MANAGED BY:
RABU
27 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Rabu, 18 September 2019 12:13
PBB Akui Papua Bagian dari Indonesia
ilustrasi. TNI mengevakuasi korban penembakan di Papua. Papua bagian dari Indonesia merupakan hal yang final.

PROKAL.CO, JAKARTA- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan tidak ada lagi pembahasan isu Papua dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi Majelis Umum PBB 2504 tahun 1969 adalah final. Papua adalah bagian dari Indonesia.

Aksi demo anarkis, tindak kekerasan kelompok separatis, hingga isu Papua merdeka menarik perhatian dunia. Berbagai pandangan bermunculan dari berbagai dunia. Seperti Inggris, misalnya. Dewan Kota Oxford memberi penghargaan kepada Benny Wenda. Padahal, dia tercatat sebagai pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal.

Benny adalah orang yang bertanggung jawab atas aksi kekerasan bersenjata di Papua. Salah satunya, kasus pembunuhan di Nduga pada Desember 2018 silam. Saat itu 20 orang tewas. 19 di antaranya adalah pekerja proyek Trans-Papua dan seorang lainnya adalah prajurit TNI.

Plt. Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, Resolusi Majelis Umum PBB 2504 tahun 1969 adalah final. "Sejak keputusan itu yang harus digaris bawahi, tidak ada lagi agenda pembahasan status Papua di PBB," tegasnya. Kalaupun ada pertanyaan atau pernyataan dalam forum, lanjut Faizasyah, lebih merupakan penegasan atas status Papua bagian integral dari NKRI.

Sementara itu, dalam acara debat publik negara calon anggota Dewan HAM di Jenewa, Swiss, 4 September lalu, PBB menyatakan, Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat. Pada acara tersebut Indonesia mendapat sejumlah pertanyaan terkait referendum Papua dari berbagai pihak. Hadir dalam acara tersebut Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Hasan Kleib.

Di New York, Amerika Serikat, Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani menemui António Guterres. Keduanya membahas perkembangan situasi terakhir di Papua. Juga, mendengarkan sudut pandang status kedaulatan Papua dari PBB. Berdasarkan hukum internasional batas negara, NY Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan Resolusi Majelis Umum PBB 2504 tahun 1969, Papua adalah bagian dari Indonesia.

PBB melihat pembangunan dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat. PBB memahami adanya kelompok separatis yang terus-menerus demo, melakukan tindak kekerasan, bahkan membuat berita hoax. Dari fakta-fakta tersebut PBB mendukung Kedaulatan Indonesia atas Papua. Menutup peluang referendum bagi para tokoh dan simpatisan kelompok separatisme Papua.

Mengenai informasi tersebut Faizasyah enggan berbicara banyak. Sebab, pertemuan tersebut tertutup. "Tidak untuk dipublikasikan hasilnya.  Susah jawabnya," katanya. (han)

loading...

BACA JUGA

Senin, 25 Mei 2020 15:10

Pemenang Lelang Motor Jokowi Tegaskan Tidak Pernah Ngaku Pengusaha!

 M Nuh, pemenang lelang motor Gesits yang ditandatangani Presiden Jokowi…

Senin, 25 Mei 2020 15:07

Sempat Ketakutan, Pemenang Lelang Motor Presiden Minta Perlindungan Wali Kota Jambi

Pascaditetapkan sebagai pemenang lelang motor Presiden Jokowi, M Nuh yang…

Senin, 25 Mei 2020 11:45

Hoaks, Kemenlu Bantah Indonesia Di-lockdown Dunia

 Di media sosial (medsos) dan WhatsApp Group ramai beredar pesan…

Minggu, 24 Mei 2020 12:58

Sering Dipukul Istri dan Diludahi, Pria Ini Berdoa: Tolonglah Saya Malaikat Izrail, Cabut Nyawa Saya

Malang nasib Aslan Abdullah. Pria 70 tahun ini meratapi nasibnya.…

Minggu, 24 Mei 2020 11:46

Jutaan Data Penduduk Diduga Bocor Lewat Data Pemilih, Ini Kata KPU

JAKARTA - Kasus dugaan kebocoran data penduduk kembali terjadi. Kali…

Minggu, 24 Mei 2020 11:01

Pengamat : KPU Jangan Jadikan Wabah Sebagai Alasan Menunda Pilkada

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai,…

Minggu, 24 Mei 2020 10:53

Upaya Menembus Penyekatan Memuncak, Tertinggi di Jakarta 4 Ribu Kendaraan

JAKARTA -- Larangan mudik sudah hampir sebulan digaungkan. Namun, ternyata…

Minggu, 24 Mei 2020 10:48

Presiden-Wapres Tidak Gelar Open House

JAKARTA– Pandemi Covid-19 membuat suasana Idul Fitri bakal berbeda dari…

Sabtu, 23 Mei 2020 23:21

Akhirnya SMSI Sah Jadi Konstituen Dewan Pers, Siap Emban Amanah

JAKARTA — Segenap pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat…

Sabtu, 23 Mei 2020 11:32

Dilarang Mudik, PNS Harus Share Location Dua Kali Sehari

Jelang Idulfitri 1441 H, Pemprov Jawa Timur menerbitkan larangan mudik terhadap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers