MANAGED BY:
JUMAT
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Senin, 16 September 2019 11:38
Kenaikan Harga Jual Eceran Rokok 35 Persen Diminta Dievaluasi

Bisa Berdampak ke Industri, Petani dan Pekerja

Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23 persen mulai tahun depan mendapat respons negatif dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI).

PROKAL.CO, JAKARTA - Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23 persen mulai tahun depan mendapat respons  negatif dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). Kenaikan tarif yang berdampak terkereknya harga jual eceran rokok hingga 35 persen dinilai memiliki risiko yang tidak sederhana.

Ketua Bidang Media AMTI, Hananto Wibisono mengatakan, kenaikan cukai terlalu jauh dari angka inflasi dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Dalam RAPBN 2020, asumsi inflasi ditargetkan 3,1 persen, sementara asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Nah, jika kenaikan cukai mencapai 23 persen, dia menilai bisa berdampak serius pada pelaku industri hasil tembaku (IHT). "Kami meminta p emerintah untuk mempertimbangkan keberlangsungan para pemangku kepentingan IHT," ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (15/9).

Dia mengingatkan, saat ini sektor IHT merupakan industri legal yang masih menjadi tumpuan hidup lebih dari 6 juta orang. Jika terjadi guncangan terhadap industri IHT, maka akan berdampak pada petani dan kelompok pekerja. Selain itu, setiap tahun pemerintah mengandalkan produk hasil tembakau untuk memenuhi target penerimaan perpajakan. Apabila dihitung secara keseluruhan, mulai dari cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau, ditambah pajak rokok, kontribusinya terhadap penerimaan perpajakan rata-rata setiap tahun mencapai 13,1 persen.

Lebih lanjut lagi, kenaikan cukai juga belum tentu meminimalisasi konsumsi rokok. Sebaliknya, justru menjadi stimulant pertumbuhan rokok ilegal. Jika rokok ilegal marajalela, kata dia, maka semua pihak akan dirugikan. Mulai dari pabrikan rokok legal, para pekerjanya, serta para petani tembaku dan cengkih. "Pemerintah juga akan dirugikan karena rokok ilegal tidak membayar cukai," imbuhnya.

Padahal, target penerimaan dari cukai hasil tembakau sebesar Rp 171,9 triliun pada tahun 2020. Sebaiknya, lanjut Hananto, pemerintah melibatkan petani, pekerja dan pelaku IHT dalam perumusan kebijakan dan perundang-undangan yang memengaruhi keberlangsungan IHT.

Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan menambahkan, keputusan pemerintah menaikan cukai rokok 23 persen akan memberatkan pelaku IHT. Terlebih, kenaikan cukai itu akan berdampak pada naiknya harga jual eceran rokok sebesar 35 persen. Henry mengeluhkan, keputusan kenaikan cukai ini tidak pernah dikomunikasikan dengan kalangan industri.

“Selama ini informasi yang kami terima rencana kenaikan cukai di kisaran 10 persen. Angka yang moderat bagi kami, meski berat,” kata Henry. Rata-rata, setiap tahunnya cukai rokok memang mengalami kenaikan sekitar 10-11 persen. Namun tahun lalu tarif cukai rokok tidak naik.

Kenaikan cukai rokok dan harga jual eceran yang agak drastic ini akan memaksa pelaku IHT menyetor cukai dalam jumlah yang besar. Diperkirakan pada tahun depan cukai yang disetorkan pelaku industry kepada pemerintah mencapai Rp 185 triliun. Sementara tahun ini target cukai Rp 157 triliun.

Artinya kemungkinan aka nada kenaikan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp 28 triliun pada tahun depan. Di samping cukai, kata Henry, pelaku industry juga masih dibebankan pajak rokok 10 persen serta dan PPN 9,1 persen dari harga jual eceran. “Dengan demikian setoran kami ke pemerintah bisa mencapai Rp 200 triliun. Belum pernah terjadi kenaikan cukai dan harga jual eceran yang sebesar ini. Benar-benar di luar nalar kami,” keluhnya.

Selain itu, pelaku IHT saat ini juga menghadapi situasi pasar yang masih lesu. Henry mengkhawatirkan produksi yang kian turun seiring pendapatan yang berkurang, karena harga rokok tambah mahal. Hal ini akan berakibat pada menurunnya penyerapan tembakau dan cengkih, serta dampak pada menurunnya serapan tenaga kerja.

“Kelihatannya memang pemerintah tidak peduli pada industri hasil tembakau. Tidak memperhatikan nasib tenaga kerja dan petani tembakau dan cengkih. Kami tidak bisa membayangkan kesulitan yang akan kami hadapi ke depan,” tukasnya. (far/rin)


BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2019 10:33

10 BUMN Bantu Merpati Terbang Lagi

JAKARTA– Sepuluh badan usaha milik negara (BUMN) bersinergi untuk membangkitkan…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:17

Apindo Berencana Bangun Kawasan Ekonomi, Lirik Lahan 10 Hektare di Kawasan IKN

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim bertekad untuk berkontribusi dalam pembangunan…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:14

Ikuti Tren untuk Menangkan Persaingan Pasar

DI mana ada kemauan di situ ada jalan. Pernyataan ini…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:13

Realisasi Baru Capai 67,97 Persen , DJP Kaltimra Kejar Target Pajak

BALIKPAPAN – Target Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Kalimantan Timur…

Selasa, 15 Oktober 2019 11:50

2020, Bankaltimtara Siap Bertransformasi ke Digital

SAMARINDA- Tak hanya hadir di seluruh kecamatan di Bumi Etam,…

Senin, 14 Oktober 2019 12:44

Jalan Terjal Pemenuhan Daging Sapi

Upaya Pemprov Kaltim mendorong pemenuhan konsumsi daging sapi melalui penggemukan…

Senin, 14 Oktober 2019 12:43

Jaga Kualitas Uang Layak Edar

SAMARINDA- Bank Indonesia (BI) terus berusaha menjaga kondisi uang yang…

Senin, 14 Oktober 2019 12:23

Bankaltimtara Berkontribusi Nyata Bagi Kaltim

SAMARINDA- PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim dan Kaltara atau…

Senin, 14 Oktober 2019 11:35

HUT Bankaltimtara ke 54, Gubernur Isran Singgung Calon Dirut

PROKAL.CO, SAMARINDA - PT BPD Kaltim Kaltara atau lebih dikenal…

Senin, 14 Oktober 2019 09:54

Perkuat Modal, Bank Kecil Merger

SOLO – Jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) di Jatim terus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*