MANAGED BY:
RABU
23 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 18 September 2019 14:20
Berjuang Masuk Tim di Periode Baru

Pansus IKN Tanpa Wakil Kaltim, Tetap Ikut Mengawasi

Calon lokasi ibu kota negara di Kaltim.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN-Setelah dibentuk Senin (16/9) lalu, tim Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menuai pro dan kontra. Salah satunya terkait tidak adanya wakil Kaltim yang masuk dalam pansus. Padahal Benua Etam merupakan tuan rumah.

Salah satu anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim Aus Hidayat kepada Kaltim Post mengaku tidak mengerti, mengapa legislator asal Kaltim, satu pun tak masuk pansus. Padahal, seperti dirinya yang kini duduk di Komisi II seharusnya mendapat tempat. “Mungkin masing-masing partai ingin menunjukkan objektivitasnya,” kata Aus melalui pesan WhatsApp, kemarin (17/9).

Kata dia, dengan objektivitas dalam pandangan, agar tidak dipengaruhi unsur daerah pemilihan anggota yang terlibat, maka khusus untuk partainya, PKS memilih Sukamta dari Dapil Jogjakarta dan Mardani dari Jawa Barat VII sebagai perwakilan partai. “Pak Sukamta dan Mardani ini objektif dan cerdas. Insyaallah baik untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Kaltim,” ucapnya.

Namun Aus tak menampik keinginan ada wakil Kaltim di dalam pansus. Dan itu bisa terjadi saat berakhirnya jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019. Yang segera terjadi pada Oktober mendatang. “Semoga. Kita ‘kan ada delapan orang,” ucap anggota DPR RI terpilih untuk periode 2019 – 2024 itu.

Anggota DPR RI dapil Kaltim lainnya, Ihwan Datu Adam tak mempersoalkan tidak adanya wakil Kaltim di antara 30 nama anggota pansus. Menurutnya, itu jadi salah satu cara menjaga independensi di tubuh pansus tersebut. “Ini sifat independensi kita (anggota DPR RI Dapil Kaltim),” ucapnya.

Politikus Demokrat yang kini duduk di Komisi VII DPR itu menyebut sudah berkomunikasi dengan perwakilan Kaltim di DPR RI. Dan akan sepakat mengenai kondisi ini. “Tinggal menunggu paripurna,” ujarnya.

Dia menuturkan, setelah dibentuk, jadwal pansus selanjutnya adalah melakukan pembahasan. Terutama mempelajari surat beserta lampiran berisi kajian pemindahan ibu kota negara ke Kaltim yang dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kan Pak Jokowi bertekad bisa berkantor di ibu kota baru ini pada 2023,” ucapnya.

Tetapi dirinya menegaskan tidak akan diam begitu saja. Meski tak masuk pansus, legislator asal Kaltim tetap akan memantau, mengawal dan mengawasi dari luar. “Kami pun enggak akan mengintervensi. Mengalir saja,” ucapnya.

Kata dia, dengan keputusan presiden memindahkan ibu kota negara sudah menjadi kebanggaan Kaltim. Dan mengharapkan kinerja pansus bisa baik ke depannya. Dan mampu menelurkan hasil yang mendukung masyarakat Kaltim. “Apalagi untuk persiapan pemindahan ibu kota sudah ada usulan Rp 1 triliun di APBN 2020. Mungkin yang bakal terealisasi hanya separuhnya (Rp 500 miliar),” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Dapil Kaltim lainnya Hetifah Sjaifudian menjelaskan, biasanya dalam memilih anggota pansus memang diplotkan per komisi. Yang menjadi partner pemerintah untuk membahas undang-undang tertentu.

“Misal untuk pansus ibu kota ini perlu DOB (daerah otonomi baru) menjadi ranah Komisi II dan Komisi V untuk infrastrukturnya,” ucapnya. Lalu kata dia, ada Komisi III yang melingkupi hukum dan keamanan.

Dengan kondisi tanpa wakil Kaltim di pansus menjadi hal yang disayangkan wakil ketua Komisi X DPR itu. Karena sudah ditetapkan presiden, jika ibu kota baru di Kaltim, artinya pansus perlu banyak menerima informasi dari wakil Kaltim. “Sebaiknya suara di daerah didengar. Kecuali pansus dibentuk sebelum Kaltim ditunjuk jadi ibu kota baru,” ungkapnya.

