MANAGED BY:
SENIN
01 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 16 September 2019 13:27
Ada Agenda Terselubung di Balik Revisi UU KPK
PAKAI WANITA CANTIK: Belasan perempuan muda mengatasnamakan Srikandi Cinta Tanah Air membagikan gantungan kunci di tengah arena Car Free Daya Bundaran HI, Minggu (15/9). Mereka menyampaikan pesan “Dukung Revisi UU KPK untuk KPK yang Lebih Baik.” MUHAMAD ALI/JAWA POS

PROKAL.CO, BALIKPAPAN–Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap mengancam penindakan korupsi di Kaltim. Karena hanya melalui tangan KPK-lah, sejumlah kasus rasuah di Bumi Etam berhasil diungkap.

Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Nur Arifuddin benar-benar tidak menginginkan pengesahan terhadap RUU KPK. Salah satu draf yang memuat mekanisme penyadapan, akan membuat penindakan berupa operasi tangkap tangan (OTT) terganggu. “Padahal, OTT menjadi salah satu cara efektif mengungkap kasus korupsi,” sebutnya.

Korupsi disebut dia merupakan extraordinary crime. Sehingga diperlukan extraordinary law. Jika mekanisme penyadapan harus seizin pihak lain, seperti dewan pengawas yang dibentuk DPR RI, maka akan mempersempit ruang KPK. “Korupsi yang diungkap KPK cenderung lebih banyak dilakukan oleh kalangan kerah putih. Jadi, karena bukan dari kalangan biasa, penanganannya harus ekstra juga,” ucapnya.

Dia mempertanyakan masalah adanya Revisi UU KPK. Apakah berasal dari masyarakat atau kelompok tertentu yang merasa “terancam” dengan geliat KPK. Mengingat, selama ini dia tidak mengetahui ada semacam kajian maupun diskusi publik terkait RUU itu. Baik di dalam kampus maupun di luar kampus. “Sebagai akademisi, kami tentu mendukung penguatan KPK termasuk melalui revisi UU. Namun, UU KPK saat ini sudah cukup. Tak perlu ada perubahan,” ujarnya.

Dia curiga ada agenda terselubung di balik RUU KPK tersebut. Mengingat dengan situasi yang singkat, wakil rakyat cenderung memaksakan pembahasan pada akhir periode masa jabatan mereka. Tanpa melakukan audiensi dan kajian dengan para ahli atau civil society. “Kami belum menemukan satu surat pun terkait pembahasan RUU itu, terutama ke pihak kampus,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat kepercayaan publik kepada legislatif semakin buram. Di sisi lain, jika RUU KPK disahkan, kesangsian publik berlanjut terhadap KPK. “Padahal, hingga kini KPK merupakan satu-satunya lembaga paling dipercaya publik dalam hal pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Dampaknya akan terasa hingga daerah termasuk Kaltim. Karena sejak otonomi daerah, kasus korupsi yang sebelumnya tersentralisasi di pusat, kini lebih banyak dilakukan di daerah-daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Apalagi sekarang ada alokasi dana desa. Tak menutup kemungkinan sekelas kepala desa pun berpotensi akan terjerat korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Unmul Sonny Sudiar menyebut, selama ini yang menjadi korban pengungkapan kasus korupsi oleh KPK lebih banyak berasal dari unsur legislatif. “Karena anggota dewan merasa KPK ini terlalu superpower. Mereka merasa insecure dengan eksistensi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi,” sebut Sonny.

Jika melihat reaksi publik saat ini, dia yakin, kinerja KPK selama ini sudah berada di jalur yang benar. Artinya, dengan sistem atau UU yang ada, sudah bisa mengakomodasi KPK untuk memberantas dan melakukan penindakan terhadap koruptor negeri ini. “Jika ini terus berlanjut, hukuman dari publik akan tampak pada pemilu yang akan datang. Masyarakat akan semakin apatis. Baik kepada eksekutif, terutama legislatif,” ujarnya.

Secara politik, RUU KPK itu disebutnya sudah masuk kategori dipolitisasi. Artinya, agenda tersebut untuk menguntungkan kelompok tertentu yang terancam jika KPK tidak dilemahkan. “Makanya bagi kelompok yang ingin RUU ini tidak disahkan agar berjuang terus,” ujarnya.

Bagi akademisi, perjuangan tersebut bisa melalui diskusi publik dan kajian-kajian yang kemudian dilaporkan ke pemerintah dan DPR RI. Yang menunjukkan bahwa UU yang ada sudah cukup menjadi pegangan KPK dalam pemberantasan korupsi. “Jika tidak, akan ada pihak-pihak yang akan menggunakan dunia internasional khususnya negara yang mengusung asas demokrasi untuk ikut campur,” ujarnya. (rdh/rom/k8)


BACA JUGA

Senin, 01 Juni 2020 00:53

Samarinda Banjir Terus, Bukti Penanganan Kurang Serius

Banjir menahun di Samarinda sulit diatasi bila tanpa dilakukan dengan…

Senin, 01 Juni 2020 00:48
Perkembangan Covid-19 di Kaltim

Mau New Normal, Bukannya Turun Malah Tambah 6 Orang Positif, 18 Orang Sembuh

 SAMARINDA-Jumlah kasus sembuh kembali lebih banyak dibandingkan kasus positif Covid-19.…

Senin, 01 Juni 2020 00:42

Daerah Jadi Tumpuan Atasi Perubahan Iklim

BALIKPAPAN–Pemerintah daerah (pemda) diharapkan menjadi tumpuan dalam mengatasi perubahan iklim…

Senin, 01 Juni 2020 00:39

Perusahaan Pakaian Produksi Jaket Anti-Corona, Lihat Nih Penampakannya...

VOLLEBAK, perusahaan pakaian yang memproduksi jaket dari graphene dan t-shirt…

Senin, 01 Juni 2020 00:37

Idulfitri di Ruang Isolasi, Menikmati Opor Ayam Kiriman Keluarga

Saat banyak keluarga yang berkumpul merayakan Idulfitri, 13 tenaga kesehatan…

Minggu, 31 Mei 2020 13:35

Ada 102 Daerah yang Masuk Zona Hijau, Kaltim Berapa Daerah?

JAKARTA- Pemerintah mencatat ada sekitar 102 daerah yang masuk zona…

Minggu, 31 Mei 2020 13:21
Buntut Kematian George Floyd

Amerika Rusuh, Mal Dijarah, Jam Malam di 25 Kota

Setidaknya 25 kota di Amerika Serikat memberlakukan jam malam sebagai…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:53

NAH KAN..!! Ada Tambang Ilegal di Sekitar Bendungan Benanga

SAMARINDA–Banjir di Samarinda tak lepas dari masifnya pembukaan lahan. Membuat…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:49

WAJIB..!! Kantongi Surat Sehat Dulu Baru Beli Tiket

BALIKPAPAN–Setelah ditutup sejak 24 April, Pelabuhan Semayang Balikpapan akan kembali…

Sabtu, 30 Mei 2020 12:47

Angka Sembuh Meningkat, New Normal Tetap Waspada

MESKIPUN jumlah kasus sembuh terus meningkat dibandingkan konfirmasi positif Covid-19,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers