MANAGED BY:
JUMAT
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Senin, 16 September 2019 14:12
KPK di Ambang Kehancuran
Adam Setiawan

PROKAL.CO, Oleh :

Adam Setiawan, SH

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

 

Masih segar di ingatan kita semua terkait polemik proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana proses seleksi yang dilakukan telah menyaring hingga 10 besar kandidat. Yang salah satu di antaranya mempunyai track record buruk dalam hal integritas. 

Kini hambatan yang lain datang mengadang ikhtiar KPK dalam pemberantasan korupsi. Yakni serangan legislasi. DPR RI melalui rapat paripurna telah menyetujui usulan revisi dua undang-undang. Salah satunya RUU tentang Perubahan UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 Wacana merevisi undang-undang KPK memang bukanlah dagangan anyar. Sejak 2010 hingga akhirnya pada 2015, revisi UU KPK masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah 2015-2019. Tentu revisi ini telah menimbulkan persoalan baru. 

Ini tampak dalam berbagai penolakan demi penolakan disuarakan civil society. Menganggap dengan merevisi UU KPK, maka telah terjadi degradasi ikhtiar KPK dalam pemberantasan korupsi. 

Menurut penulis, ada dua persoalan yang perlu dicermati dan dipikir secara matang dari revisi UU KPK. Pertama, aspek substansial atau muatan RUU Perubahan UU KPK yang berpotensi melemahkan KPK, antara lain; independensi KPK terancam. KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun; KPK dijadikan lembaga pemerintah pusat; pegawai KPK dimasukkan kategori ASN, sehingga berisiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.

 

Penyadapan dipersulit dan dibatasi. Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari dewan pengawas. Pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR RI dan menyampaikan laporannya pada DPR RI setiap tahunnya. Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi. Penyelidik KPK hanya berasal dari Polri. Sedangkan penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS.

Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan kejaksaan agung dalam melakukan penuntutan; perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria; kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas. Pengambilalihan perkara hanya bisa dilakukan untuk proses penyelidikan.

Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan. Pelarangan ke luar negeri; meminta keterangan perbankan; menghentikan transaksi keuangan yang terkait korupsi; meminta bantuan Polri dan Interpol.

KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan. KPK menetapkan suatu kasus penyidikan melalui proses yang sangat hati-hati karena tidak adanya penghentian penyidikan dan penuntutan; penghentian penyidikan dan penuntutan yang belum selesai selama satu tahun.

Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas. Pelaporan LHKPN dilakukan di masing-masing instansi; posisi KPK direduksi hanya melakukan koordinasi dan supervisi.

Dari beberapa substansi yang telah disebutkan di atas cenderung membunuh KPK secara perlahan. Dengan cara mereduksi kedudukan dan kewenangan KPK sehingga membatasi ruang gerak dan objektivitas KPK dalam memberantas korupsi.

Misalnya terkait independensi KPK. Di mana KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dan KPK dijadikan lembaga pemerintah pusat. Hal demikian tentunya ahistoris mengingat kebutuhan lembaga antikorupsi di berbagai negara.

Yang menunjukkan bahwa lembaga antikorupsi dibentuk harus terbebas dari pengaruh lembaga lainnya termasuk intervensi politik. Alasan kuat lainnya lembaga antikorupsi harus dapat menegakkan proses hukum dengan benar tanpa pandang bulu kepada siapa pun sekalipun itu presiden.

Di samping itu, ada hal krusial lainnya yang membuat KPK akan terbelenggu dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Yakni dibentuknya Dewan Pengawas KPK sebanyak lima orang. Mengapa begitu dewan pengawas yang nantinya susunan dan keanggotaannya ditentukan political choice DPR.

Ilustrasi tersebut semakin bias dari semangat pemberantasan korupsi dan membuktikan pula bahwa DPR ingin terlibat secara tidak langsung dalam proses pemberantasan korupsi. Artinya dapat dikatakan ini merupakan strategi halus DPR memata-matai kinerja KPK dalam melacak gerak-gerik pelaku korupsi.

Selanjutnya dengan memberikan kewenangan dewan pengawas untuk menolak atau memberikan izin terhadap KPK untuk melakukan penyadapan dan penyitaan. Hal tersebut berpotensi melumpuhkan KPK dalam ikhtiarnya memberantas korupsi. Mengingat cara kerja dan model penyadapan yang dilakukan KPK saat ini sangat efektif dalam menelusuri dugaan tindak pidana korupsi. 

