Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kaltim mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas jalan di Bumi Etam. Ini untuk mendukung mobilitas barang dan memangkas biaya jasa.
BALIKPAPAN – Permintaan ini cukup beralasan. Sebab Tol Balikpapan-Samarinda yang diharapkan bisa menjadi jalur utama para pengusaha mendistribusikan barang tak kunjung dibuka. Ketua ALFI Kaltim Faisal Tola, mengatakan, peningkatan kualitas jalan atau infrastruktur dapat memperlancar pembangunan daerah.
Sayang, saat ini banyak ruas jalan yang rusak. Kondisi ini dapat menghambat distribusi barang dan jasa di Bumi Etam. “Salah satu kendala dalam distribusi logistik adalah jalan yang buruk. Ini harus jadi perhatian pemerintah bila ingin memastikan pasokan barang di daerah,” katanya, Minggu (15/9).
Dia mengatakan, salah satu komponen yang cukup mahal dan membebani harga kebutuhan pokok adalah distribusi. Makin murah biaya angkutan, maka ongkos yang dibebankan kepada konsumen atau masyarakat bisa makin murah.
Berkaitan dengan pembangunan Tol Balikpapan–Samarinda, ALFI menilai proyek tersebut adalah langkah yang tepat. Hanya, lagi-lagi ALFI berharap tarif yang dikenakan tidak mahal. “Pembangunan infrastruktur jalan tol Balikpapan-Samarinda itu bisa memudahkan jalur logistik. Asal tarif tak mahal, maka harga barang ke masyarakat juga bisa rendah,” sambungnya. Pembangunan jalan yang baik dapat memperkuat Balikpapan sebagai pintu masuk Kaltim sebagai ibu kota negara yang baru.
Terpisah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, Ditjen Bina Marga, Refly Ruddy Tangkere, berharap ada kerja sama yang apik dengan perusahaan. Supaya pemeliharaan jalan dapat berjalan maksimal. “Kami berharap truk-truk tambang membuat jalan khusus,” kata Refly.
Menurutnya, perbaikan dan rehabilitasi jalan yang dilakukan pemerintah tidak berumur panjang karena dilintasi kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi dan kapasitas muatan. Pembatasan muatan truk tidak dapat direalisasikan, karena pada umumnya jalan utama masih digunakan untuk mengangkut sawit dari perkebunan rakyat dan batu bara.
“Terkadang truk membawa muatan lebih dari beban. Bisa sampai 15 ton atau lebih. Kalau membawa barang lebih dari 8 ton, seharusnya menggunakan truk yang memiliki roda belakang lebih dari empat atau dua. Mereka yang melintas di jalan ikut bertanggung jawab,” imbuh Refly.
Di sisi lain, lanjut dia, kontur tanah di Kaltim secara alamiah terdapat potensi batu bara. Sehingga berdampak pada terjadinya patahan ketika terpapar air. Hal itu menyebabkan kondisi jalan yang mudah mengalami pasang susut.
Untuk menjaga ruas jalan seperti di daerah Waru, Paser, pihaknya bekerja sama dengan perusahaan tambang swasta yang menambang di kawasan tersebut. Tak hanya itu, target kemantapan jalan di Kaltim akan sulit dicapai dengan anggaran dana perbaikan sebesar Rp 500 miliar. Akibatnya balai Pelaksana Jalan Nasional hanya dapat melakukan rehabilitasi rutin serta penambalan jalan. (aji/ndu/k18)
