MANAGED BY:
SABTU
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 12 September 2019 10:06
Capim Kompak Setuju Revisi UU KPK

Terkait SP3, Penyadapan dan Wadah Pegawai

PROKAL.CO, JAKARTA– Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) KPK berlangsung di ruang komisi III DPR, kemarin (11/9). Secara bergantian lima capim mengikuti fit and proper test dengan dipanel seluruh anggota. Sampai pukul 22.00 tadi malam, rangkaian tersebut masih berlangsung. 

Secara berurutan, lima capim yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron dan I Nyoman Wara.

Adapun lima capim lainnya dijadwalkan mengikuti fit and proper test dilanjutkan hari ini (12/9). Mereka adalah Alexander Marwata, Johanis Tanak, Luthfi Jayadi Kurniawan, Firli Bahuri dan Roby Arya. 

Para capim kemarin menjabarkan hasil pandangannya. Nawawi Pomolango adalah capim pertama yang mendapat giliran. Dalam paparannya, pria yang kini menjabat hakim di Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Bali, itu banyak menyampaikan kritik bertubi-tubi ke institusi KPK. 

Menurutnya, kinerja KPK saat ini seperti orang yang berolahraga dengan Treadmill. "Kalau dari jauh, kita lihat orang di treadmill itu seperti lari kencang, tapi sesungguhnya hanya jalan di tempat," ujar Nawawi.  Bahkan dia menganalogikan kinerja KPK bak orang yang pulang larut malam dari aktivitas dunia malam. "Seperti orang baru pulang  dugem. Sempoyongan," ujarnya. 

Saat ini, papar dia, KPK sebagai institusi merasa telah menjadi lembaga paling hebat. Khususnya dalam pemberantasan korupsi. Sehingga lembaga superbodi itu berjalan dengan program dan kewenangan sendiri. Tanpa melibatkan lembaga lain. "Seolah tanpa diatur undang-undang," katanya. 

Padahal, tambah dia, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan bahwa pencegahan korupsi diberikan ke empat lembaga. Selain KPK ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemendagri dan KemenPAN RB. Salah satu perintah Perpres itu meminta KPK sebagai sekretariat nasional pencegahan korupsi. "Di mana sekarang ada sekretariat nasional pencegahan korupsi. Coba dicek. Tidak ada itu," tegasnya. 

Nawawi menyampaikan dirinya mendukung sejumlah draf revisi UU KPK.  Di antaranya yang disetujui adalah pemberian kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Alasannya karena sesuai dengan azas kepastian hukum. "Semua negara mengatur soal SP3," imbuhnya. 

Nawawi juga mengaku setuju bahwa penyadapan oleh KPK harus diawasi. Nah, pembentukan Dewan Pengawas KPK, kata dia, dapat berwenang memberikan izin penyadapan atas sebuah perkara yang ditangani penyidik. Dia menilai ketentuan itu bukan barang baru di dalam penegakan hukum. "Dengan catatan bahwa penyadapan hanya bisa dilakukan saat masuk tahap penyidikan. Bukan penyelidikan," papar pria yang 30 tahun menjadi hakim itu.  

Lebih jauh disampaikan, Nawawi mengkritik keberadaan wadah pegawai KPK yang dinilai tak sesuai dengan konsep lembaga kenegaraan Republik Indonesia. Dia lantas setuju dengan poin draf revisi UU KPK soal pegawai KPK dimasukkan dalam kategori aparatur sipil negara (ASN). "Sehingga tidak ada struktur birokrasi negara yang bertindak seakan-akan sebagai oposisi terhadap kebijakan politik pemerintah," jelasnya. 

Namun dia menolak salah satu draf revisi UU KPK. Yaitu berkaitan dengan KPK harus berkoordinasi dengan kejaksaan dalam proses penuntutan. "Ini tidak bisa. Independensi KPK bisa terganggu kalau koordinasi dengan Kejaksaan Agung," imbuhnya. 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 11:40

Ketika Ribuan Mahasiswa Menyuarakan Penolakan RUU KUHP dan UU KPK

Keprihatinan yang sama terhadap isu RUU KUHP dan UU KPK…

Sabtu, 21 September 2019 11:26
RUU KUHP Hanya Ditunda, Bukan Dibatalkan

Jokowi Minta 14 Pasal RUU KUHP Dikaji Ulang

JAKARTA– Makin tingginya gelombang penolakan pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang…

Jumat, 20 September 2019 12:13

Walhi Yakin Korporasi Terlibat Karhutla

SAMARINDA–Dugaan lahan dibakar untuk kepentingan perkebunan menguat. Kebun sawit diindikasikan…

Jumat, 20 September 2019 11:39

Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltim-Kaltara Sudah Tembus..!! Tapi...

BALIKPAPAN- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap…

Jumat, 20 September 2019 11:11

YESSS..!! Transportasi IKN: Kereta Tanpa Awak dan Rel

Semenjak penetapan ibu kota negara (IKN) di Kaltim, kementerian satu…

Jumat, 20 September 2019 11:10

Beri Tenggat hingga Akhir Bulan

BALIKPAPAN–Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim tampaknya hanya…

Jumat, 20 September 2019 11:09

19 Hari, 36 Kasus Karhutla di PPU

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) masih mengancam Kabupaten Penajam Paser…

Jumat, 20 September 2019 10:49

Pedagang Sex Toys Ditangkap, Padahal Lagi Laris-larisnya Dibeli Pria dan Perempuan Paruh Baya

BALIKPAPAN – Melakoni pekerjaan sebagai pedagang sex toys alias alat…

Jumat, 20 September 2019 10:45

Jokowi Diminta Tunjuk Koordinator Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA – Rencana pemindahan ibu kota negara ditargetkan terlaksana pada…

Jumat, 20 September 2019 09:57

NAH ..!! Produksi Batu Bara Kaltim Menurun

SAMARINDA—Jumlah produksi batu bara Kaltim mengalami penurunan dari Juni 2018…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*