MANAGED BY:
SENIN
28 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 12 September 2019 10:06
Capim Kompak Setuju Revisi UU KPK

Terkait SP3, Penyadapan dan Wadah Pegawai

Padahal, tambah dia, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan bahwa pencegahan korupsi diberikan ke empat lembaga. Selain KPK ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemendagri dan KemenPAN RB. Salah satu perintah Perpres itu meminta KPK sebagai sekretariat nasional pencegahan korupsi. "Di mana sekarang ada sekretariat nasional pencegahan korupsi. Coba dicek. Tidak ada itu," tegasnya. 

Nawawi menyampaikan dirinya mendukung sejumlah draf revisi UU KPK.  Di antaranya yang disetujui adalah pemberian kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Alasannya karena sesuai dengan azas kepastian hukum. "Semua negara mengatur soal SP3," imbuhnya. 

Nawawi juga mengaku setuju bahwa penyadapan oleh KPK harus diawasi. Nah, pembentukan Dewan Pengawas KPK, kata dia, dapat berwenang memberikan izin penyadapan atas sebuah perkara yang ditangani penyidik. Dia menilai ketentuan itu bukan barang baru di dalam penegakan hukum. "Dengan catatan bahwa penyadapan hanya bisa dilakukan saat masuk tahap penyidikan. Bukan penyelidikan," papar pria yang 30 tahun menjadi hakim itu.  

Lebih jauh disampaikan, Nawawi mengkritik keberadaan wadah pegawai KPK yang dinilai tak sesuai dengan konsep lembaga kenegaraan Republik Indonesia. Dia lantas setuju dengan poin draf revisi UU KPK soal pegawai KPK dimasukkan dalam kategori aparatur sipil negara (ASN). "Sehingga tidak ada struktur birokrasi negara yang bertindak seakan-akan sebagai oposisi terhadap kebijakan politik pemerintah," jelasnya. 

Namun dia menolak salah satu draf revisi UU KPK. Yaitu berkaitan dengan KPK harus berkoordinasi dengan kejaksaan dalam proses penuntutan. "Ini tidak bisa. Independensi KPK bisa terganggu kalau koordinasi dengan Kejaksaan Agung," imbuhnya. 

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Senin, 28 September 2020 17:53

Di PPU, Besok Denda Rp 1 Juta Berlaku

ASEP SAIFI/KP     PENAJAM - Masa sosialisasi soal Peraturan…

Senin, 28 September 2020 16:07
Menelusuri Penjualan Ponsel Black Market di Balikpapan

Yang Gelap yang Menggiurkan, Tetap Bisa Dipakai meski Berstatus Ponsel Black Market

Terhitung 18 April lalu, keberadaan ponsel black market (BM) diblokir.…

Senin, 28 September 2020 16:06

“Akali” Aturan, Barang BM Bisa Dipakai

KEBERADAAN ponsel black market (BM) di Balikpapan banyak dipasok dari…

Senin, 28 September 2020 16:05

Pengawasan IMEI, Disambut Positif Distributor Resmi

LANGKAH pemerintah untuk pengaktifan pengawasan IMEI mendapat sambutan baik dari…

Minggu, 27 September 2020 09:52

Calon Wali Kota Bontang Positif Covid-19, Kata Wakilnya, Sudah Normal

Daftar calon kepala daerah di Kaltim pada Pilkada 2020 yang…

Minggu, 27 September 2020 09:50

Kaltim Kebagian Tiga Juta Vaksin Covid-19, Dibagi Awal Tahun Depan

SAMARINDA – Jumat (25/9), rekor penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di…

Minggu, 27 September 2020 09:42

Dana Kampanye Pilwali Balikpapan Dibatasi Rp 5 Miliar

BALIKPAPAN–Dana kampanye Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Balikpapan 2020 dibatasi. Komisi…

Sabtu, 26 September 2020 13:04

Di Kabupaten Ini, Denda Rp 1 Juta untuk Tak Pakai Masker Mulai 29 September

Harus ada efek jera bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan.…

Sabtu, 26 September 2020 13:00

Waswas Lonjakan Kredit Macet

Risiko kredit perbankan di Balikpapan pada triwulan II 2020 mengalami…

Sabtu, 26 September 2020 11:58

Menyingkap Keindahan di Ujung Utara Kutim, Kembar Siapat Waterfall

Kabupaten Kutai Timur (Kutim) rupanya menyimpan banyak destinasi wisata tersembunyi.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers