BALIKPAPAN-Pimpinan partai politik di Benua Etam ikut menyesalkan tak ada perwakilan Kaltim di dalam tim Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di DPR RI. Mereka menganggap esensi pansus akan berkurang meski ada anggapan hal tersebut untuk menjaga independensi dalam setiap pembahasan.
Ketua Harian Golkar Kaltim Makmur HAPK menganggap, seharusnya ada perwakilan Kaltim dalam pansus. Itu untuk memperlihatkan jika Kaltim benar-benar dilibatkan dalam proses pemindahan ibu kota. Selain itu, wakil Kaltim bisa memberikan masukan dan pandangan kepada pansus. “Karena mereka (anggota DPR RI dapil Kaltim) yang sudah jauh mengenal Kaltim,” kata Makmur, kemarin (18/9).
Kata dia, unsur pimpinan DPR RI dan fraksi di parlemen bisa meninjau kembali soal perwakilan Kaltim di pansus. Mengingat bagaimana pun, Kaltim sudah ditunjuk sebagai ibu kota baru. Menurut dia, peluang itu akan terbuka, mengingat ketua pansus berasal dari Golkar, yakni Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali dari Jawa Timur. “Saran saya memang sebaiknya ditambah dari perwakilan Kaltim,” ucap ketua DPRD Kaltim itu.
Apalagi dalam waktu dekat bakal terjadi pergantian periode, Kaltim memiliki wakil terbaiknya di Senayan–sebutan gedung DPR di Jakarta–seperti mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan petahana yang kembali terpilih menjadi wakil rakyat. “Kan tak lama lagi mereka dilantik. Jadi kami berharap bisa jadi bagian pansus,” tuturnya.
Dirinya menyebut, pada awal terbentuknya pansus itu, baik wakil rakyat dari Kaltim maupun kepala daerah sudah harus membuat inventarisasi persoalan-persoalan di provinsi ini. Terutama di lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan ibu kota.
“Jadi memang harus ada sinergisitas antara kepala daerah. Gubernur dengan bupati dan wali kota serta DPRD se-Kaltim. Agar Kaltim jadi ibu kota ini benar-benar bisa diwujudkan,” bebernya.
Dengan rencana ini, Kaltim tak akan menutup diri. Pihaknya menjamin akan memberikan kemudahan demi kelancaran proses pemindahan ibu kota. Sepanjang kebijakan tersebut masih bisa ditangani kepala daerah dan wakil rakyat di Kaltim. “Jangan sampai ada kebijakan yang menghambat pemindahan ibu kota,” ucapnya.
Sebagai ketua DPRD Kaltim, dia ingin masyarakat di Bumi Mulawarman bersatu untuk bisa mendukung rencana pemerintah pusat. Jika memang ada persoalan yang bisa menghambat, menjadi tugas bersama untuk memecahkannya. “Saya mencermati sumber daya manusia Kaltim. Kami tak kekurangan sumber daya manusia yang unggul. Yang penting jangan macam-macam,” ucapnya.
Bahkan mantan bupati Berau itu yakin, dengan sumber daya manusia yang ada, Kaltim bisa dipercaya presiden untuk menempati posisi strategis di pemerintahan. “Seperti menteri. Kan ini tak sulit. Tinggal kesempatan yang belum diberikan,” ujarnya.
Ketua PKB Kaltim Syafruddin juga kecewa jika pansus ibu kota negara justru tak melibatkan wakil Kaltim. Namun, kondisi itu jangan pula menjadi hambatan proses pemindahan. “Esensinya di sana. Di sisi lain kecewa. Namun juga ingin pansus ini bekerja cepat dan menunjukkan kinerjanya,” sebutnya.
Dia mengkhawatirkan, bila kinerja pansus tidak menunjukkan hasil positif, akan menimbulkan kekecewaan publik Kaltim. Hingga muncul anggapan bahwa pemindahan ibu kota hanya wacana. Kata dia, yang diperlukan saat ini adalah regulasi awal terkait lokasi pasti ibu kota. “Bisa dilihat sekarang saja masyarakat pemilik tanah di PPU dan Kukar sudah bergeliat,” ucapnya.
Lebih jauh, dia menyoroti soal pembentukan pansus dengan tenggat waktu pelantikan anggota DPR periode 2019–2024 pada Oktober. Padahal, biasanya kerja pansus minimal tiga bulan untuk menyelesaikan agenda yang telah ditentukan. Karena itu, dugaannya pansus yang ada saat ini hanya formalitas. “Tapi yang terpenting pada akhirnya pansus bisa melahirkan rekomendasi yang strategis dan menguntungkan masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Dia ingin, jika memang dalam prosesnya gubernur dan bupati PPU serta Kukar dipanggil pansus, betul-betul mampu memberikan respons berupa isu dan program strategis yang bisa menguntungkan Kaltim, terutama warga yang tinggal di kawasan calon ibu kota negara. “Orientasinya harus memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan. Khususnya sektor pembangunan fasilitas air bersih, listrik, dan kesehatan,” katanya.
Begitu pula Ketua PPP Kaltim Rusman Yaqub yang menganggap aneh tak memiliki wakil di dalam pansus. Meski ada pertimbangan dari fraksi partai politik di DPR RI untuk bisa menerima masukan yang objektif. Sehingga tidak menghasilkan keputusan yang sarat konflik kepentingan. “Tapi mbok seharusnya ada perwakilan Kaltim di pansus. Dengan begitu, ada rasa nyaman di publik Kaltim,” ujarnya.
Menurut dia, untuk bisa memastikan pansus menghasilkan rekomendasi yang memuaskan warganya, kepala daerah dengan arahan gubernur bersama bupati dan wali kota se-Kaltim harus melaksanakan rapat bersama. Konteksnya, satu suara soal kepentingan apa saja yang dibawa Kaltim ke hadapan pansus. “Jangan sampai kepala daerah membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Jadi memang harus ada rembuk daerah terlebih dulu, sehingga menjadi visi bersama,” terangnya. (rdh/rom/k16)
