MANAGED BY:
JUMAT
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Senin, 16 September 2019 11:46
MENCURIGAKENNN..!! Pembahasan Revisi UU KPK Masih Tertutup

Presiden Segera Bertemu Pimpinan KPK

Ratusan mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya melakukan aksi unjuk rasa menolak Revisi UU KPK di depan Kantor DPRD Jawa Timur sore Jumat (13/9). (Ahmad Khusaini /Jawa Pos)

PROKAL.CO, JAKARTA– Keputusan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat jabatan belum mendapat jawaban dari Presiden Joko Widodo. Meski demikian, istana membantah tidak responsif. Staf khusus presiden bidang Komunikasi Adita Irawati memastikan bahwa presiden segera menanggapi keputusan ketiga pimpinan lembaga antirasuah tersebut.  

”Dalam waktu dekat, beliau (presiden, Red) akan menyampaikan langsung sikapnya,” ungkap Adita kepada Jawa Pos kemarin (15/9). Namun demikian, dia enggan memberikan bocoran. Perempuan yang pernah bertugas sebagai vice president corporate communications PT Telkomsel itu hanya menyebut, presiden sudah berencana bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Saat ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tengah menyiapkan pertemuan itu. 

Lantas, apakah pertemuan juga akan dilakukan dalam waktu yang cepat? Adita belum bisa memastikan. ”Belum tahu kepastian waktunya,” imbuhnya. DPR juga merespon kegaduhan yang terjadi di tubuh komisi antirasuah. Untuk menyelesaikan masalah pimpinan KPK yang mundur dan sudah menyerahkan mandat kepada presiden, dewan meminta Presiden Jokowi segera melantik dan mengambil sumpah terhadap lima pimpinan KPK terpilih. 

Tentu saja hal itu dilakukan setelah DPR mengesahkan kelimanya dalam sidang paripurna yang rencananya akan digelar pada hari ini (16/9). “Usulan percepatan itu bukan bermaksud ingin mendikte presiden, melainkan melihat situasi dan kondisi di  KPK,” terang anggota Komisi III Nasir Djamil. Menurut dia, situasi sekarang sangat gaduh dan cenderung membuat polarisasi di tengah masyarakat. 

Karena itu, mempercepat pelantikan lima pimpinan KPK yang baru sangat dibutuhkan. Politikus asal Aceh itu menyampaikan bahwa, KPK adalah lembaga yang tidak boleh dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk tujuan di luar penindakan korupsi. Aksi-aksi yang nyaris baku hantam di depan Gedung Merah Putih beberapa waktu lalu, jika dibiarkan maka akan berlarut dan bukan tidak mungkin menimbulkan korban. 

Jika pimpinan KPK yang baru bisa dilantik dalam waktu dekat, mereka diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan situasi dan kondisi di internal KPK sehingga kondusif. Politisi PKS itu menjelaskan bahwa suasana kerja di KPK saat ini sudah tidak nyaman dan bisa tidak terkontrol. “Karena itu, mempercepat pelantikan mereka oleh presiden adalah solusi untuk mengakhiri kegaduhan yang sudah berlangsung beberapa bulan ini,” ujarnya. 

Masinton Pasaribu, anggota Komisi III yang lain menyampaikan, walaupun masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang baru akan berakhir Desember mendatang, tapi percepatan pelantikan tetap bisa dilakukan, karena ada masalah yang muncul ditubuh KPK. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menerangkan, kepemimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Artinya, keputusan harus disepekati dan diambil oleh lima komisioner. 

Jika ada satu saja komisioner yang mundur, maka keputusan yang dikeluarkan akan bermasalah. “Keputusannya bisa digugat,” papar Masinton. Atas dasar itu, lanjut dia, pelantikan bisa dilakukan setelah lima komisioner KPK yang baru ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Legislator asal Dapil Jakarta itu menjelaskan, presiden bisa menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) dalam menangani masalah komisi antirasuah. 

Perppu pernah dikeluarkan presiden saat kepemimpinan Abraham Samad. Saat itu, beberapa komisioner terjerat kasus hukum, sehingga harus ada pergantian. Karena sekarang sudah dipilih pimpinan KPK yang baru, maka presiden tinggal melantik pejabat yang sudah dpilih DPR. Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyayangkan langkah unsur pimpinan KPK yang menyerahkan mandat kepada presiden.

