MANAGED BY:
JUMAT
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 11 September 2019 11:26
Perwakilan Papua Sampaikan 9 Permintaan, Diantaranya Beri Pemekaran dan Bangun Istana

Juga Bantu Ratusan Mahasiswa yang Ingin Lanjutkan Studi

Presiden saat berdialog dengan tokoh Papua.

PROKAL.CO, JAKARTA– Rencana Presiden Joko Widodo berdialog dengan perwakilan tokoh Papua akhirnya terealisasi kemarin siang (10/9). Dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara, Jakarta tersebut, perwakilan Papua yang terdiri dari tokoh politik, agama, adat, dan mahasiswa menyampaikan sembilan permintaan kepada presiden. 

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo. Yakni, pembentukan lima Provinsi di Papua dan Papua Barat, pembentukan badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan warga Papua di eselon 1 juga eselon 2 di kementerian dan lembaga, serta pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua. 

Kemudian, para tokoh juga mengusulkan revisi terhadap UU Otsus dalam prolegnas 2020, menerbitkan inpres untuk pengangkatan honorer di tanah Papua, percepatan palapa ring timur, serta mengesahkan Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua. "Terakhir, membangun istana presiden RI di Papua, di ibukota provinsi Papua di Kota Jayapura. Ini perlu kami sampaikan," ujarnya. 

Abisai menuturkan, berbagai permintaan itu dibutuhkan untuk memperbaiki situasi di Papua. Baik dalam hal kesejahteraan hingga keamanan. Pemekaran wilayah misalnya, diperlukan untuk memperpendek jarak pelayanan publik. Saat ini, untuk sampai ke ibukota provinsi, jaraknya masih sangat jauh. Dengan memperpendek, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan. 

Kemudian pembangunan Istana Kepresidenan, lanjut dia, diharapkan presiden bisa sesekali berkantor di Papua. Sehingga bisa merasakan situasi Papua lebih dekat. "Beliau akan melihat Papua secara utuh," tuturnya.

 Selain sembilan tuntutan yang spesifik, Abisai juga menyampaikan keinginan agar pemerintah Indonesia tidak hanya membangun fisik, melainkan juga sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, Papua kaya secara sumber daya alam, namun manusianya belum mampu mengimbanginya. Sehingga tidak banyak masyarakat Papua yang mendapat manfaatnya. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menangapi positif usulan-usulan yang disampaikan para tokoh Papua. Untuk usulan pembangunan asrama nusantara, palapa ring, dan lembaga adat, presiden memberi persetujuan tanpa syarat.

 Kemudian untuk keterwakilan putra-putri asli Papua di BUMN hingga pejabat eselon juga akan diakomodir. Bahkan untuk posisi BUMN, mantan wali kota Solo itu sudah memberikan kuotanya. "Siang ini (kemarin) saya sampaikan seribu dulu. Mungkin untuk PNS nanti, termasuk eselon satu, dua, tiga," ujarnya. 

Lalu untuk pemekaran wilayah Provinsi, Jokowi memberikan lampu hijau meskipun masih menunggu kajian lebih lanjut. Namun, dari lima provinsi baru yang diajukan, kemungkinan hanya setengahnya. "Tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau nggak dua, tiga," tuturnya.

 Sementara soal pembangunan istana kepresidenan di Papua, Jokowi siap merealisasikan jika tanahnya sudah klir. Jika tak ada hambatan, pembangunannya akan dimulai pada tahun depan. 

Lantas, bagaimana dengan pembentukan Badan Nasional Untuk Urusan Papua? Presiden mengaku perlu melakukan kajian lebih dahulu. "Coba kita jajaki apakah memungkinkan atau tidak, saya jawab setelah kajian," kata dia. 

Sementara itu, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto enggan berkomentar terkait tidak dibahasnya kondisi keamanan Papua saat ini dalam dialog Presiden dengan para tokoh. "Lah kamu dengar nggak? Masa saya harus ulangin lagi," ujarnya lantas masuk mobil.  

