JAKARTA– Rencana Presiden Joko Widodo berdialog dengan perwakilan tokoh Papua akhirnya terealisasi kemarin siang (10/9). Dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara, Jakarta tersebut, perwakilan Papua yang terdiri dari tokoh politik, agama, adat, dan mahasiswa menyampaikan sembilan permintaan kepada presiden.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo. Yakni, pembentukan lima Provinsi di Papua dan Papua Barat, pembentukan badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan warga Papua di eselon 1 juga eselon 2 di kementerian dan lembaga, serta pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua.
Kemudian, para tokoh juga mengusulkan revisi terhadap UU Otsus dalam prolegnas 2020, menerbitkan inpres untuk pengangkatan honorer di tanah Papua, percepatan palapa ring timur, serta mengesahkan Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua. "Terakhir, membangun istana presiden RI di Papua, di ibukota provinsi Papua di Kota Jayapura. Ini perlu kami sampaikan," ujarnya.
Abisai menuturkan, berbagai permintaan itu dibutuhkan untuk memperbaiki situasi di Papua. Baik dalam hal kesejahteraan hingga keamanan. Pemekaran wilayah misalnya, diperlukan untuk memperpendek jarak pelayanan publik. Saat ini, untuk sampai ke ibukota provinsi, jaraknya masih sangat jauh. Dengan memperpendek, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.
Kemudian pembangunan Istana Kepresidenan, lanjut dia, diharapkan presiden bisa sesekali berkantor di Papua. Sehingga bisa merasakan situasi Papua lebih dekat. "Beliau akan melihat Papua secara utuh," tuturnya.
Selain sembilan tuntutan yang spesifik, Abisai juga menyampaikan keinginan agar pemerintah Indonesia tidak hanya membangun fisik, melainkan juga sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, Papua kaya secara sumber daya alam, namun manusianya belum mampu mengimbanginya. Sehingga tidak banyak masyarakat Papua yang mendapat manfaatnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menangapi positif usulan-usulan yang disampaikan para tokoh Papua. Untuk usulan pembangunan asrama nusantara, palapa ring, dan lembaga adat, presiden memberi persetujuan tanpa syarat.
Kemudian untuk keterwakilan putra-putri asli Papua di BUMN hingga pejabat eselon juga akan diakomodir. Bahkan untuk posisi BUMN, mantan wali kota Solo itu sudah memberikan kuotanya. "Siang ini (kemarin) saya sampaikan seribu dulu. Mungkin untuk PNS nanti, termasuk eselon satu, dua, tiga," ujarnya.
Lalu untuk pemekaran wilayah Provinsi, Jokowi memberikan lampu hijau meskipun masih menunggu kajian lebih lanjut. Namun, dari lima provinsi baru yang diajukan, kemungkinan hanya setengahnya. "Tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau nggak dua, tiga," tuturnya.
Sementara soal pembangunan istana kepresidenan di Papua, Jokowi siap merealisasikan jika tanahnya sudah klir. Jika tak ada hambatan, pembangunannya akan dimulai pada tahun depan.
Lantas, bagaimana dengan pembentukan Badan Nasional Untuk Urusan Papua? Presiden mengaku perlu melakukan kajian lebih dahulu. "Coba kita jajaki apakah memungkinkan atau tidak, saya jawab setelah kajian," kata dia.
Sementara itu, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto enggan berkomentar terkait tidak dibahasnya kondisi keamanan Papua saat ini dalam dialog Presiden dengan para tokoh. "Lah kamu dengar nggak? Masa saya harus ulangin lagi," ujarnya lantas masuk mobil.
Terkait banyaknya mahasiswa Papua yang pulang kampung, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meminta TNI membantu. Berdasar hitungan pemerintah, tidak kurang 835 mahasiswa asal Papua dan Papua Barat pulang kampung pasca kerusuhan. Mereka meninggalkan studi yang tengah dilakoni. Kondisi itu menyisakan persoalan, Pemerintah Daerah (Pemda) Papua kewalahan.
Sesuai arahan Menko Polhukam Wiranto dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ratusan mahasiswa tersebut akan diantar kembali ke daerah tempat mereka tengah belajar. Untuk memudahkan, TNI menyiapkan dua Pesawat Hercules C-130. ”Kami sudah mendapat informasi disiapkan (Pesawat) Hercules tadi malam (Senin),” ungkap Kapendam XVII/Cendrawasih Letkol Cpl Eko Daryanto .
Untuk memastikan berapa banyak mahasiswa yang ingin melanjutkan studi dan kembali ke daerah tempat mereka belajar, pihaknya perlu mendata lebih dulu. Menurut dia, belum tentu dari 835 mahasiswa yang pulang kampung bersedia diangkut memakai pesawat yang disiapkan TNI. ”Yang datang berapa, yang kembali berapa. Nanti kan didata dulu,” kata Eko. Proses tersebut bakal dilaksanakan bersama Pemda Papua.
