JAKARTA - Pemerintah memastikan evaluasi terhadap pimpinan aparat keamanan daerah yang gagal mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akan dilakukan. Hanya saja, evaluasi tidak dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, saat ini, aparat masih fokus untuk melakukan upaya pemadaman.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengatakan, jika evaluasi atau pencopotan jabatan dilakukan saat ini tidak ideal. Sebab, situasi tengah kritis. “Titik-titik kritis itu tidak boleh ada pergantian yang tiba-tiba karena diperlukan pengendalian,” ujarnya di Kantor KSP, kemarin (17/9).
Nah, jika kondisi sudah berhasil ditangani, maka evaluasi terhadap pimpinan aparat keamanan daerah bisa dilakukan. “Nanti setelah titik kritis ini dilewati, akan ada evaluasi. Ini titik kritis yang perlu ada penanganan, semua orang berkonsentrasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, evaluasi ataupun pencopotan disampaikan Presiden Joko Widodo saat rakor pencegahan Karhutla di Istana Negara, Jakarta Juli 2019 lalu. Menurut dia, Kapolda, Pangdam, Kapolres, ataupun Komandan Kodim yang gagal mencegah akan dicopot.
Terkait penanganan karhutla, Meoldoko menyebut Presiden Joko Widodo sudah memantau langsung kondisi di lapangan. Selain untuk melihat penanganan, keputusan Jokowi terjun ke lapangan juga untuk merangsang kinerja jajaran di daerah untuk lebih bekerja keras. ”Presiden yang sibuknya luar biasa mau duduk di situ. Ini sebuah pesan moral yang disampaikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo kemarin meninjau penanganan di Desa Merbau Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau. Sebelum ke lokasi, Jokowi terlebih dahulu melaksanakan salat istiska di Masjid Amrullah, Komplek Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru.
Jokowi mengatakan, segala usaha pemadaman sudah dilakukan. Di darat, upaya penyemprotan terus dilakukan. Sementara di udara, water booming juga digelar. Selain itu, rekayasa cuaca melalui penyemaian garam di awan juga dilakukan masif. Total, ada 52 pesawat yang diterjunkan.
“Penambahan pasukan sudah saya perintahkan hari Sabtu, sudah 5.600,” ujarnya.
Meski demikian, Jokowi kembali mengingatkan agar upaya pencegahan harus tetap dilakukan, khususnya di lahan yang masih aman. Oleh karenanya, dia meminta jajaran aparat dan pemda untuk memaksimalkan pencegahan.”Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak bakar lahan, baik hutan maupun gambut,” imbuhnya. Kepada yang melakukan atas inisiatif pribadi atau korporasi, Jokowi memastikan penindakan secara hukum akan dilakukan. (far)
