MANAGED BY:
RABU
27 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 17 September 2019 16:17
Minta Tak Serahkan Mandat di Tengah Jalan

Jokowi: UU KPK Tak Mengatur Pengembalian Mandat

Alexander Marwata

PROKAL.CO, JAKARTA– Lima pimpinan KPK hasil pemilihan Komisi III DPR hadir dalam rapat paripurna, kemarin (16/9). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat memperkenalkan satu per satu pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Gufron, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar.

Kemarin, DPR pun mengesahkan lima komposisi pimpinan KPK baru yang terpilih melalui fit and proper test. ’’Kami minta pimpinan ini bekerja secara profesional, kredibel, dan tidak menyerahkan mandat di tengah jalan,” papar Fahri Hamzah.

Dalam laporannya, Ketua Komisi III M Aziz Syamsuddin menyampaikan pihakanya sudah memilih lima nama sebagai pimpinan baru KPK. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Gufron. Kelima orang itu pun ikut hadir dalam rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan. ’’Telah diputuskan saudara Firli sebagai ketua KPK,” tuturnya saat menyampaikan laporannya dalam rapat paripurna.

Aziz berharap, pimpinan komisi antirasuah yang baru bisa bekerja secara profesional dan kredibel. Mereka juga dituntut meningkatkan kinerja di bidang tindak pidana korupsi. Sebab, tantangan ke depan akan semakin berat. Setelah disahkan, kelima orang itu menyalami Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, dirinya mencatat apa yang disampaikan Firli saat fit and proper test di komisi bidang hukum. Ia pun meminta Firli melaksanakan apa yang pernah dia sampaikan. “Saya harap bisa benar-benar diwujudkan,” papar dia.

Sekjen PPP itu mengatakan, saat ini terjadi kegaduhan di gedung KPK. Ia meminta Firli menyikapinya kondisi tersebut secara bijaksana. Legislator asal Dapil Jawa Tengah itu meminta pimpinan KPK yang baru agar konsisten menjalankan tugasnya selama lima tahun mendatang. “Jangan sampai di tengah jalan menyerahkan mandat,” sindir Arsul.

Anggota Baleg DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, nama-nama komisioner KPK yang sudah disahkan akan dikirim ke Presiden Joko Widodo. Terkait pelantikan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Sesuai dengan masa jabatannya, komisioner KPK yang sekarang akan mengakhiri masa jabatannya pada Desember mendatang.

Untuk merespon kondisi KPK sekarang, tutur dia, pelantikan pimpinan KPK yang baru tidak berlu dipercepat. Sebab, KPK sekarang masih berjalan normal, dan tidak ada yang terganggu. Soal beberapa komisioner yang menyerahkan mandat ke presiden, menurut dia, hal itu bentuk emosional sesaat. “Sudah lah, nanti akan kembali normal lagi,” terang politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Hendrawan mengatakan, apa yang dilakukan tiga komisioner KPK merupakan proses tawar menawar. Kadang-kadang aspirasi bisa disampaikan lebih jelas dengan cara-cara, seperti mundur, mogok atau aksi demonstrasi. Tapi, semuanya akan kembali seperti semula. ’’KPK bukan dalam kondisi darurat sekarang,” tutur dia.

Seusai rapat paripurna, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menepis keraguan publik atas komposisi pimpinan KPK yang baru. Menurutnya, kritik publik tersebut adalah bentuk perhatian agar KPK terus berjalan on the track dalam pemberantasan korupsi. Dia bilang, keraguan publik bisa menjadi pemicu KPK jilid V untuk semakin bekerja ekstra. ’’Setiap periode KPK selalu diragukan masyarakat. Termasuk saat ini. Akan kami jawab keraguan ini dengan kinerja,” kata Alexander Marwata.

Disampaikan, sikap skeptis publik dinilainya sebagai sesuatu yang wajar. Keraguan publik itu, ujar dia, akan menjadi pelecut semangat untuk bekerja lebih baik.  Lebih jauh Alexander berharap kegaduhan dan pro-kontra di tengah masyarakat harus diakhiri. Menurutnya, pemilihan pimpinan KPK sudah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan. Setiap tahapan berlangsung transparan di semua tingkat. Mulai dari panitia seleksi (pansel), fit and proper test hingga pemilihan secara terbuka di komisi III DPR. ’’Saya kira masyarakat dan media juga memantau itu dengan sangat ketat. Semua berjalan terbuka,” paparnya.

Bagaimana dengan revisi UU KPK? Alexander Marwata mengungkapkan KPK sedang berkirim surat ke Komisi III DPR. Juga ke Kementerian Hukum dan HAM. Pihaknya akan bertanya terkait sejumlah pasal yang kini menjadi perhatian luas dari masyarakat. Pasal-pasal tersebut dinilai akan memperlemah kerja KPK. Salah satunya terkait keberadaan dewan pengawas (dewas) di pasal 12.

