MANAGED BY:
MINGGU
27 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SAMARINDA

Rabu, 11 September 2019 16:41
Pendaftaran Terindikasi Pungli, Parpol Klaim Saban Pemilu Ada

Puluhan Juta untuk Formulir Cawali

Herdiansyah H

PROKAL.CO,

SAMARINDA–Partai politik mulai memanaskan mesinnya jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Samarinda 2020. Dari proses ini, ada yang sama dan tidak pernah berubah saban penjaringan serupa dihelat di setiap pesta demokrasi. Adanya biaya pendaftaran yang jumlahnya tidaklah murah, setiap partai mematok harga beragam. Dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta mendaftar.

PAN mematok biaya pendaftaran untuk setiap bakal calon Rp 10 juta. Jasno, ketua PAN Samarinda, mengaku biaya itu untuk mengakomodasi kebutuhan penyampaian visi-misi hingga sosialisasi ke ranting partai di setiap kecamatan. “Makanya dibebankan biaya pendaftaran,” ucapnya.

Ihwal ini rupanya dinilai akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, bahwa penetapan biaya yang dibebankan itu terindikasi melanggar peraturan, khususnya Pasal 47 UU 8/2015 tentang Pilkada. “Dampaknya luas, dari terbatasnya hak memilih dan dipilih hingga edukasi politik ke masyarakat yang berujung pada asumsi politik itu mahal,” tuturnya, beberapa waktu lalu.

Tak menutup kemungkinan, lanjut pria yang akrab disapa Castro itu, parpol yang menerapkan tersebut jelas bisa diganjar sanksi administrasi dan pidana. “Karena aturan ini jelas menyiratkan jika parpol atau gabungan parpol tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun ketika proses pencalonan berjalan,” sebutnya.

Senada, Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo menuturkan, sumber keuangan yang diperoleh dari pungutan biaya pendaftaran pencalonan tidak memiliki payung hukum. Dengan demikian, bisa dikategorikan sebagai pungutan liar.

Menukil UU 2/2008 tentang Partai Politik, dalam Pasal 34 tentang Keuangan, sumber keuangan partai hanya bersumber dari tiga jenis, yakni iuran anggota, sumbangan sah menurut hukum, dan bantuan keuangan (bankeu) dari APBN/APBD. “Semua kegiatan mesin partai dananya pasti bersumber dari tiga hal ini,” terangnya.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 04 Februari 2020 12:04

Kritik Kota lewat Lirik Rap, Wajah Samarinda dari Lagu “Samar Indah"

Hanya di Samarinda kita bisa hidup sama rendah Nikmati tepian…

Selasa, 04 Februari 2020 12:03

Berkas Pasar Baqa Dilimpah, Rabu, Sidang Perdana

SAMARINDA-Berkas dugaan korupsi tiga tersangka Pasar Baqa sudah digulirkan Korps…

Selasa, 04 Februari 2020 12:01

Terima Paket Ganja 2,5 Kilo, Mahasiswi Ini Mengaku Cuma Diupah Rp 300 Ribu

SAMARINDA - Tersangka inisial IT yang menerima paket 2,5 kilogram…

Selasa, 04 Februari 2020 12:00

Merasa Dipalak Ketika Berkendara di Samarinda? Dua Pria Ini Mungkin Pelakunya

SAMARINDA - Tim Macan Borneo Satreskrim Polres Samarinda akhirnya meringkus…

Selasa, 04 Februari 2020 11:59

Hanya Sakit Demam, RS AWS Bantah Merawat 1 Pasien Terkena Corona Virus

SAMARINDA - Rumah Sakit AW Sjahranie (RS AWS) Samarinda membantah…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:48

Pengedar Sabu Berbahan Tawas Ditangkap

SAMARINDA-Banyaknya pemakai narkoba jenis sabu rupanya menjadi peluang bagi Kene…

Sabtu, 01 Februari 2020 11:10

Begini Kondisi Terakhir Sopir Truk yang Sebabkan 4 Nyawa Melayang di Gunung Manggah Itu...

SAMARINDA- Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) Polresta Samarinda, pada Kamis…

Sabtu, 01 Februari 2020 09:05

Jalin Kerjasama dengan Rumah Sakit, Poltekkes “Nyebrang” ke Malaysia

SAMARINDA-Terus melebarkan sayap, kini Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes)…

Jumat, 31 Januari 2020 23:46

Samarinda Masih Kekurangan Pengajar

Di Samarinda, ada sekitar 2 ribu guru honorer. Mereka tengah…

Jumat, 31 Januari 2020 23:45

Perlu Waktu Realisasikan DOB Samarinda Seberang

SAMARINDA–Usul menjadikan Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers