MANAGED BY:
JUMAT
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Senin, 16 September 2019 14:09
Rakyat Menjerit Kenaikan Iuran BPJS
Andi Putri Marissa

PROKAL.CO, Oleh: Andi Putri Marissa SE

Guru Sekolah Swasta di Balikpapan

 

BELUM lama ini isu kenaikan BPJS ramai beredar. Ketika sampai di telinga rakyat, informasi ini lantas menuai keresahan dan kekecewaan. Diperkirakan pada Oktober 2019, Peraturan presiden (Perpres) yang mengatur kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan akan rampung dan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, perpres tersebut bakal rampung sebelum Oktober atau sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Bahkan sudah tidak lagi perlu persetujuan dari DPR sebagai wakil rakyat, sebab sebelumnya sudah pernah dibahas dengan DPR.

Kenaikan iuran BPJS diadakan sebagai upaya pemerintah untuk menangani masalah defisit BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp 32 triliun.

Meski demikian hal ini menuai protes dari masyarakat pada umumnya, mungkin di sebagian pihak merasa bahwa keputusan yang tepat untuk menanggulangi masalah defisit BPJS. Namun, bagi masyarakat kecil, itu justru sangat memberatkan. Seperti dilansir PROKAL.CO, banyak masyarakat yang kecewa akan kenaikan iuran BPJS. Mutmainah misalnya, warga Gunung Samarinda, Balikpapan.

“(Kalau naik) saya merasa keberatan lah, Mbak. Saya ambil kelas satu loh. Kalau bisa sih jangan (naik). Apalagi, saya menanggung empat orang,” harapnya. Hal senada juga diungkapkan Eko Hendri. Warga yang tinggal di Kilometer 6 ini mengatakan sangat keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen.

“Keberatan banget. Ini saja kepesertaan BPJS saya turunkan dari kelas dua ke kelas tiga. Ada enam tanggungan BPJS saya, Mbak,” ujarnya. Untuk kelas III, setiap bulannya dia harus merogoh kocek Rp 153 ribu. Jika dinaikkan, hal itu sangat memberatkan dirinya yang sehari-hari berjualan lalapan di kawasan Kilometer 3 ini.

“Saya sebenarnya sempat berhenti empat tahun dari BPJS. Dulu, sekira tahun 2014, anak saya yang paling besar pernah dirujuk ke salah satu rumah sakit di sini (Balikpapan, Red). Anak saya masuk UGD karena sesak napas. Saat itu masih ikut kepesertaan kelas dua. Tapi, rupanya tidak semua di-cover. Saya marah, saya tidak bayar tiga sampai empat tahunan. Desember 2018 baru saya bayar, hampir Rp 4 juta,” jelasnya.

Dan ini hanya gambaran kecil bentuk kekecewaan masyarakat, terjepit dan terjebak dalam ekonomi yang tidak mendukung ditambah dengan naiknya kebutuhan pokok seperti halnya listrik, air, dan juga BPJS yang merupakan kebutuhan pokok untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Jika merujuk pada definisi BPJS Kesehatan, merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Namun sungguh disayangkan jaminan kesehatan ini lantas tidak secara cuma-cuma, sebab negara telah melepaskan tugas menjamin kesehatan rakyat kepada badan usaha seperti halnya BPJS, yang kini berasal dari dana masyarakat pribadi yang “saling tolong-menolong” menjamin kesehatan diri mereka sendiri.

Padahal dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan “Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan”.

Kenaikan iuran ini justru menjadikan masyarakat tidak mampu memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang semestinya serta untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Sebab biaya yang turut mahal dengan tidak dibarengi oleh penghasilan yang memadai serta kenaikan biaya kebutuhan pokok lainnya.

Negara seharusnya menjunjung tinggi hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang sehat, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan hak fundamental dalam bidang kesehatan.

Maka jelas terlihat BPJS Kesehatan terkesan “memalak” rakyat kecil dengan berkedok kesehatan. bukan jaminan yang diberi justru sesuatu yang semakin menambah “penyakit” masyarakat. Jika merujuk pada syariat Islam, perlu untuk diperhatikan bahwa meriayah (mengurusi) rakyat dalam kesehatan merupakan kewajiban negara, bukan diserahkan pada pihak swasta atau badan usaha yang nantinya akan merujuk pada motif bisnis dan merugikan rakyat.

Kesehatan adalah hal yang vital untuk menunjang produktivitas manusia. Seharusnya negara hadir, memberikan jaminan pelayanan kesehatan terbaik dan cuma-cuma bagi rakyatnya. Sebab permasalahan kesehatan akan berjalan beriringan dengan perkembangan suatu negara. Namun, pengelolaan pelayanan kesehatan harus ditopang dengan sistem ekonomi yang mumpuni.

Sebab ini adalah salah satu kunci kesuksesan pengelolaan kesehatan masyarakat. Negara perlu berbenah, mengadopsi sistem politik ekonomi yang akan sangat berkontribusi mewujudkan kemaslahatan umat termasuk dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wallaahu a’lam bi shawab. (ndu/k18)

 

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 09 Oktober 2019 12:13

Indonesia yang Lebih Baik

Oleh Alias Candra Dosen IAIN Samarinda dan Wakil Sekretaris Bidang…

Rabu, 09 Oktober 2019 12:11

Potret Produksi Buah-buahan di Mahulu Tahun Lalu

Oleh: Didit Puji Hariyanto Staf Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik…

Senin, 07 Oktober 2019 01:19

Sajak Cinta

“Kerinduanku memuncak pada rabbaku Kehidupanku menari diroda hatimu Masihkah kau…

Senin, 07 Oktober 2019 01:16

Greta Thunberg, Anak STM, dan Gerakan Sosial Generasi Z

Muhammad Nizar HidayatStaff pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas…

Kamis, 03 Oktober 2019 11:33

Sekolah Inklusi untuk Penyandang Disabilitas

Oleh: Eko Yuniarsih Guru BK SMA 8 Samarinda    …

Kamis, 03 Oktober 2019 11:31

Pedofilia dan Hukum Kebiri

Oleh: Siti Subaidah Pemerhati Lingkungan dan Generasi   Sepekan terakhir…

Kamis, 03 Oktober 2019 11:30

Menolak Tirani Hukum

Oleh : Harry Setya Nugraha Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman…

Kamis, 26 September 2019 13:52

Demo Mahasiswa dan Viral Tilawah Fathur

Oleh: Oleh Amir Machmud NS VIRAL tilawah sejumlah surah Alquran Juz…

Jumat, 20 September 2019 12:10

Asap dan Insaf

Oleh: Bambang Iswanto Dosen IAIN Samarinda Jadwal penerbangan ke beberapa…

Senin, 16 September 2019 14:15

Kelasnya Kota Keretek

Oleh : M Chairil Anwar Warga Samarinda yang bekerja di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*