Alexander bilang, pihaknya ingin mendapat penjelasan soal kedudukan dewan pengawas. Apakah dewan pengawas akan menjadi atasan pimpinan KPK atau seperti apa. ’’Padahal jelas dalam UU KPK, bahwa penanggung jawab tertinggi ada di pimpinan KPK. Jelas itu,” katanya.

Keberadaan dewan pengawas juga rentan mereduksi pimpinan KPK. Bahkan bisa menimbulkan matahari kembar di tubuh lembaga antirasuah. Sebab fungsi dewan pengawas juga tergolong vital. Yaitu menjadi otoritas yang mengeluarkan izin penyidik dalam melakukan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan. ’’Makanya kami mau penjelasan DPR seperti apa. Tapi kalau tugas dan wewenang dipisahkan dengan jelas, saya kira tidak sampai ada apa yang disebut matahari kembar itu,” ujar pria yang masih aktif menjabat pimpinan KPK itu. 

Tepisah, sempat menunda, Presiden Joko Widodo akhirnya merespon sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat akibat tidak puas dengan rencana revisi UU KPK. Jokowi mengatakan, dalam UU KPK, tidak diatur soal pengembalian mandate. ’’Mengundurkan diri ada, meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi iya, tapi yang namanya mengembalikan mandat itu nggak ada,” ujarnya di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.

Oleh karenanya, mantan Walikota Solo itu berharap para pimpinan KPK bersikap bijaksana. ’’KPK itu lembaga negara, institusi negara, jadi bijaklah kita dalam bernegara,” imbuhnya. Jokowi menilai, pimpinan KPK saat ini sudah menjalankan kinerjanya secara baik.

Terkait revisi UU KPK yang menjadi kegelisahan para pimpinan, presiden dua cucu itu menyebut prosesnya masih berlangsung. Dia mengajak semua publik untuk mengawasi. ’’Marilah kita awasi bersama-sama. Pemerintah mengawasi bersama-sama dan semuanya mengawasi semua,” kata dia.

Lantas, kapan bertemu pimpinan KPK? Jokowi mengatakan pihaknya terbuka untuk berkomunikasi. Hanya saja, belum ada kecocokan waktu. "Akan diatur waktunya dengan acara yang ada di presiden,” tuturnya. (lum/mar/far)

loading...

BACA JUGA

Senin, 25 Mei 2020 15:10

Pemenang Lelang Motor Jokowi Tegaskan Tidak Pernah Ngaku Pengusaha!

 M Nuh, pemenang lelang motor Gesits yang ditandatangani Presiden Jokowi…

Senin, 25 Mei 2020 15:07

Sempat Ketakutan, Pemenang Lelang Motor Presiden Minta Perlindungan Wali Kota Jambi

Pascaditetapkan sebagai pemenang lelang motor Presiden Jokowi, M Nuh yang…

Senin, 25 Mei 2020 11:45

Hoaks, Kemenlu Bantah Indonesia Di-lockdown Dunia

 Di media sosial (medsos) dan WhatsApp Group ramai beredar pesan…

Minggu, 24 Mei 2020 12:58

Sering Dipukul Istri dan Diludahi, Pria Ini Berdoa: Tolonglah Saya Malaikat Izrail, Cabut Nyawa Saya

Malang nasib Aslan Abdullah. Pria 70 tahun ini meratapi nasibnya.…

Minggu, 24 Mei 2020 11:46

Jutaan Data Penduduk Diduga Bocor Lewat Data Pemilih, Ini Kata KPU

JAKARTA - Kasus dugaan kebocoran data penduduk kembali terjadi. Kali…

Minggu, 24 Mei 2020 11:01

Pengamat : KPU Jangan Jadikan Wabah Sebagai Alasan Menunda Pilkada

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai,…

Minggu, 24 Mei 2020 10:53

Upaya Menembus Penyekatan Memuncak, Tertinggi di Jakarta 4 Ribu Kendaraan

JAKARTA -- Larangan mudik sudah hampir sebulan digaungkan. Namun, ternyata…

Minggu, 24 Mei 2020 10:48

Presiden-Wapres Tidak Gelar Open House

JAKARTA– Pandemi Covid-19 membuat suasana Idul Fitri bakal berbeda dari…

Sabtu, 23 Mei 2020 23:21

Akhirnya SMSI Sah Jadi Konstituen Dewan Pers, Siap Emban Amanah

JAKARTA — Segenap pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat…

Sabtu, 23 Mei 2020 11:32

Dilarang Mudik, PNS Harus Share Location Dua Kali Sehari

Jelang Idulfitri 1441 H, Pemprov Jawa Timur menerbitkan larangan mudik terhadap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers