MANAGED BY:
SABTU
06 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Senin, 16 September 2019 14:06
Untung Rugi Kaltim Jadi Ibukota RI
Ahmad Syarif

PROKAL.CO, Oleh :

Ahmad Syarif

Dosen Ekonomi Syariah IAIN Samarinda

 

Menjelang detik-detik hari raya Kemerdekaan Republik Indonesia, terdengar ramai mengenai isu rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Ternyata isu tersebut menjadi kenyataan pada tanggal 16 Agustus 2019 saat Presiden Joko Widodo meminta izin kepada DPR-RI dan DPD-RI untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Hal tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta. 

Sebelumnya, pada tanggal 24 April 2019, presiden telah melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Kantor Presiden dan membahas tiga alternatif usulan  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang rencana pemindahan IKN. 

Pertama, IKN tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.

 Alternatif ketiga adalah memindahkan IKN ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia. Dalam rapat tersebut diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Jawa. 

Sebenarnya kajian pemindahan IKN bukan hal yang mendadak. Presiden Joko Widodo sesungguhnya telah memerintahkan Bappenas untuk melakukan kajian sejak 1,5 tahun lalu. Bappenas terus mengadakan kajian dan beberapa diskusi formal di beberapa daerah, bahkan Presiden Joko Widodo pun ikut turun ke lapangan bersama Bappenas dan pemerintah daerah setempat guna melihat kesiapan dan menimbang lokasi ideal IKN. 

Seiring berjalannya waktu, kajian mulai rampung dan lokasi IKN mengerucut di tiga provinsi di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tak dapat dimungkiri bahwa ketiga provinsi tersebut memang layak masuk kriteria standar menjadi ibu kota karena rata-rata provinsi-provinsi tersebut memiliki lahan yang relatif besar. Namun kelemahannya adalah sumber air dan potensi kebakaran lahan terutama lahan gambut dan batu bara. 

Pada tanggal 26 Agustus 2019, bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa IKN akan dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim). Dua lokasi yang paling ideal adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

IKN wajar saja dipindah ke luar Jawa karena beberapa hal. Pertama, sekitar 57  persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kedua, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto sudah sangat besar sekali yaitu 58,49 persen. 

Ketiga, ketersediaan air yang kian menipis di Jakarta. Keempat, Pertumbuhan urbanisasi di Jakarta sangat tinggi. Keenam, meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besar kerugian ekonomi. 

Perpindahan IKN di Kaltim tentu patut kita syukuri dan waspadai. Ada dampak positif yang bisa diperoleh Kaltim. Pertama, adanya penggunaan sumber daya potensial yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Potensi sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan lainnya seyogyanya jangan dilupakan. 

Mengacu data Kementrian Perdagangan RI, nilai ekspor Kaltim periode Januari-Juni 2019 mencapai USD 8,23 miliar, atau turun 8,82 persen dibanding periode yang sama pada 2018. Sementara impor Kaltim periode Januari-Juni 2019 mencapai USD 1,33 miliar atau turun 34,75 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. 

Secara kumulatif dari Januari-Juni 2019 neraca perdagangan Kaltim surplus sebesar USD 6,90 miliar. Nilai ini mengalami penurunan dibanding dengan neraca perdagangan pada periode yang sama pada 2018 yang surplus sebesar USD 6,99 miliar. Artinya adalah neraca perdagangan Kaltim surplus tapi tak sehat. Ekspor masih didominasi migas dengan barang mentah padahal harga komoditas turun.

 Potensi Kaltim yang lain perlu untuk dimanfaatkan, industri hilir dipersiapkan agar barang memilki nilai tambah. Kedua, ketertarikan investor berinvestasi di Kaltim sehingga mendorong penyediaan lapangan kerja, pembangunan daerah tertinggal dan alih teknologi. 

Data Kementrian Keuangan RI mencatat realisasi investasi Kaltim pada 2018 hanya berada di posisi ke-5 nasional dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ketiga, terjadi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi. 

Hal ini menyebabkan meratanya pendapatan, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan hadirnya pembangunan infrastruktur memadai seperti sekolah, rumah sakit, sarana olahraga, Universitas Islam Negeri (UIN) Kaltim dan lain-lain yang berimbas pada naiknya Indeks Pembangunan Manusia.

 Bank Indonesia mencatat saat ini 70 persen secara nasional perputaran uang masih di DKI Jakarta. Keempat, meningkatkan perdagangan antar wilayah, baik di dalam maupun di luar Kaltim dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1 persen hingga 0,2 persen. 

Di samping hal-hal positif di atas, tentu ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Pertama, pemindahan ibu kota akan mendorong inflasi harga komoditas di Kaltim. Kenaikan harga dipicu oleh perpindahan penduduk, namun tidak disertai tambahan produksi barang yang diperlukan masyarakat. 

Kedua, pembangunan infrastruktur tidak terkontrol yang menyebabkan kemacetan, rawan banjir, kualitas air tercemar, kemacetan tinggi, hilangnya area hijau dan kerugian ekonomi lainnya.  Ketiga, ibu kota baru akan membutuhkan lahan besar yang membawa dampak bagi lingkungan, adanya praktik pembukaan hutan dan tambang berakibat rawan bencana, terancamnya keberlangsungan flora fauna asli Kalimantan dan gangguan terhadap hutan konservasi. 

Keempat, pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya lokal akibat pengaruh budaya luar seperti berkurangnya semangat gotong royong, hilangnya penggunaan bahasa daerah, meningkatnya kriminalitas dan lain-lain. 

Penetapan Kaltim sebagai IKN memang masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Kaltim itu sendiri, polemik yang terjadi tentu merupakan kontrol sosial masyarakat terhadap daerahnya. Semoga dipilihnya Kaltim sebagai IKN mampu membawa dampak positif bagi negara dan khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Aamiin. (/rdh)


BACA JUGA

Jumat, 29 Mei 2020 14:54

“New Normal” Iman Pascaramadan

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Jumat, 22 Mei 2020 14:55

Tradisi Lebaran yang Berbeda

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Kamis, 21 Mei 2020 14:49

Pengangguran di Kaltim Meningkat, Apa Sebaiknya Langkah Pemerintah?

Oleh : Eka Widi Handayani Fungsional Statistisi Pertama Badan Pusat…

Kamis, 21 Mei 2020 14:47

Menulis, Pulihkan Kondisi Psikologis

Nurlia Santy Agustin (Guru Penulis, MAN 2 Kutai Kartanegara)  …

Selasa, 19 Mei 2020 11:16

Menyoal Narasi “Perang” dan “Lawan” Covid-19

Syamsul Rijal Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP dan Sekretaris…

Sabtu, 16 Mei 2020 11:06

Covid dan Mimpi sang Nabi

Ismail, Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik…

Sabtu, 16 Mei 2020 11:01

Pesantren Rumah

Bambang Iswanto Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda    …

Kamis, 14 Mei 2020 12:15

Perbaikan Ketahanan Keluarga

Shafa Innocentia Aqiella, Staf Keperempuanan KAMMI Komisariat Universitas Mulawarman  …

Selasa, 12 Mei 2020 15:52

Mengejawantahkan Kebajikan Fundamental

Maradona Sirajuddin, SPd, MPd Dosen Universitas Mulawarman     FILSAFAT…

Selasa, 12 Mei 2020 15:51

Sinkronisasi Kurikulum Sekolah dengan DU/DI

Irwansyah Syahrani Kakom BDP SMK 1 Samarinda PRAKTIK Kerja Lapangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers