JAKARTA– BMKG memperkirakan musim kering akan terus berlangsung hingga November 2019. Jumlah titik panas (hotspot) meningkat tajam pada periode tanggal 4 hingga 9 September 2019. Tersebar merata baik di Kalimantan, Sumatera, maupun Semenanjung Malaya.
Berdasarkan data perbandingan antara citra Satelit Sentinel dan Himawari, BMKG menyimpulkan ada kenaikan mencolok jumlah titik api di Semenanjung Malaya yang mulanya berjumlah 1038 pada 6 September, menjadi 1423 titik pada 7 September 2019.
Hal inilah yang membuat Kepala BMKG Dwikorita Karnawati meragukan klaim bahwa ada pergerakan polusi lintas negara (transboundary haze) sebagaimana yang diberitakan di salah satu surat kabar di Malaysia. Menurut Dwikorita, kedua wilayah sama-sama memiliki hotspot. “Misalnya di perbatasan Kalimantan Barat, baik di wilayah Kalbar, maupun di Sarawak itu sama-sama ada hotspotnya,” jelasnya (10/9).
Sehingga menurut Dwikorita, tidak tepat jika asap yang terdeteksi di atas wilayah Sarawak disebut berasal dari Indonesia. Sementara untuk Semenanjung Malaya yang berdampingan dengan Sumatera, Dwikorita juga mengatakan tidak mungkin asap menyeberang karena ada aliran angin yang kuat di Selat Malaka. “Anginnya bergerak dari Tenggara ke Barat Laut, jadi tidak mungkin asap itu menyeberang ke Semenanjung Malaya” jelasnya.
Sementara itu, kualitas udara di 6 Provinsi yang terpapar asap belum juga membaik. Menurut laporan yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 10 September 2019 pukul 16.00 WIB, kualitas udara di Provinsi Riau menyentuh angka dramatis 232 dengan kategori sangat tidak sehat. Sementara di provinsi lainnya bervariasi mulai dari sedang hingga tidak sehat.
Deputi Meteorologi BMKG Mulyono Prabowo mengatakan bahwa meskipun el-Nino lemah sudah berlalu pada Agustus lalu, namun dinamika atmosfir menunjukkan bahwa musim hujan akan datang terlambat pada akhir tahun 2019 ini. Jika sebelumnya BMKG memperkirakan Oktober sudah terjadi hujan, namun berdasarkan perhitungan terakhir, baru November hujan akan turun.
Dengan kondisi tersebut, Pulau Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian barat serta sebagian Jawa dan Nusa Tenggara memiliki dinamika atmosfir yang memungkinkan tumbuhnya hotspot, mulai dari kategori sedang hingga tinggi.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatatkan, per 31 Agustus 2019, sudah 328.724 hektar lahan yang terbakar. Dengan komposisi sekitar 89 ribu hektar diantaranya adalah lahan gambut, sementara 239 sisanya adalah lahan mineral.
Aparat kepolisian memastikan pengusutan kasus karhutla tidak berhenti. Kemarin, Mabes Polri mengumumkan bahwa secara keseluruhan sudah ada 175 orang tersangka dalam penegakan hukum tersebut. Sedangkan untuk korporasi ada empat perusahaan yang juga sudah menjadi tersangka. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.
Dedi menyatakan bahwa ratusan tersangka itu diproses oleh enam polda. Yakni Polda Riau, Polda Sumatera Selatan, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, dan Polda Kalimantan Barat. Dari ratusan tersangka itu, ada yang berkasnya sudah lengkap ada pula yang masih dalam proses. Selain proses hukum,
Sementara itu, di Kalimantan Tengah ada 338 ribu hektare lahan yang terbakar. Di Sumatera Selatan sedikitnya 7 ribu hektare lahan terbakar, Jambi 23 ribu hektare, Kalimantan Selatan 2 ribu hektare, Kalimantan Barat 69 ribu hektare. Dedi juga menjelaskan, dari enam daerah tersebut tersangka korporasi paling banyak ada di Kalimantan Barat. ”Dua korporasi,” ungkapnya. Dua korporasi lain ada di Riau dan Kalimantan Tengah. (tau/syn)
