Ibu kota negara pindah ke Kaltim. Namun pemerintah menyiapkan Kaltara sebagai daerah penyangga pangan ibu kota. Agar tak mengandalkan impor.
M RIDUHAN, Balikpapan
MENEMPATKAN Kaltara sebagai lokasi daerah memproduksi pangan dianggap langkah strategis. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Justan Riduan Siahaan berharap, ke depan Indonesia bisa meniadakan impor beras atau pangan lainnya. Distribusi pangan ke ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara serta sekitarnya bisa terpenuhi.
Justan menyebut ada tiga kabupaten yang sudah dipilih pihaknya. “Yakni Bulungan, Malinau, dan Nunukan," katanya. Soal konsep, dia menjelaskan, pembangunan daerah penyangga pangan ibu kota baru, yaitu dengan sistem klaster. Khusus untuk Bulungan, pembangunannya berupa wilayah sentra produksi padi, cabai, dan bawang merah. “Sama halnya dengan Nunukan,” ucapnya.
Untuk Malinau, kata dia, akan digarap menjadi sentra produksi padi dan jagung. Karena itu, dia minta, untuk kepala dinas di masing-masing kabupaten untuk aktif berkomunikasi. Jangan bekerja sendiri-sendiri. “Tapi harus kerja bersama dengan semua pihak. Termasuk pihak legislatif," ujarnya.
Justan menegaskan, untuk kabupaten lain yang tidak terpilih sebagai penyangga pangan ibu kota baru, bukan berarti kabupaten tersebut tidak diperlukan. Kementan menegaskan tetap membantu. “Sehingga daerah di luar klaster juga mampu menyediakan pangan,” ujarnya.
Dia membeber, Kementan selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla menunjukkan prestasi menggembirakan. Meski secara anggaran pada 2014-2019 trennya turun 33,65 persen. Namun sektor pertanian justru ekspor dan produk domestik bruto (PDB) pertanian meningkat.
Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton. Dan tercatat dalam lima tahun terakhir, ekspor naik 9 juta ton. Pada 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun pada 2018, mencatat nilai tertinggi, yakni 42,5 juta ton. “Nilai PDB pertanian pun naik, yakni dari target PDB 3,5 persen, pertanian mampu menembus 3,7 persen,” bebernya.
BPS pun mencatat, kinerja Kementan itu mampu menurunkan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan, dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,69 persen pada 2018. Begitu pun penduduk miskin di perdesaan menurun dari 14,17 persen pada 2014 menjadi 13,2 persen pada 2018.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun mencatat, investasi sektor pertanian meningkat tajam. Pada 2013 hanya Rp 29,3 triliun, namun tahun 2018 naik menjadi Rp 61,6 triliun sehingga naik 110 persen. “Kepada para petani, banggalah bisa memenuhi pangan Indonesia. Bahkan pangan kita sudah banyak diekspor,” sambungnya.
INVESTASI PANGAN
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyebutkan, sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Selama ini, yakni Rp 7,1 triliun. Populasi 260 juta jiwa dan tingkat konsumsi pangan yang tinggi menjadi pendorong investasi di sektor pangan terkerek.
Perwakilan Kadin, Suharyo Husein pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Investasi Bidang Tanaman Pangan di Depok, Kamis malam (12/9) lalu menyebut ada beberapa usulan kebijakan untuk menderaskan investasi khususnya di bidang tanaman pangan.
