Payung Hukum IKN Sedang Digodok

- Jumat, 13 September 2019 | 10:15 WIB

SAMARINDA–Tumpukan pekerjaan menanti setelah kepastian hijrahnya ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Kendati sudah diumumkan presiden sekitar sebulan lalu, proses pindah belum benar-benar bergerak. Bahkan, payung hukumnya sedang diselesaikan di pusat.

Gubernur Kaltim Isran Noor tidak menampik bahwa belum bisa berbuat banyak meski pilihan ibu kota anyar telah dijatuhkan ke Bumi Etam. Namun, bukan berarti pemprov diam saja. “Kami menunggu koordinasi dari Jakarta (pemerintah pusat). Kalau di sana sudah oke, kami oke juga,” ujarnya.

Dia menegaskan, semua bergantung perintah saja. Apabila perintah dari presiden mengenai IKN keluar, pihaknya segera menjalankan sesuai ketentuan. Namun sekarang, tahapannya masih berlangsung.

“Yang jelas, kami juga lagi menunggu. Tidak bisa memaksa pemerintah pusat untuk mempercepat. Banyak yang harus dikerjakan,” ungkap dia.

Disinggung mengenai lahan, mantan bupati Kutai Timur (Kutim) itu enggan berkomentar banyak. Begitu pula terkait lokasi pastinya ibu kota baru. Meski seperti yang diumumkan Presiden Joko Widodo bahwa kawasan IKN meliputi Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU). “Memang tidak dijelaskan. Disepakati belum boleh dijelaskan. Kami ikuti perintah,” singkatnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kaltim Ikhwan Datu Adam mengatakan, pemindahan IKN masih berproses. Sekarang pemerintah sedang menggodok payung hukum. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saling berkoordinasi.

“Semua aman. Kaltim sudah ditetapkan sebagai ibu kota. Jadi, tidak ada masalah. Pemprov sudah benar menunggu kabar dari pusat. Jika ada pro dan kontra, itu hal biasa. Yang penting, semua bisa berjalan dengan baik,” ungkap politikus Demokrat itu.

Dia menyarankan, semua pihak termasuk masyarakat sabar menunggu. Pasalnya, semua tahapan masih berproses. “Memang tidak mudah. Ini hanya masalah waktu. Insyaallah akan diparipurnakan meskipun belum dijadwalkan,” sebutnya.

Kendati demikian, dia yakin, dalam waktu dekat kemungkinan paripurna akan dilaksanakan. Sebenarnya, lanjut dia, permasalahan IKN terganjal masalah yang terjadi di Papua.

“Presiden diminta fokus kepada Papua dulu. Tidak bisa dipandang sebelah mata (masalah di Papua). Apalagi Papua sudah minta referendum. Kalau sudah selesai baru kembali diurus permasalahan ibu kota,” ucap dia.

“Tapi, insyaallah aman. Sabar saja menunggu prosesnya. Lagi pula sudah diumumkan bahwa Kaltim sebagai ibu kota. Yang mendengar seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau payung hukum sudah diparipurnakan, tidak ada lagi hambatan. Kami pun berharap masalah ini cepat terselesaikan,” pungkasnya.

Lokasi istana negara atau pusat pemerintahan di Kecamatan Sepaku memang kian menguat. Pemerintah pusat diketahui sudah menginventarisasi keperluan lahan di Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya.

Kementerian ATR menjalankan program inventarisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) di tiga kawasan tersebut. Camat Sepaku Risman Abdul mengatakan, sudah lebih sepekan belakangan tim Kementerian ATR/BPN melakukan survei lapangan.

Dia mendapat laporan, Rabu (11/9), tim telah mengidentifikasi lahan seluas 7 ribu hektare di Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya. Pusat pemerintahan diperkirakan berada di tiga kawasan tersebut.

Dari lahan yang diidentifikasi tersebut, di antaranya merupakan lahan milik PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) yang sebagian lahan konsesinya masuk Kecamatan Sepaku. Adapun lahan yang dimiliki IHM dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK HTI) seluas 41.219,97 hektare.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X