BALIKPAPAN–Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim tampaknya hanya milik pusat. Itu terlihat dari susunan tim Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan IKN. Apalagi dalam waktu dekat, presiden diminta menyerahkan kajian akademis dan rancangan undang-undang (RUU) ibu kota baru.
“Ketua dan wakil sudah dipilih. Kami sedang siapkan rencana pembahasan,” kata anggota Pansus Pemindahan IKN, Mardani Ali Sera, kemarin (19/9). Terkini, pansus disebutnya baru menerima kajian dari pemerintah. Namun, sebatas kajian tanpa berbentuk RUU dengan naskah akademisnya. Jadi, pansus saat ini dalam kondisi menunggu.
“Menunggu pemerintah mengerjakan PR (pekerjaan rumah)-nya,” ucap anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat itu. Bila sudah lengkap, pansus akan memulai pekerjaannya. Yang pertama dilihat adalah sisi yuridisnya. Kemudian, sosiologis, ekologis, hingga ekonomisnya. “Kami akan melihat secara keseluruhan,” kata politikus PKS itu.
Terhadap keputusan pasti pemindahan ibu kota, anggota Komisi II itu menyebut, fraksinya dalam posisi terbuka. Untuk membahas dengan saksama rencana yang telah diumumkan pada 26 Agustus lalu oleh Presiden Joko Widodo itu. “Kami akan terima jika manfaatnya (pemindahan ibu kota) lebih besar jika dibandingkan mudaratnya. Bisa juga menolak jika sebaliknya,” ujar dia.
Mardani menyebut, pansus menunggu pekerjaan rumah pemerintah itu hingga akhir bulan September ini. Artinya, hanya tersisa waktu 10 hari bagi presiden untuk mengirimkan RUU dengan lampiran kajian akademisnya. “Di sini akan dilihat keseriusan pemerintah. Kalau tidak bisa sebelum 30 September, berarti keseriusan pemerintah kurang kuat,” ungkapnya.
Namun tetap saja, pemerintah bisa kembali mengajukan RUU dan kajian akademisnya setelah 1 Oktober nanti. Atau setelah pelantikan anggota DPR RI periode 2019–2024. Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kecewa tidak ada wakil Kaltim di pansus. Padahal, banyak kepentingan Kaltim yang harus disuarakan. Termasuk di Kota Minyak. “Ini kerugian bagi Kaltim,” ucapnya.
Dalam banyak kesempatan, Rizal menyebut, posisi Balikpapan juga harus diperhatikan. Sejumlah proyek strategis harusnya bisa disorong anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim. Agar Kota Beriman bisa memainkan perannya sebagai kota penyangga.
“Seperti proyek pengembangan Bandara SAMS Sepinggan dan ITK (Institut Teknologi Kalimantan) itu kan bisa jadi PSN (proyek strategis nasional),” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Dapil Kaltim Budisatrio Djiwandono menepis jika
tidak ada anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur yang masuk Pansus IKN. Kata dia, berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Gerindra Nomor A.2/761F P-GERINDRA/DPRRI/IX/2019 tentang Pergantian Anggota Pansus DPR RI, Gerindra memilihnya sebagai anggota pansus menggantikan Moh Nizar Zahro yang juga dari Fraksi Gerindra. Keputusan tersebut berlaku sejak 17 September.
Jadi, secara otomatis dirinya masuk tim Pansus IKN. Itu disampaikan tim tenaga ahli Budi Satrio, Rudiansyah, dalam rilisnya kemarin. “Setelah terbentuk (Pansus IKN), akhirnya Gerindra menunjuk Budisatrio untuk masuk ke pansus. Karena beliau Dapil Kaltim dan dianggap memahami Kaltim,” ujarnya.
Menurut dia, keputusan tersebut untuk memastikan ada anggota dewan yang memahami kondisi Kaltim. Jadi, masyarakat Kaltim tidak perlu khawatir. Meskipun masih satu-satunya Dapil Kaltim masuk pansus. “Rencananya, dalam waktu dekat, pansus ke Kaltim untuk meninjau kajian,” kata dia.
BENTUK KEMENTERIAN KHUSUS
