MANAGED BY:
KAMIS
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 20 September 2019 11:10
Beri Tenggat hingga Akhir Bulan

Pansus IKN Tunggu Kiriman Kajian Akademis dan RUU

PROKAL.CO, BALIKPAPAN–Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim tampaknya hanya milik pusat. Itu terlihat dari susunan tim Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan IKN. Apalagi dalam waktu dekat, presiden diminta menyerahkan kajian akademis dan rancangan undang-undang (RUU) ibu kota baru.

“Ketua dan wakil sudah dipilih. Kami sedang siapkan rencana pembahasan,” kata anggota Pansus Pemindahan IKN, Mardani Ali Sera, kemarin (19/9). Terkini, pansus disebutnya baru menerima kajian dari pemerintah. Namun, sebatas kajian tanpa berbentuk RUU dengan naskah akademisnya. Jadi, pansus saat ini dalam kondisi menunggu.

“Menunggu pemerintah mengerjakan PR (pekerjaan rumah)-nya,” ucap anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat itu. Bila sudah lengkap, pansus akan memulai pekerjaannya. Yang pertama dilihat adalah sisi yuridisnya. Kemudian, sosiologis, ekologis, hingga ekonomisnya. “Kami akan melihat secara keseluruhan,” kata politikus PKS itu.

Terhadap keputusan pasti pemindahan ibu kota, anggota Komisi II itu menyebut, fraksinya dalam posisi terbuka. Untuk membahas dengan saksama rencana yang telah diumumkan pada 26 Agustus lalu oleh Presiden Joko Widodo itu. “Kami akan terima jika manfaatnya (pemindahan ibu kota) lebih besar jika dibandingkan mudaratnya. Bisa juga menolak jika sebaliknya,” ujar dia.

Mardani menyebut, pansus menunggu pekerjaan rumah pemerintah itu hingga akhir bulan September ini. Artinya, hanya tersisa waktu 10 hari bagi presiden untuk mengirimkan RUU dengan lampiran kajian akademisnya. “Di sini akan dilihat keseriusan pemerintah. Kalau tidak bisa sebelum 30 September, berarti keseriusan pemerintah kurang kuat,” ungkapnya.

Namun tetap saja, pemerintah bisa kembali mengajukan RUU dan kajian akademisnya setelah 1 Oktober nanti. Atau setelah pelantikan anggota DPR RI periode 2019–2024. Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kecewa tidak ada wakil Kaltim di pansus. Padahal, banyak kepentingan Kaltim yang harus disuarakan. Termasuk di Kota Minyak. “Ini kerugian bagi Kaltim,” ucapnya.

Dalam banyak kesempatan, Rizal menyebut, posisi Balikpapan juga harus diperhatikan. Sejumlah proyek strategis harusnya bisa disorong anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim. Agar Kota Beriman bisa memainkan perannya sebagai kota penyangga.

“Seperti proyek pengembangan Bandara SAMS Sepinggan dan ITK (Institut Teknologi Kalimantan) itu kan bisa jadi PSN (proyek strategis nasional),” ucapnya. 

Sementara itu, anggota DPR RI Dapil Kaltim Budisatrio Djiwandono menepis jika

tidak ada anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur yang masuk Pansus IKN. Kata dia, berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Gerindra Nomor A.2/761F P-GERINDRA/DPRRI/IX/2019 tentang Pergantian Anggota Pansus DPR RI, Gerindra memilihnya sebagai anggota pansus menggantikan Moh Nizar Zahro yang juga dari Fraksi Gerindra. Keputusan tersebut berlaku sejak 17 September.

Jadi, secara otomatis dirinya masuk tim Pansus IKN. Itu disampaikan tim tenaga ahli Budi Satrio, Rudiansyah, dalam rilisnya kemarin. “Setelah terbentuk (Pansus IKN), akhirnya Gerindra menunjuk Budisatrio untuk masuk ke pansus. Karena beliau Dapil Kaltim dan dianggap memahami Kaltim,” ujarnya.

Menurut dia, keputusan tersebut untuk memastikan ada anggota dewan yang memahami kondisi Kaltim. Jadi, masyarakat Kaltim tidak perlu khawatir. Meskipun masih satu-satunya Dapil Kaltim masuk pansus. “Rencananya, dalam waktu dekat, pansus ke Kaltim untuk meninjau kajian,” kata dia.

 

BENTUK KEMENTERIAN KHUSUS

 

Aliansi Organisasi Masyarakat Dayak (AOMD) dan Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB) kembali menggelar pernyataan sikap terkait kepindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Salah satu penggagas aliansi Yulianus Henock memohon agar Presiden membentuk Menteri Negara Khusus Percepatan Perpindahan IKN. “Kami harap, presiden menunjuk salah satu putra terbaik Kaltim sebagai menteri. Apapun latar belakangnya,” ujar Ketua Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) itu. Pihaknya memastikan siap mengawal seluruh perencanaan. Termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pengelolaan lingkungan kota IKN dan sekitarnya. “Kami harap, IKN tidak menyebabkan tersingkirnya masyarakat adat dari lokasi tanah leluhurnya,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Willy Yosef, yang merupakan anggota DPR RI Dapil Kalteng terpilih, mengatakan pihaknya siap mengawal agar pemindahan IKN berjalan sesuai harapan. Adapun Ketua MRKB Mohammad Djailani menyampaikan hal senada. Sebagai pria penggagas aliansi tersebut mengatakan, presiden bebas menentukan apapun latar belakang menteri tersebut. “Yang penting putra-putri terbaik Kaltim. Saya rasa Pak Presiden tahu bagaimana kriteria terbaik itu,” ungkap dia. (dq/rdh/riz/k8)


BACA JUGA

Rabu, 23 Oktober 2019 13:32

Idola Publik Tak Masuk List Menteri

JAKARTA – Audisi Menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo dua…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:43

Ini Dia 34 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi Tegaskan 6 Pesan buat Menterinya

Akhirnya Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin mengumumkan nama-nama menteri…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:26

Pipa Pertamina Terbakar Imbas Proyek Kereta Cepat, 1 Pekerja asal China Tewas

CIMAHI – Pipa minyak milik Pertamina terbakar hebat, yang terjadi…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:24

Se Indonesia, Segini Nih Luas Lahan yang Terbakar saat Karhutla Lalu

JAKARTA  -- Luas lahan terbakar dalam bencana Karhutla di seluruh…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:22

Anggaran Pesantren Harus Sama dengan Pendidikan Umum

JAKARTA– Undang-Undang Pesantren sudah disahkan. Sekarang tinggal menunggu pelaksanaan dari…

Rabu, 23 Oktober 2019 10:10

Imbas OTT KPK, Proyek Tahun Jamak Diminta Diaudit

BALIKPAPAN–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta mengaudit proyek-proyek…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:45

Pengusaha Ngaku Sulit Ikuti Kenaikan UMP

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) telah disahkan sebesar 8,51 persen.…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:42

Ternyata Setelah Politik, Inilah Hoax yang Paling Banyak

JAKARTA– Isu kesehatan kerap jadi “gorengan” penyebaran hoax. Entah soal…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:39
Skema Pengelolaan Bandara Terkait IKN di Kaltim

Balikpapan Fokus Rute Internasional, Samarinda Domestik

BALIKPAPAN–Konektivitas transportasi udara di Kaltim jadi prioritas pemerintah pusat. Imbas…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:38

Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, PDIP Bilang Tak Ganggu Koalisi

JAKARTA - Partai Gerindra akhirnya masuk ke koalisi pemerintah. Sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*