Ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim dipastikan tetap mempertahankan hutan. Bahkan bisa berdampingan.
TAUFIQURRAHMAN, Jakarta
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk wilayah calon ibu kota negara (IKN) yang baru. Tahap awal kajian akan dilakukan akhir 2019.
Plt Inspektur Jenderal KLHK Laksmi Wijayanti mengungkapkan, ada beberapa concern yang akan disampaikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai isu lingkungan hidup di sekitar wilayah ibu kota.
Salah satunya, kata Laksmi, adalah soal daya dukung sumber daya air di sekitar IKN. Temuan awal, cadangan air di sekitar lokasi calon IKN yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) terbatas. “Dari rekomendasi ini, nanti diperlukan oleh pemerintah. Misalnya seperti PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Dengan kondisi ketersediaan air seperti ini, infrastruktur apa yang bisa dibangun?” jelas Laksmi kemarin (16/9).
Isu lingkungan lain adalah soal ladang-ladang pertambangan, baik yang dikelola pemerintah, swasta, maupun warga sekitar. “Baik yang masih aktif atau yang sudah mati berupa lubang-lubang tambang galian,” katanya.
Melalui KHLS ini nantinya diupayakan agar IKN tidak menekan dan menggerus wilayah hutan. Dari segi fauna, ada beberapa spesies yang dikhawatirkan tertekan karena dekatnya beberapa habitat hewan yang dilindungi. Di antaranya, orangutan, bekantan, serta pesut mahakam. “Namun, untuk tahap pertama, baru kajian umum saja. Akan lebih mendetail pada tahap berikutnya,” beber Laksmi.
Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Sigit Hardwinarto mengungkapkan, ada kemungkinan lokasi calon IKN nantinya berdampingan dengan kawasan hutan. Bisa berupa taman hutan raya (tahura), hutan lindung, hutan tanaman industri (HTI). Jadi, perlu mempertahankan Tahura Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kukar. “Nanti kami bisa pakai cara revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kaltim untuk mengatur tata ruangnya,” jelasnya.
Sementara itu, dengan lahan-lahan konsesi, baik berupa hak guna usaha (HGU), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), perhutanan sosial, maupun izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), akan menggunakan mekanisme adendum dalam perjanjian kerja sama dengan perusahaan terkait.
Sigit mengatakan, sesuai aturan, bisa mengubah isi perjanjian konsesi jika itu menyangkut proyek strategis nasional (PSN). Selama ini PSN kerap menggunakan mekanisme itu. “Perusahaan sudah tahu. Kami juga sudah punya pengalaman melakukan adendum. Lagipula tidak akan semua lahannya diambil pemerintah, yang beririsan saja,” jelas Sigit.
Di sisi lain, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Nomor 1231 Tahun 2017, luas Tahura Bukit Soeharto sekitar 64.814,98 hektare. Dari luas hutan itu, tersisa 4.539,30 hektare yang masih mengandung vegetasi alami sebuah hutan tropis. Sementara sedang berjalan rehabilitasi hutan seluas 25.320,74 hektare. Rehabilitasi itu dibantu perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di Kaltim.
Adapun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan wilayah IKN di PPU dan Kukar bebas titik panas. Dia menjamin potensi kebakaran hutan di dua lokasi tersebut hampir tidak ada. “Titik panas tidak ada di situ. Dan, itu kan sekarang jadi hutan tanaman industri. Selama belum ada laporan apa-apa, berarti kondisi di sana baik-baik saja,” katanya.
Dia menuturkan, dua kabupaten itu adalah lokasi yang risiko bencananya paling rendah dibanding lokasi-lokasi lain yang pernah dikaji. Jika saat ini terjadi kebakaran hutan yang asapnya dirasakan hingga luar negeri, kata dia, adalah kondisi yang sulit terhindarkan.