 “Ini menurut kami kami kurangh bijak. Partai saja sangat terbuka terhadap persoalan korupsi, masa KPK sebagai yang terdepan, tapi sepertinya anti kepada kritik, dan anti terhadap masukan-masukan,” tegasnya. Hasto mengatakan, revisi UU yang dilakukan pemerintah dan DPR merupakan upaya untuk memperkuat KPK, bukan pelemahan. Wajar, kata dia, dalam negara demokrasi, ada pro dan kontra terhadap perubahan UU tersebut. 

Sesuai renacana, Baleg DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU KPK hari ini. Seperti sebelumnya, pembahasan akan dilakukan secara tertutup. Masinton menyebut, pembahasan dilakukan tertutup karena dilaksanakan oleh panitia kerja (panja). Menurut dia, hal itu bukan karena ada pasal yang disembunyikan. DPR dan pemerintah akan menyampaikan hasilnya jika sudah selesai.

Ia mengatakan, tidak lama lagi pembahasan akan selesai. “Minggu ini akan selesai,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas juga tidak mau membuka apa hasil yang sudah dicapai dalam pembahasan yang dilakukan pada Jumat lalu (13/9). Dia belum bisa menyampaikan hasil pembahasan yang dilakukan panja. “Belum selesai, kami tidak bisa menyampaikannya dulu,” terang politikus Partai Gerindra itu. 

Beragam kritik terus disuarakan, ratusan massa berencana menggeruduk DPR di Senayan hari ini (16/9). Sebanyak 500 massa ditargetkan hadir untuk menyampaikan aspirasi mengenai pembahasan beberapa undang-undang sekaligus. Yang menjadi agenda utama adalah revisi UU KPK dan KUHP. 

Perwakilan aktivis Lini Zurlia menjelaskan, gol para aktivis dan organisasi masyarakat yang bergabung hari ini adalah bisa menyampaikan masukan secara langsung ke wakil rakyat. ”Aksi akan bersamaan dengan lobi ke DPR untuk tunda pengesahan RKUHP dan menghentikan pembahasan revisi UU KPK,” jelas Lini ketika dihubungi Jawa Pos. 

Aksi massa tersebut dilakukan menyusul keputusan presiden untuk memberikan surpres pembahasan revisi UU KPK dan memberikan mandat pada menteri hukum dan HAM untuk tindak lanjut. Pembahasan yang terkesan tergesa-gesa ini memperkuat dugaan publik terhadap pelemahan KPK. Apalagi, pembahasannya dilakukan tertutup. Kendati presiden sudah menyampaikan ada beberapa poin yang ditolak, namun sebagian poin itu sebenarnya tidak eksis dan tidak menunjukkan upaya penguatan KPK. 

Lini menambahkan, ada beberapa poin yang bakal disampaikan ke DPR selain Revisi UU KPK dan KUHP. Antara lain ada revisi UU Ketenagakerjaan dan UU Pertanahan. Namun agenda utamanya tetap pada penundaan pengesahan RKUHP. ”Tunda pengesahan untuk demokrasi,” lanjutnya. Hal senada disampaikan oleh peneliti ICJR Erasmus Napitupulu. ”Tolak semua (yang dibahas DPR) disahkan,” tegasnya. 

Desakan serupa juga digangukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka meminta supaya DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan Revisi UU KPK. Alasannya jelas, poin yang diubah dinilai melemahkan KPK. ”Dan melemahkan pemberantasan korupsi,” ungkap peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Dia pun mengkritik langkah DPR yang tampak tergesa-gesa lantaran ingin cepat revisi tuntas.

 Menurut Kurnia, ICW melihat ada motif berbalut konflik kepentingan dari langkah tersebut. Misalnya niat melemahkan KPK yang sudh lama muncul. Dia menyebut, isu revisi UU KPK sudah bergulir sejak sembilan tahun lalu. ”Narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong saja,”  terang dia. Buktinya, poin-poin yang hendak direvisi sejak kali pertama isu itu muncul sampai saat ini tidak beda jauh.

