MANAGED BY:
KAMIS
17 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 19 September 2019 11:44
Desa di Sepaku Bakal Diubah Jadi Kelurahan
ilustrasi

PROKAL.CO, JIKA pusat pemerintahan RI telah pindah ke Kaltim, desa di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), bakal berubah status. Hal tersebut juga bakal berlaku bagi desa di Kutai Kartanegara (Kukar). Pasalnya, Kecamatan Samboja, juga ditetapkan lokasi ibu kota negara yang baru.

Bahkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga akan melakukan kajian lebih lanjut. Mengenai perubahan administrasi desa menjadi kelurahan tersebut. Sebab, kewenangan Kemendes PDTT bakal dipastikan berkurang ke depannya. Terutama untuk pengelolaan terhadap desa yang masuk wilayah IKN nantinya.

Selain itu, perangkat peraturan juga disiapkan. Termasuk syarat yang diperlukan dalam perubahan status desa ke kota melalui aturan baru. “Nantinya kewenangan kami serahkan ke pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk desa-desa yang terdampak. Sekarang disiapkan syarat administratif, kan ada aturannya,” ujar Staf Ahli Kemendes PDTT RI Condrad Hendrarto.

Condrad menyebut, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai jumlah desa yang terdampak jadi kawasan IKN baru. Di Kecamatan Sepaku sebanyak 11 desa dan empat kelurahan. Sedangkan di Samboja terdata 4 desa dan 18 kelurahan. Pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Presiden Joko Widodo, mengenai kebijakan pemindahan IKN. “Kami siap mendukung bila ada desa yang masuk kawasan IKN baru,” katanya.

Kemungkinan perubahan status desa menjadi kelurahan di IKN baru juga diamini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU Dul Aziz. Kepada Kaltim Post, dia mengatakan pada IKN nanti, tidak ada wilayah administratif berbentuk desa. “Seperti Jakarta, di IKN yang baru nanti hanya ada kelurahan. Tapi itu, tetap nanti kebijakannya dari pemerintah pusat,” kata dia.

Apa yang disampaikannya, memang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 5 diterangkan bahwa DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota negara yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Sedangkan pembagian wilayah dijelaskan pada Pasal 7, yakni wilayah DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Untuk wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi dibagi dalam kecamatan.

Dan wilayah kecamatan dibagi dalam kelurahan. “Tapi nanti dikaji. Apakah desa yang ada saat ini, akan berubah menjadi kelurahan. Atau tetap dipertahankan menjadi daerah administrasi khusus berbentuk desa,” ungkap mantan Kabag Humas dan Protokol Setkab PPU itu.

Dalam aturan lain, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menerangkan desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

Hal itu diatur dalam Pasal 9. Namun, dalam Pasal 13, pemerintah bisa memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Seperti mempertahankan bentuk desa tanpa mengubahnya menjadi kelurahan.

“Kalau ada kebijakan seperti itu, kami tunggu saja. Nanti ada undang-undangnya, yang diturunkan menjadi peraturan pemerintah atau aturan menteri. Yang jelas, saat ini kami sudah siap, mendukung kebijakan itu,” jabarnya.

Dul Aziz melanjutkan dengan adanya perubahan status administrasi wilayah tersebut, bisa berdampak pada perangkat desa yang bertugas saat ini. Karena kemungkinan bakal diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Mulai sekretaris desa, kepala urusan atau kepala seksi hingga kepala dusun.

Saat ini, sekitar 300 perangkat desa bertugas pada 11 desa di Sepaku. Belum termasuk perangkat desa di Kecamatan Samboja. Jumlah tersebut, juga belum termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Peluangnya untuk diangkat menjadi PNS cukup besar. Tapi jangan dijadikan kesempatan untuk sebanyak-banyaknya orang mendaftar menjadi perangkat desa. Karena masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Apalagi belum ada RUU yang akan membahas hal tersebut,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Samin berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan desa di wilayah administratif IKN. Pasalnya, desa lebih leluasa mengelola pemerintahannya sendiri ketimbang kelurahan. “Kalau boleh memilih, kami tetap ingin menjadi desa. Tapi kalau memang itu menjadi kebijakan pemerintah pusat, kami wajib mengikutinya,” ucap dia.

Jika perubahan status administrasi itu dilakukan dan terjadi di Desa Sukomulyo, maka secara otomatis dirinya tak bisa menyelesaikan tugasnya sebagai kepala desa (kades). Lantaran dia yang terpilih pada pemilihan kades serentak tahap dua tahun 2017.

Samin mengemban masa jabatan untuk periode 2018–2024. “Mau tidak mau, masa jabatan saya dipotong. Dan saya enggak bisa mencalonkan diri kembali menjadi kades. Jika Desa Sukomulyo menjadi kelurahan nanti,” keluh pria yang baru satu periode menjadi kades itu.

Dia menambahkan, pihaknya akan mengumpulkan sejumlah warga di Kantor Desa Sukomulyo. Berdasarkan instruksi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim. Untuk menginventarisasi dan mendata kepemilikan lahan milik warga eks transmigran di Desa Sukomulyo. “Kegiatan ini, ada kaitannya dengan pendataan lahan untuk IKN baru,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Sepaku Risman Abdul mengabarkan belum ada perkembangan terbaru mengenai identifikasi lahan terhadap lokasi yang akan menjadi pusat pemerintahan RI. Sementara ini, baru tiga desa dan kelurahan yang sudah rampung dilakukan pendataan oleh tim gabungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dan BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Kaltim. Yakni, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, dan Kelurahan Pemaluan. “Belum ada perkembangan terbaru. Baru tiga desa dan kelurahan itu,” ucap dia. (kip/rom/k8)


BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2019 10:19

Dibayangi Ketidakpastian Global, Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Terancam

SAMARINDA – Pertumbuhan ekonomi Kaltim terancam tidak maksimal. Salah satu…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:03

WADUH..!! Ada Temuan Retakan di Pesawat Boeing 737NG

JAKARTA, Jawa Pos - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud)…

Kamis, 17 Oktober 2019 09:58

Jangan Takut Turun ke Jalan, Perppu KPK Masih Ditunggu

JAKARTA – Larangan demonstrasi menjelang pelantikan presiden dikeluarkan aparat. Meski…

Rabu, 16 Oktober 2019 18:09

Ruangan PPK Kementerian PUPR Disegel KPK

PROKAL.CO, SAMARINDA - Salah satu ruangan yang ditempati Pejabat Pembuat…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:54

OTT di Kaltim, KPK Amankan Delapan Orang

Kepala BPJN Ikut Diperiksa--sub     JAKARTA-Untuk kali kedua tahun…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:34

Suami Bakar Istri di Depan Anak, Juga Bawa Kabur Motor Penjaga Kos

SURABAYA– Teriakan minta tolong terdengar di kamar kos yang beralamat…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:33

TNI AD Sanksi Tujuh Anggota, Pastikan Tidak Matikan Karir Prajurit

JAKARTA– Unggahan bernada sumbang atas insiden penusukan terhadap Menteri Koordinator…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:32

KPK Habis, Presiden Tak Kunjung Terbitkan Perppu

JAKARTA– Revisi UU nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK akan…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:30

OTT KPK di Kaltim, Castro : Pemerintah Masih Abai Dalam Pengawasan

PROKAL.CO, SAMARINDA - Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:29

OTT KPK di Kaltim Mendapat Apresiasi dari Pegiat Anti Korupsi Unmul

PROKAL.CO, SAMARINDA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*