MANAGED BY:
JUMAT
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 19 September 2019 13:20
Perkara OTT KPK di PN Balikpapan
Kayat Empat Kali Tagih Suap Vonis Bebas
Kayat saat disidangkan.

PROKAL.CO, SAMARINDAHiruk pikuk yang menggelayuti KPK akhir-akhir ini tak mengendurkan pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah ini di Balikpapan medio Mei lalu bergulir perdana di Benua Etam kemarin (18/9). Tepatnya, di Pengadilan Tipikor Samarinda.

Dugaan manipulasi putusan yang berujung suap dari perkara pidana umum di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan mengantarkan Kayat, Sudarman, dan Jonson Siburian, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Samarinda. Kemarin ketiganya menjalani sidang perdana dari dugaan suap sebesar Rp 200 juta hasil OTT KPK pada 3 Mei 2019.

Kayat, hakim nonaktif dari PN Balikpapan jadi terdakwa perdana yang mendengarkan dakwaan yang dibacakan dua jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Arif Suhermanto dan Ni Nengah Gina Saraswati. Dia disangka menerima suap Rp 200 juta dari dua terdakwa lainnya; Sudarman dan Jonson Siburian.

Lantaran Kayat telah membebaskan Sudarman dari kasus pemalsuan berkas tanah yang menjeratnya pada 2018. Pada Desember 2018, Kayat memvonis Sudarman bebas dari segala dakwaan jaksa. Padahal, jaksa menuntut Sudarman dihukum 5 tahun penjara.

Selepas Kayat, barulah giliran Sudarman dan Jonson Siburian yang disidangkan di depan majelis hakim yang dipimpin Agung Sulistiyono bersama Abdul Rahman Karim dan Arwin Kusumanta sebagai anggota majelis.

Untuk Kayat, beskal KPK itu mendakwanya dengan dakwaan alternatif.

Yaitu Pasal 12 Huruf c atau Pasal 11 UU 31/1999 yang telah diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dua terdakwa lainnya didakwa dengan format dakwaan yang sama tapi dengan pasal berbeda yang disangkakan. Yakni Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor.

Dalam dakwaan yang dibacakan itu, dua jaksa KPK ini mengurai awal mula munculnya dugaan suap yang menyeret pengadil dari PN Balikpapan. Semua dimulai ketika Kayat ditunjuk sebagai ketua majelis hakim pada 3 Oktober 2018. Kayat ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili kasus dugaan pemalsuan berkas membuka tanah negara dari lahan seluas 65.449 meter persegi di Jalan Sepinggan Baru, RT 57, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan.

Dari perkara bernomor 697/Pid.B/2018/PN.Bpp ini, Kayat didampingi Darwis dan Verra Lynda Lihawa sebagai anggota majelis. “Kasus ini menyeret Sudarman sebagai terdakwa,” sebut Jaksa Arif membaca dakwaan.

Dalam kasus itu, Sudarman didampingi Jonson Siburian dan Rosa Isabela sebagai penasihat hukumnya. Kayat menjanjikan kepada Jonson Siburian untuk memvonis bebas asal ada uang komitmen sebesar Rp 800 juta.

Permintaan itu disampaikan Jonson dan disanggupi Sudarman. Agenda sidang pemalsuan berkas ini bergulir hingga akhirnya jaksa Kejari Balikpapan menuntut Sudarman selama 5 tahun pidana penjara pada 13 Desember 2018. Empat hari berselang, pada 17 Desember 2018, sebelum sidang vonis terhadap Sudarman dibacakan, Kayat memanggil Jonson dan menagih uang komitmen sebesar Rp 800 juta tersebut.

Jika tidak, tuntutan jaksa kepada Sudarman akan diamini majelis hakim. “Sebelum pertemuan itu, Kayat meminta Fahrul Azami (panitera pengganti PN Balikpapan) untuk mencetak salinan putusan dari perkara ini. Salinan ini jadi bukti yang ditunjukkan terdakwa Kayat ke terdakwa Jonson,” ulasnya.

Jonson pun menyampaikan permintaan Kayat dan Sudarman menyetujuinya. Namun, kompensasi itu baru bisa diberikan selepas tanah milik Sudarman laku terjual. Mengetahui permintaannya diamini Sudarman, Kayat kembali menyerahkan data lunak salinan putusan kepada Fahrul Azami untuk dicetak ulang dan salinan itu berisi vonis bebas Sudarman.

”Putusan tadi batal, tidak jadi. Tolong print ini,” kata Jaksa KPK Arif mereka ulang percakapan Kayat ke Fahrul Azami kala itu. Putusan sudah dibacakan. Kayat beberapa kali menagih komitmen Sudarman dan Jonson atas putusan itu. Dari penyidikan lembaga antirasuah ini, Kayat empat kali menagih “jatahnya” itu.

Pertama, dua hari selepas putusan dibacakan atau 19 Desember 2019. Lalu, pada 7 Januari 2019 dan 19 Januari 2019. Terakhir, pada 2 Mei 2019 dan keesokan harinya, praktik lancung itu disibak KPK lewat OTT. “Setelah berhasil menjual tanah itu, Sudarman menyerahkan Rp 200 juta ke Jonson dan Rosa di Depot Priangan, Jalan Soekarno Hatta Km 4,5, Balikpapan,” lanjutnya membaca dakwaan.

Rosa pun memotong uang tersebut sebesar Rp 1 juta untuk membayar makan di warung makan tersebut dan menyisihkan Rp 100 juta dan disimpan di kantornya. Sore harinya, pada 3 Mei 2019 itu, Kayat mengirim pesan singkat kepada Rosa yang isinya “Saya tunggu di konter depan”.

Satu jam kemudian, Rosa merespons pesan singkat itu dengan menanyakan keberadaan Kayat. Sang pengadil itu menjawab tengah berada di pos sekuriti pengadilan yang bermarkas di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Selatan.

Enggan bertatap wajah, Kayat meminta Rosa menaruh uang sebesar Rp 99 juta itu ke mobil pribadinya di pelataran parkir PN Balikpapan sembari membuka roda empat itu dengan remot.

“Saat itu, Rosa, Kayat, Fahrul Azami, dan Jonson dibekuk penyidik KPK. Sementara Sudarman ditangkap di tempat terpisah,” tutup Jaksa Arif membacakan dakwaan. Atas dakwaan itu, hanya terdakwa Sudarman yang mengajukan eksepsi atau keberatan. Agung Sulistiyono, ketua majelis hakim yang menangani perkara ini pun menyusun jadwal persidangan yang kembali digelar pada 25 September.

 “Karena terdakwa Sudarman mengajukan eksepsi yang digelar pekan depan, tanggapan eksepsi dari jaksa akan dihelat pada 1 Oktober 2019. Lalu, pada 3 Oktober, putusan sela atas eksepsinya,” ungkap wakil ketua PN Samarinda ini menutup persidangan.

 

Pilah 39 Saksi

OTT atas suap di pengadilan Balikpapan ini teregistrasi dengan nomor 23-24/Pid.sus-TPK/2019/PN Smr tertanggal 10 September. Berkas perkara Kayat dipisah dengan dua terdakwa lain. Jaksa KPK Arif Suhermanto dan Ni Nengah Gina Saraswati mengakui ada 39 saksi dari kasus ini. Lalu, apakah semua saksi itu akan dihadirkan di persidangan?

Jaksa Arif mengaku masih memilah hal itu. “Lihat dulu, bisa semua, bisa juga saksi-saksi yang memang memiliki keterangan kunci dari dugaan suap ini,” tuturnya. Begitu pun soal perkara ini yang disidangkan di Samarinda. Menurut dia, lokasi dan wilayah kewenangan peradilan untuk mengadili kasus ini masuk wilayah Peradilan Tipikor Samarinda.

“Selain soal saksi yang mayoritas berasal dari Balikpapan, juga melihat keamanan dari perkara ini,” pungkas jaksa yang juga tergabung dalam tim penuntut umum mantan bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari itu. (*/ryu/riz/k16)

 

 


BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2019 10:30

Harga Gas Rumah Tangga Segera Naik

PROBOLINGGO  – Pemerintah berencana menyesuaikan harga gas untuk rumah tangga.…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:19

Dibayangi Ketidakpastian Global, Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Terancam

SAMARINDA – Pertumbuhan ekonomi Kaltim terancam tidak maksimal. Salah satu…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:03

WADUH..!! Ada Temuan Retakan di Pesawat Boeing 737NG

JAKARTA, Jawa Pos - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud)…

Kamis, 17 Oktober 2019 09:58

Jangan Takut Turun ke Jalan, Perppu KPK Masih Ditunggu

JAKARTA – Larangan demonstrasi menjelang pelantikan presiden dikeluarkan aparat. Meski…

Rabu, 16 Oktober 2019 18:09

Ruangan PPK Kementerian PUPR Disegel KPK

PROKAL.CO, SAMARINDA - Salah satu ruangan yang ditempati Pejabat Pembuat…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:54

OTT di Kaltim, KPK Amankan Delapan Orang

Kepala BPJN Ikut Diperiksa--sub     JAKARTA-Untuk kali kedua tahun…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:34

Suami Bakar Istri di Depan Anak, Juga Bawa Kabur Motor Penjaga Kos

SURABAYA– Teriakan minta tolong terdengar di kamar kos yang beralamat…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:33

TNI AD Sanksi Tujuh Anggota, Pastikan Tidak Matikan Karir Prajurit

JAKARTA– Unggahan bernada sumbang atas insiden penusukan terhadap Menteri Koordinator…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:32

KPK Habis, Presiden Tak Kunjung Terbitkan Perppu

JAKARTA– Revisi UU nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK akan…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:30

OTT KPK di Kaltim, Castro : Pemerintah Masih Abai Dalam Pengawasan

PROKAL.CO, SAMARINDA - Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*