MANAGED BY:
MINGGU
31 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 20 September 2019 11:10
Beri Tenggat hingga Akhir Bulan

Pansus IKN Tunggu Kiriman Kajian Akademis dan RUU

PROKAL.CO, BALIKPAPAN–Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim tampaknya hanya milik pusat. Itu terlihat dari susunan tim Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan IKN. Apalagi dalam waktu dekat, presiden diminta menyerahkan kajian akademis dan rancangan undang-undang (RUU) ibu kota baru.

“Ketua dan wakil sudah dipilih. Kami sedang siapkan rencana pembahasan,” kata anggota Pansus Pemindahan IKN, Mardani Ali Sera, kemarin (19/9). Terkini, pansus disebutnya baru menerima kajian dari pemerintah. Namun, sebatas kajian tanpa berbentuk RUU dengan naskah akademisnya. Jadi, pansus saat ini dalam kondisi menunggu.

“Menunggu pemerintah mengerjakan PR (pekerjaan rumah)-nya,” ucap anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat itu. Bila sudah lengkap, pansus akan memulai pekerjaannya. Yang pertama dilihat adalah sisi yuridisnya. Kemudian, sosiologis, ekologis, hingga ekonomisnya. “Kami akan melihat secara keseluruhan,” kata politikus PKS itu.

Terhadap keputusan pasti pemindahan ibu kota, anggota Komisi II itu menyebut, fraksinya dalam posisi terbuka. Untuk membahas dengan saksama rencana yang telah diumumkan pada 26 Agustus lalu oleh Presiden Joko Widodo itu. “Kami akan terima jika manfaatnya (pemindahan ibu kota) lebih besar jika dibandingkan mudaratnya. Bisa juga menolak jika sebaliknya,” ujar dia.

Mardani menyebut, pansus menunggu pekerjaan rumah pemerintah itu hingga akhir bulan September ini. Artinya, hanya tersisa waktu 10 hari bagi presiden untuk mengirimkan RUU dengan lampiran kajian akademisnya. “Di sini akan dilihat keseriusan pemerintah. Kalau tidak bisa sebelum 30 September, berarti keseriusan pemerintah kurang kuat,” ungkapnya.

Namun tetap saja, pemerintah bisa kembali mengajukan RUU dan kajian akademisnya setelah 1 Oktober nanti. Atau setelah pelantikan anggota DPR RI periode 2019–2024. Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kecewa tidak ada wakil Kaltim di pansus. Padahal, banyak kepentingan Kaltim yang harus disuarakan. Termasuk di Kota Minyak. “Ini kerugian bagi Kaltim,” ucapnya.

Dalam banyak kesempatan, Rizal menyebut, posisi Balikpapan juga harus diperhatikan. Sejumlah proyek strategis harusnya bisa disorong anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim. Agar Kota Beriman bisa memainkan perannya sebagai kota penyangga.

“Seperti proyek pengembangan Bandara SAMS Sepinggan dan ITK (Institut Teknologi Kalimantan) itu kan bisa jadi PSN (proyek strategis nasional),” ucapnya. 

Sementara itu, anggota DPR RI Dapil Kaltim Budisatrio Djiwandono menepis jika

tidak ada anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur yang masuk Pansus IKN. Kata dia, berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Gerindra Nomor A.2/761F P-GERINDRA/DPRRI/IX/2019 tentang Pergantian Anggota Pansus DPR RI, Gerindra memilihnya sebagai anggota pansus menggantikan Moh Nizar Zahro yang juga dari Fraksi Gerindra. Keputusan tersebut berlaku sejak 17 September.

Jadi, secara otomatis dirinya masuk tim Pansus IKN. Itu disampaikan tim tenaga ahli Budi Satrio, Rudiansyah, dalam rilisnya kemarin. “Setelah terbentuk (Pansus IKN), akhirnya Gerindra menunjuk Budisatrio untuk masuk ke pansus. Karena beliau Dapil Kaltim dan dianggap memahami Kaltim,” ujarnya.

Menurut dia, keputusan tersebut untuk memastikan ada anggota dewan yang memahami kondisi Kaltim. Jadi, masyarakat Kaltim tidak perlu khawatir. Meskipun masih satu-satunya Dapil Kaltim masuk pansus. “Rencananya, dalam waktu dekat, pansus ke Kaltim untuk meninjau kajian,” kata dia.

 

BENTUK KEMENTERIAN KHUSUS

 

Aliansi Organisasi Masyarakat Dayak (AOMD) dan Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB) kembali menggelar pernyataan sikap terkait kepindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Salah satu penggagas aliansi Yulianus Henock memohon agar Presiden membentuk Menteri Negara Khusus Percepatan Perpindahan IKN. “Kami harap, presiden menunjuk salah satu putra terbaik Kaltim sebagai menteri. Apapun latar belakangnya,” ujar Ketua Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) itu. Pihaknya memastikan siap mengawal seluruh perencanaan. Termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pengelolaan lingkungan kota IKN dan sekitarnya. “Kami harap, IKN tidak menyebabkan tersingkirnya masyarakat adat dari lokasi tanah leluhurnya,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Willy Yosef, yang merupakan anggota DPR RI Dapil Kalteng terpilih, mengatakan pihaknya siap mengawal agar pemindahan IKN berjalan sesuai harapan. Adapun Ketua MRKB Mohammad Djailani menyampaikan hal senada. Sebagai pria penggagas aliansi tersebut mengatakan, presiden bebas menentukan apapun latar belakang menteri tersebut. “Yang penting putra-putri terbaik Kaltim. Saya rasa Pak Presiden tahu bagaimana kriteria terbaik itu,” ungkap dia. (dq/rdh/riz/k8)


BACA JUGA

Minggu, 31 Mei 2020 13:35

Ada 102 Daerah yang Masuk Zona Hijau, Kaltim Berapa Daerah?

JAKARTA- Pemerintah mencatat ada sekitar 102 daerah yang masuk zona…

Minggu, 31 Mei 2020 13:21
Buntut Kematian George Floyd

Amerika Rusuh, Mal Dijarah, Jam Malam di 25 Kota

Setidaknya 25 kota di Amerika Serikat memberlakukan jam malam sebagai…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:53

NAH KAN..!! Ada Tambang Ilegal di Sekitar Bendungan Benanga

SAMARINDA–Banjir di Samarinda tak lepas dari masifnya pembukaan lahan. Membuat…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:49

WAJIB..!! Kantongi Surat Sehat Dulu Baru Beli Tiket

BALIKPAPAN–Setelah ditutup sejak 24 April, Pelabuhan Semayang Balikpapan akan kembali…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:47

Angka Sembuh Meningkat, New Normal Tetap Waspada

MESKIPUN jumlah kasus sembuh terus meningkat dibandingkan konfirmasi positif Covid-19,…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:45

Konsep Normal Baru Harus Matang, Balikpapan Harus Jadi Contoh

Pembukaan kembali aktivitas sekolah mestinya menyesuaikan kondisi tiap wilayah. Keselamatan…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:45
Kisah Tenaga Medis Berlebaran di Rumah Sakit saat Corona Mewabah (2-Habis)

Orangtua Mengerti, Tetap Silaturahmi secara Daring

Dokter Spesialis Paru RS Dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) ini sudah…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:43

Ini 3 Syarat Utama Pelaksanaan New Normal

JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan 3 syarat…

Sabtu, 30 Mei 2020 11:45

Tambang Ilegal Makin Marak, Usulkan Pejabat Pengawas Dicopot

Aktivitas tambang ilegal di Kukar disinyalir kian meluas. Bagaikan bola…

Sabtu, 30 Mei 2020 11:35

Banyak Orang Miskin Baru, Kembali ke Situasi 2011

JAKARTAs – Wakil Presiden Ma’ruf amin menyebutkan salah satu efek…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers