MANAGED BY:
JUMAT
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Selasa, 17 September 2019 14:59
Pemadaman Karhutla Tidak Efektif, Berdoa Semoga Hujan Turun
ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA -  Pemerintah sudah berupaya keras memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pemicu bencana asap. Namun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo upaya tersebut tidak efektif. Dia berharap hujan segera turun untuk memadamkan api.

Hingga kemarin, api masih terus berkobar di Kalimantan dan Sumatera. Kabut asap masih pekat menyelimuti kota-kota di provinsi Riau, Jambi, Kalteng, Kalbar maupun Kalsel. Data dari laman modis LAPAN menunjukkan total 2322 hotspot.

Data yang dihimpun BNPB per 16 September pukul 16.00 WIB kemarin menunjukkan angka kualitas udara PM 2,5 di Kalimantan Tengah yang menyentuh angka psikologis hingga 2000. Dengan kategori berbahaya. Disusul Provinsi Riau dengan angka 339. Masih dalam taraf berbahaya. Sementara provinsi lainnya berada di angka 100-150 dengan kategori tidak sehat.

Perkembangan penanganan karhutla dipaparkan Doni di Komisi VIII DPR kemarin (16/9). Dia mengatakan ada peningkatan jumlah titik panas di enam provinsi. "Hotspot terbesar di NTT," katanya. Namun karena lahan yang terbakar di NTT adalah lahan mineral, tidak sampai menimbulkan asap. Berbeda dengan kasus karhutla area gambut di Sumatera atau Kalimantan.

Dia mengatakan luas lahan yang terbakar di Riau mencapai 49 ribu hektar. Dimana 40 ribu hektar diantaranya adalah lahan gambut. Secara nasional ada 89 ribu hektar lahan gambut yang terbakar. Kebakaran lahan gambut itu menimbulkan asap luar biasa.

"Sebanyak 99 persen (karhutla, Red) perbuatan manusia. 80 persen (lahan bekas karhutla, Red) berubah jadi perkebunan perorangan atau korporasi," katanya. Doni mengatakan BNPB sudah mengalokasikan 42 helikopter water bombing. Kemudian juga melakukan modifikasi cuaca supaya turun hujan.

Namun dia menegaskan kekuatan helikopter water bombing tidak serta merta membuat mamadamkan api. Dia mengatakan lahan gambut baru padam jika materialnya sudah menjadi seperti bubur. "Ada teknologi modifikasi cuaca. Tingkat keberhasilannya juga minim," jelasnya. Setelah sekian ton garam ditabur, sempat turun hujan pada 12-13 September. Sayangnya hujan yang turun tidak banyak. Alias intensitasnya kecil.

Doni mengatakan mendapatkan informasi dari BMKG terkait potensi hujan di lokasi karhutla. "Hari ini (kemarin, Red) ada peluang hujan di Riau. Sehingga besok (hari ini, Red) atau lusa bisa turun hujan," katanya.

Doni menegaskan saat ini bukan saatnya saling menyalahkan. Tapi waktunya bahu-membahu menekan asap akibat karhutla. Sambil berdoa supaya hujan segera turun. Karena dia menegaskan hanya hujan yang dapat memadamkan karhutla secara massif.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan opsi evakuasi bagi anak-anak di wilayah terdampak asap. Desakan ini menyusul adanya berita kematian bayi usia empat bulan yang diduga sesak napas akibat asap. 

"Terutama di bawah tiga tahun ya," katanya ditemui di Kantor Kominfo, Jakarta, kemarin (16/9).

Pada rentang umur tersebut, lanjut dia, ukuran paru-paru masih kecil. Sehingga, begitu terpapar asap maka langsung batuk-batuk dan susah bernapas. "Ini yang harus dievakuasi," katanya.

Pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan lokasi yang aman dari asap. Jika tidak memungkinkan, pemda setempat bisa berkoordinasi dengan pemda-pemda sekitar yang lokasinya lebih sedikit paparan asap untuk evakuasi.  "Ini kan sama kayak gunung berapi, asapnya itu. Bisa koordinasi dengan pemda satu provinsi. Kalau tidak, antar provinsi. Yang pasti pemerintah harus evakuasi," ungkapnya.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta mensupport masker, oksigen, dan obat-obatan. Penanganan ISPA harus jadi fokus utama. "Merubah oksigen tentu tidak mudah. Tapi lewat pemberian masker, pemberian kantong oksigen, dan tabung oksigen di rumah dan rumah sakit," katanya.

Dia juga mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sudah mengambil langkah tepat untuk meliburkan kegiatan sekolah. Dengan begitu, anak-anak akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang di luar. Artinya, paparan asap dapat lebih diminimalisir.

Keresahan masyarakat soal penyaluran bantuan turut jadi perhatiannya. Politisi Partai Demokrat itu mewanti-wanti agar tak sembarangan. Dia menyarankan, bantuan disalurkan melalui lembaga yang terpercaya. Seperti, Basarnas atau Kementerian Sosial. "Jangan juga datang berbondong-bondong ke sana. Yang ada ISPA semua," ungkapnya.

Sementara itu, terkait rencana presiden memboyong para menteri ke Riau, Dede mengaku sepakat. Menurutnya itu perlu, agar pemerintah merasakan langsung hidup di tengah gempuran asap. Dia berharap, kegiatan tersebut tidak hanya berlangsung satu hari untuk sekadar rapat kabinet. "Ya tiga hari lah. Supaya dari situ nanti kelihatan, harus bertindak apa, siapa yang harus dicari, dan apa yang harus dilakukan segera," tandasnya.

Pada kunjungan ke lokasi karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, 15 September lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengemukakan adanya kejanggalan terhadap pola karhutla berdasar pengamatan beliau dari helikopter. “Areal yang kebakar hanya hutan saja, sedangkan areal kebun sawit dan tanaman lainnya tidak terbakar. Hal ini merupakan indikasi adanya unsur kesengajaan untuk land clearing,” Katanya.

Meski demikian, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis menyebut negara telah abai terkait bencana asap itu. Dia mengatakan kalau memang 99 persen penyebab karhutla adalah ulah tangan manusia, harusnya bisa dicegah. Misalnya oleh aparat TNI atau Polri yang tersebar hingga tingkat kecamatan. "Tidak bisa hanya bilang 99 persen karhutla karena ulah manusia. (Temukan, Red) Manusianya itu siapa," pungkasnya.(wan/tau/mia)


BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2019 10:30

Harga Gas Rumah Tangga Segera Naik

PROBOLINGGO  – Pemerintah berencana menyesuaikan harga gas untuk rumah tangga.…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:19

Dibayangi Ketidakpastian Global, Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Terancam

SAMARINDA – Pertumbuhan ekonomi Kaltim terancam tidak maksimal. Salah satu…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:03

WADUH..!! Ada Temuan Retakan di Pesawat Boeing 737NG

JAKARTA, Jawa Pos - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud)…

Kamis, 17 Oktober 2019 09:58

Jangan Takut Turun ke Jalan, Perppu KPK Masih Ditunggu

JAKARTA – Larangan demonstrasi menjelang pelantikan presiden dikeluarkan aparat. Meski…

Rabu, 16 Oktober 2019 18:09

Ruangan PPK Kementerian PUPR Disegel KPK

PROKAL.CO, SAMARINDA - Salah satu ruangan yang ditempati Pejabat Pembuat…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:54

OTT di Kaltim, KPK Amankan Delapan Orang

Kepala BPJN Ikut Diperiksa--sub     JAKARTA-Untuk kali kedua tahun…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:34

Suami Bakar Istri di Depan Anak, Juga Bawa Kabur Motor Penjaga Kos

SURABAYA– Teriakan minta tolong terdengar di kamar kos yang beralamat…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:33

TNI AD Sanksi Tujuh Anggota, Pastikan Tidak Matikan Karir Prajurit

JAKARTA– Unggahan bernada sumbang atas insiden penusukan terhadap Menteri Koordinator…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:32

KPK Habis, Presiden Tak Kunjung Terbitkan Perppu

JAKARTA– Revisi UU nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK akan…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:30

OTT KPK di Kaltim, Castro : Pemerintah Masih Abai Dalam Pengawasan

PROKAL.CO, SAMARINDA - Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*