Namun dia yakin, ke depan bakal terjadi koreksi anggota pansus. Dan ada kesempatan bagi anggota DPR RI Dapil Kaltim yang masuk menjadi anggota. Bahkan lebih dari satu orang. Mengingat sebentar lagi sejumlah anggota pansus akan berakhir periodenya. “Saya optimistis akan ada wakil Kaltim. Dan ini bergantung juga dari lobi-lobi dengan fraksi masing-masing,” ucapnya.

Politikus perempuan asal Golkar itu juga meminta ada perjuangan dari Kaltim. Bisa memengaruhi kebijakan pimpinan DPR RI terkait keanggotaan pansus. Misalnya, gubernur Kaltim membuat surat khusus ke parlemen pusat hingga ke pemimpin partai politik. “Minta supaya ada wakil Kaltim di pansus,” ujarnya.

Kekhawatirannya, jika tak ada wakil Kaltim di pansus, berdampak pada konstelasi pembahasan. Yang bisa berujung pada kebuntuan. Karena tak memahami karakteristik Kaltim. “Bisa memang bisa memanggil kepala daerah untuk rapat dengan pansus. Namun tetap ada suara daerah yang jadi representasi di dalamnya,” ungkapnya.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Lutfi Wahyudi menyayangkan pansus terkait pemindahan ibu kota justru tak diisi wakil rakyat dari Kaltim. Hal itu tentu berdampak pada kepercayaan publik khususnya Benua Etam. “Seharusnya ini menjadi momen keterlibatan wakil rakyat dari Kaltim,” ucapnya.

Dia juga mempertanyakan urgensi pembentukan pansus. Di saat tenggat periode berakhirnya jabatan wakil rakyat justru akan habis. Kondisi ini tentu membuat banyak perubahan-perubahan terhadap keputusan yang sebelumnya dibuat. “Urgensinya apa. Ini harus jadi perhatian masyarakat Kaltim di tengah isu yang sedang ramai seperti revisi UU KPK,” ungkapnya. (rdh/rom/k15)


BACA JUGA

Selasa, 22 Oktober 2019 13:42

Ternyata Setelah Politik, Inilah Hoax yang Paling Banyak

JAKARTA– Isu kesehatan kerap jadi “gorengan” penyebaran hoax. Entah soal…

Selasa, 22 Oktober 2019 13:38

Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, PDIP Bilang Tak Ganggu Koalisi

JAKARTA - Partai Gerindra akhirnya masuk ke koalisi pemerintah. Sebagai…

Selasa, 22 Oktober 2019 12:29

DRAMA..!! Sudah Pakai Baju Putih, Bupati Minahasa Selatan Mendadak Terpental

JAKARTA – Drama terjadi dalam penyusunan kabinet kerja jilid II.…

Selasa, 22 Oktober 2019 12:22

UU KPK Berlaku, Penyidik Pilih Hati-Hati

JAKARTA – Sesuai prediksi, aktivitas penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi…

Senin, 21 Oktober 2019 13:39

Tahun Depan UMP Naik, Hotel Belum Berani Naikkan Tarif

Meski upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK)…

Senin, 21 Oktober 2019 13:38

Courtesy Call dengan Presiden dengan Negara Sahabat, Tawarkan Kereta Hingga BUMN

JAKARTA - Momen courtesy call yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo…

Senin, 21 Oktober 2019 13:18

Ada OTT KPK, Berharap Akses ke APT Pranoto Tak Terdampak

RENCANA kegiatan peningkatan jalan menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT)…

Senin, 21 Oktober 2019 13:18

OTT KPK, Bukti Abai terhadap Kualitas

BALIKPAPAN-Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah…

Senin, 21 Oktober 2019 13:17

Bakal Revisi UU yang Hambat Investasi

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil…

Senin, 21 Oktober 2019 11:10

Ketika Anak Kembar SMP Ikut Desain Ibu Kota Republik

Dua anak kembar asal Kota Solok berhasil membuat desain ibukota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*