MANAGED BY:
SELASA
12 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 12 September 2019 10:06
Capim Kompak Setuju Revisi UU KPK

Terkait SP3, Penyadapan dan Wadah Pegawai

PROKAL.CO, JAKARTA– Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) KPK berlangsung di ruang komisi III DPR, kemarin (11/9). Secara bergantian lima capim mengikuti fit and proper test dengan dipanel seluruh anggota. Sampai pukul 22.00 tadi malam, rangkaian tersebut masih berlangsung. 

Secara berurutan, lima capim yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron dan I Nyoman Wara.

Adapun lima capim lainnya dijadwalkan mengikuti fit and proper test dilanjutkan hari ini (12/9). Mereka adalah Alexander Marwata, Johanis Tanak, Luthfi Jayadi Kurniawan, Firli Bahuri dan Roby Arya. 

Para capim kemarin menjabarkan hasil pandangannya. Nawawi Pomolango adalah capim pertama yang mendapat giliran. Dalam paparannya, pria yang kini menjabat hakim di Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Bali, itu banyak menyampaikan kritik bertubi-tubi ke institusi KPK. 

Menurutnya, kinerja KPK saat ini seperti orang yang berolahraga dengan Treadmill. "Kalau dari jauh, kita lihat orang di treadmill itu seperti lari kencang, tapi sesungguhnya hanya jalan di tempat," ujar Nawawi.  Bahkan dia menganalogikan kinerja KPK bak orang yang pulang larut malam dari aktivitas dunia malam. "Seperti orang baru pulang  dugem. Sempoyongan," ujarnya. 

Saat ini, papar dia, KPK sebagai institusi merasa telah menjadi lembaga paling hebat. Khususnya dalam pemberantasan korupsi. Sehingga lembaga superbodi itu berjalan dengan program dan kewenangan sendiri. Tanpa melibatkan lembaga lain. "Seolah tanpa diatur undang-undang," katanya. 

Padahal, tambah dia, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan bahwa pencegahan korupsi diberikan ke empat lembaga. Selain KPK ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemendagri dan KemenPAN RB. Salah satu perintah Perpres itu meminta KPK sebagai sekretariat nasional pencegahan korupsi. "Di mana sekarang ada sekretariat nasional pencegahan korupsi. Coba dicek. Tidak ada itu," tegasnya. 

Nawawi menyampaikan dirinya mendukung sejumlah draf revisi UU KPK.  Di antaranya yang disetujui adalah pemberian kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Alasannya karena sesuai dengan azas kepastian hukum. "Semua negara mengatur soal SP3," imbuhnya. 

Nawawi juga mengaku setuju bahwa penyadapan oleh KPK harus diawasi. Nah, pembentukan Dewan Pengawas KPK, kata dia, dapat berwenang memberikan izin penyadapan atas sebuah perkara yang ditangani penyidik. Dia menilai ketentuan itu bukan barang baru di dalam penegakan hukum. "Dengan catatan bahwa penyadapan hanya bisa dilakukan saat masuk tahap penyidikan. Bukan penyelidikan," papar pria yang 30 tahun menjadi hakim itu.  

Lebih jauh disampaikan, Nawawi mengkritik keberadaan wadah pegawai KPK yang dinilai tak sesuai dengan konsep lembaga kenegaraan Republik Indonesia. Dia lantas setuju dengan poin draf revisi UU KPK soal pegawai KPK dimasukkan dalam kategori aparatur sipil negara (ASN). "Sehingga tidak ada struktur birokrasi negara yang bertindak seakan-akan sebagai oposisi terhadap kebijakan politik pemerintah," jelasnya. 

Namun dia menolak salah satu draf revisi UU KPK. Yaitu berkaitan dengan KPK harus berkoordinasi dengan kejaksaan dalam proses penuntutan. "Ini tidak bisa. Independensi KPK bisa terganggu kalau koordinasi dengan Kejaksaan Agung," imbuhnya. 

loading...

BACA JUGA

Senin, 11 November 2019 22:57
Sindikat Mafia Minyak Beroperasi di Dekat Tambang

Dicuri di Sangasanga, Diolah di Samarinda

Selain mengamankan ratusan ton minyak mentah yang diduga ilegal, aparat…

Senin, 11 November 2019 22:38

Subsidi Tetap Harus Dibarengi Cleansing Data

JAKARTA– Pekerjaan rumah untuk membenahi BPJS Kesehatan masih banyak. Menaikkan…

Senin, 11 November 2019 13:29
(1) Indonesia U-19 vs Korea Utara U-19 (1)

Karena Berjuang Layaknya Pahlawan

JAKARTA– ’’Kami sudah sepakat sebelum pertandingan. Hari ini 10 November…

Senin, 11 November 2019 13:19
Isu Kesehatan di Pulau-Pulau Terpencil Indonesia (1)

Bu Bidan Merangkap Perawat Sekaligus Dokter

”Sedih karena saya tidak bisa berbuat banyak,” ucap bidan honorer…

Senin, 11 November 2019 13:03

Pembukaan Pendaftaran Seleksi ASN Tidak Serentak

JAKARTA - Pendaftaran rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) mulai dibuka…

Senin, 11 November 2019 00:21

Bandara APT Pranoto Ditutup, Penumpang di Sepinggan Bertambah Sekitar 90 Ribu

BALIKPAPAN-Bandara APT Pranoto, Samarinda bakal ditutup sementara selama 20 hari.…

Senin, 11 November 2019 00:14

Pangkas Lagi Alokasi Dasar Dana Desa

MALANG –Pemerintah bakal mengubah formula penyaluran dana desa tahun depan.…

Senin, 11 November 2019 00:13

CPNS Pemprov Didominasi Tenaga Pendidik, Prioritaskan Kabupaten Terjauh

BALIKPAPAN-Para pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kaltim tampaknya…

Minggu, 10 November 2019 13:41

Menkes Mau Subsidi Peserta BPJS Kesehatan Kelas III, BISA KOK..!!

Rencana Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan subsidi bagi peserta…

Sabtu, 09 November 2019 22:15

Penipuan Targetkan Pejabat Terbongkar, Beraksi Lintas Provinsi, Dikendalikan Narapidana di Sumatera

SENDAWAR-Jaringan penipuan lintas pulau terbongkar. Polres Kutai Barat membekuk sindikat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*