Kedua, aspek prosedural penyusunan RUU Perubahan UU KPK yang terkesan dipaksakan. DPR RI melalui rapat paripurna, seluruh anggotanya sepakat dengan suara bulat untuk merevisi UU KPK sebagai inisiatif DPR. Proses pengambilan keputusan itu relatif sangat cepat, yakni lima menit saja tanpa ada interupsi penolakan dari anggota DPR. 

Yang menjadi persoalan adalah revisi UU KPK tidak masuk daftar prolegnas prioritas namun tetap disetujui. DPR menafsirkan lain terkait pemaknaan prolegnas, bahwa UU KPK telah masuk dalam prolegnas lima tahunan yang telah dibahas di tahun sebelumnya. Ditunda karena alasan tertentu dan akhirnya dilanjutkan kembali saat ini. 

Padahal jika merujuk Pasal 20 Ayat (5) UU 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang APBN.

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses revisi UU KPK telah cacat prosedural. Bertentangan proses legislasi yang telah ditentukan undang-undang. Pun, revisi UU KPK yang menjadi inisiatif DPR terkesan dipaksakan. Mengingat  masa jabatan anggota DPR saat ini akan habis pada 30 September 2019. 

Artinya revisi UU KPK hanya menyisakan waktu tiga pekan. Jika dipikir-pikir, masa iya membahas undang-undang sekaliber UU KPK di sisa waktu yang sempit? 

Dengan bergulirnya revisi UU KPK yang terkesan dipaksakan dan substansi yang sarat akan muatan politis. Penulis teringat apa yang yang dikemukakan oleh Zamboni. Bahwa substansi undang-undang tidak akan  mungkin sepenuhnya terbebas dari anasir-anasir kepentingan para pelaku politik. 

Selaras dengan hal tersebut Bagir Manan memandang bahwa undang-undang adalah produk yang menjelmakan secara normatif kehendak politik dari DPR dan pemerintah. Karena itu, masuknya pertimbangan atau kepentingan politik merupakan sesuatu yang wajar. Tetapi harus dihindari jangan sampai suatu undang-undang just for the sake politics

Presiden mempunyai kesempatan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya untuk membuktikan dirinya pro terhadap upaya KPK dalam pemberantasan korupsi dengan menolak membahas dan menyetujui RUU KPK.  

Melalui cara yang sederhana presiden tidak menandatangani surat presiden yang nantinya akan memberi tugas menteri untuk membahasnya bersama DPR. Oleh karena itu pemegang kunci terakhir ada pada tangan presiden, jika memang presiden mengirimkan surpres dan mendukung revisi kewenangan KPK. Maka KPK semakin dekat dengan kehancuran. (rdh/k15)

 

 

 


BACA JUGA

Rabu, 09 Oktober 2019 12:13

Indonesia yang Lebih Baik

Oleh Alias Candra Dosen IAIN Samarinda dan Wakil Sekretaris Bidang…

Rabu, 09 Oktober 2019 12:11

Potret Produksi Buah-buahan di Mahulu Tahun Lalu

Oleh: Didit Puji Hariyanto Staf Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik…

Senin, 07 Oktober 2019 01:19

Sajak Cinta

“Kerinduanku memuncak pada rabbaku Kehidupanku menari diroda hatimu Masihkah kau…

Senin, 07 Oktober 2019 01:16

Greta Thunberg, Anak STM, dan Gerakan Sosial Generasi Z

Muhammad Nizar HidayatStaff pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas…

Kamis, 03 Oktober 2019 11:33

Sekolah Inklusi untuk Penyandang Disabilitas

Oleh: Eko Yuniarsih Guru BK SMA 8 Samarinda    …

Kamis, 03 Oktober 2019 11:31

Pedofilia dan Hukum Kebiri

Oleh: Siti Subaidah Pemerhati Lingkungan dan Generasi   Sepekan terakhir…

Kamis, 03 Oktober 2019 11:30

Menolak Tirani Hukum

Oleh : Harry Setya Nugraha Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman…

Kamis, 26 September 2019 13:52

Demo Mahasiswa dan Viral Tilawah Fathur

Oleh: Oleh Amir Machmud NS VIRAL tilawah sejumlah surah Alquran Juz…

Jumat, 20 September 2019 12:10

Asap dan Insaf

Oleh: Bambang Iswanto Dosen IAIN Samarinda Jadwal penerbangan ke beberapa…

Senin, 16 September 2019 14:15

Kelasnya Kota Keretek

Oleh : M Chairil Anwar Warga Samarinda yang bekerja di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*