 Dugaan konflik kepentingan lain terkait dengan kasus yang banyak ditangani oleh KPK. Kurnia menyatakan bahwa tidak sedikit politisi yang diproses oleh KPK. Sejak 2003 sampai 2018, dia menyatakan, 60 persen pihak yang kena kasus korupsi berasal dari unsur politik. ”Mayoritas perkara yang ditangani KPK melibatkan aktor politik," kata dia. Termasuk di antaranya anggota DPR periode 2014 – 2019 yang saat ini bertugas. 

Berdasar catatan ICW, total ada 23 anggota DPR periode tersebut diproses oleh KPK. Mantan Ketua DPR Setya Novanto dan mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan pun tidak luput dari sasaran. Lebih jauh, dia membeberkan bahwa banyak pula partai politik yang anggotanya harus berurusan dengan KPK karena terlibat korupsi. Golkar, PDIP, PAN, Demokrat, Hanura, PKB, PPP, Nasdem, dan PKS tercatat menyumbang politisi korup.

 Catatan tersebut kian mengukuhkan keteguhan ICW bersama koalisi masyarakat sipil lainnya untuk terus membela KPK. Mereka menegaskan, Revisi UU KPK tidak tepat dan harus dihentikan. ”Jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi,” ujarnya. Dia pun mencontohkan Revisi UU Pemberantasan Tipikor, RUU Perampasan Aset, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai. Supaya pembahasan Revisi UU KPK berhenti dilanjutkan, ICW berharap besar peranan dari masyarakat untuk melawan upaya pelemahan KPK. 

Bukan hanya koalisi masyarakat sipil, aliansi akademisi menolak Revisi UU KPK juga terus menyampaikan penolakan terhadap upaya pelemahan KPK. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo menyebutkan bahwa sampai kemarin sore, tidak kurang 2.338 dosen dari 33 universitas di tanah air menyatakan dukungan mereka untuk KPK. ”Inti subtansinya, penguatan dan menjaga independensi KPK,” kata dia tegas. 

Mereka menilai, ada poin-poin yang tertuang dalam draf Revisi UU KPK justru berpotensi melemahkan. Bukan malah menguatkan. Selain itu, independensi KPK yang selama ini dijaga betul juga terancam. Untuk itu, mereka tidak berhenti menyuarakan penolakan terhadap revisi UU tersebut. Harapannya, KPK sebagai lembaga yang punya peranan besar dalam pemberantasan korupsi tidak dilemahkan. (deb/far/lum/syn)


BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2019 10:19

Dibayangi Ketidakpastian Global, Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Terancam

SAMARINDA – Pertumbuhan ekonomi Kaltim terancam tidak maksimal. Salah satu…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:03

WADUH..!! Ada Temuan Retakan di Pesawat Boeing 737NG

JAKARTA, Jawa Pos - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud)…

Kamis, 17 Oktober 2019 09:58

Jangan Takut Turun ke Jalan, Perppu KPK Masih Ditunggu

JAKARTA – Larangan demonstrasi menjelang pelantikan presiden dikeluarkan aparat. Meski…

Rabu, 16 Oktober 2019 18:09

Ruangan PPK Kementerian PUPR Disegel KPK

PROKAL.CO, SAMARINDA - Salah satu ruangan yang ditempati Pejabat Pembuat…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:54

OTT di Kaltim, KPK Amankan Delapan Orang

Kepala BPJN Ikut Diperiksa--sub     JAKARTA-Untuk kali kedua tahun…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:34

Suami Bakar Istri di Depan Anak, Juga Bawa Kabur Motor Penjaga Kos

SURABAYA– Teriakan minta tolong terdengar di kamar kos yang beralamat…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:33

TNI AD Sanksi Tujuh Anggota, Pastikan Tidak Matikan Karir Prajurit

JAKARTA– Unggahan bernada sumbang atas insiden penusukan terhadap Menteri Koordinator…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:32

KPK Habis, Presiden Tak Kunjung Terbitkan Perppu

JAKARTA– Revisi UU nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK akan…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:30

OTT KPK di Kaltim, Castro : Pemerintah Masih Abai Dalam Pengawasan

PROKAL.CO, SAMARINDA - Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:29

OTT KPK di Kaltim Mendapat Apresiasi dari Pegiat Anti Korupsi Unmul

PROKAL.CO, SAMARINDA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*