa dengan membatasi kepemilikan kendaraan pribadi, semua bisa diatur agar tidak kumuh,” imbuhnya.

Mendengar usulan autonomous, dia berpikir tidak ada masalah karena ramah lingkungan. “Intinya titik pusat pemerintahan atau core government akan dibuat konektivitas dengan berbagai moda transportasi massal,” sebutnya. Dia mengungkapkan, FGD pembahasan IKN akan terus berlanjut.

Tepatnya hari ini akan digelar FGD bersama Bappenas dengan Komisi XI DPR RI. Selanjutnya akan menjadi pembahasan pansus IKN di DPR RI, Selasa mendatang. “Kita menyampaikan data di lapangan, kesiapan daerah, kondisi masyarakat, keamanan, lingkungan,” sebutnya. Dia berharap, desain komprehensif sudah rampung bersamaan dengan payung hukum UU pada 2020. (gel/dwi/k8)


BACA JUGA

Rabu, 23 Oktober 2019 13:32

Idola Publik Tak Masuk List Menteri

JAKARTA – Audisi Menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo dua…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:43

Ini Dia 34 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi Tegaskan 6 Pesan buat Menterinya

Akhirnya Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin mengumumkan nama-nama menteri…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:26

Pipa Pertamina Terbakar Imbas Proyek Kereta Cepat, 1 Pekerja asal China Tewas

CIMAHI – Pipa minyak milik Pertamina terbakar hebat, yang terjadi…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:24

Se Indonesia, Segini Nih Luas Lahan yang Terbakar saat Karhutla Lalu

JAKARTA  -- Luas lahan terbakar dalam bencana Karhutla di seluruh…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:22

Anggaran Pesantren Harus Sama dengan Pendidikan Umum

JAKARTA– Undang-Undang Pesantren sudah disahkan. Sekarang tinggal menunggu pelaksanaan dari…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:10

Imbas OTT KPK, Proyek Tahun Jamak Diminta Diaudit

BALIKPAPAN–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta mengaudit proyek-proyek…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:45

Pengusaha Ngaku Sulit Ikuti Kenaikan UMP

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) telah disahkan sebesar 8,51 persen.…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:42

Ternyata Setelah Politik, Inilah Hoax yang Paling Banyak

JAKARTA– Isu kesehatan kerap jadi “gorengan” penyebaran hoax. Entah soal…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:39
Skema Pengelolaan Bandara Terkait IKN di Kaltim

Balikpapan Fokus Rute Internasional, Samarinda Domestik

BALIKPAPAN–Konektivitas transportasi udara di Kaltim jadi prioritas pemerintah pusat. Imbas…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:38

Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, PDIP Bilang Tak Ganggu Koalisi

JAKARTA - Partai Gerindra akhirnya masuk ke koalisi pemerintah. Sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*