Terkait banyaknya mahasiswa Papua yang pulang kampung, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meminta TNI membantu. Berdasar hitungan pemerintah, tidak kurang 835 mahasiswa asal Papua dan Papua Barat pulang kampung pasca kerusuhan. Mereka meninggalkan studi yang tengah dilakoni. Kondisi itu menyisakan persoalan, Pemerintah Daerah (Pemda) Papua kewalahan.

 Sesuai arahan Menko Polhukam Wiranto dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ratusan mahasiswa tersebut akan diantar kembali ke daerah tempat mereka tengah belajar. Untuk memudahkan, TNI menyiapkan dua Pesawat Hercules C-130. ”Kami sudah mendapat informasi disiapkan (Pesawat) Hercules tadi malam (Senin),” ungkap Kapendam XVII/Cendrawasih Letkol Cpl Eko Daryanto .

 Untuk memastikan berapa banyak mahasiswa yang ingin melanjutkan studi dan kembali ke daerah tempat mereka belajar, pihaknya perlu mendata lebih dulu. Menurut dia, belum tentu dari 835 mahasiswa yang pulang kampung bersedia diangkut memakai pesawat yang disiapkan TNI. ”Yang datang berapa, yang kembali berapa. Nanti kan didata dulu,” kata Eko. Proses tersebut bakal dilaksanakan bersama Pemda Papua. 

Tidak hanya itu, instansinya juga perlu mencari solusi untuk mahasiswa yang sudah terlajur kembali ke daerah asal di luar Jayapura. Misalnya, Jaya Wijaya dan Wamena. ”Bagaimana nanti prosedurnya kami belum tahu,” ungkap Eko. Karena itu, bukan hanya pemerintah provinisi, pemerintah kabupetan juga bakal diajak koordinasi. Yang pasti, dia menegaskan bahwa pihaknya akan membantu mencari solusi.

 Mekanisme pemulangan ke lokasi studi juga akan diatur supaya semua mahasiswa yang ingin melanjutkan studi terfasilitasi. Satu kali penerbangan, dua penerbangan atau lebih. ”Karena Hercules juga ada kapasitasnya,” ucap dia. Menko Polhukam Wiranto menyampaikan bahwa panglima TNI dan kapolri sudah bertemu langsung dengan orang tua mahasiswa yang memutuskan pulang kampung. 

”Mereka nyesel dan kemudian ingin kembali ke daerah, tempat mereka belajar semula,” ungkap Wiranto. Menurut dia, ratusan mahasiswa tersebut memilih pulang kampung setelah terprovokasi informasi tidak benar yang beredar. Bahwa keamanan dan keselamatan mereka terancam. ”Itu kabar burung, itu hoaks, itu hasutan provokasi, tidak benar,” kata dia tegas. Untuk itu, dia menjamin keamanan dan keselamatan seluruh mahasiswa tersebut. 

Menurut Wiranto, provokasi tersebut sangat mengganggu. Sebab, bukan hanya merugikan mahasiswa, juga merugikan orang tua dan Papua maupun Papua Barat. ”Belajar itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya. Dia pun mengusulkan, ke depan pejabat Polri maupun TNI punya anak asuh mahasiswa dari Papua dan Papua Barat. ”Ya istilahnya ikut mengawasi, ikut merawat,” tambah dia. 

Terpisah, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa sejauh ini, Polda Papua maupun Papua Barat masih fokus melaksanakan penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat kerusuhan. ”Apabila nanti sudah betul-betul klir menyangkut masalah master mind atau koordinator lapangan, atau apabila ada penambahan tersangka baru dan sebagainya akan saya sampaikan,” beber dia. 

Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mereka menyatakan sudah kembali membuka blokir internet di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemarin malam giliran Kabupaten Jayawijaya dan Mimika di Provinsi Papua.

 Dengan demikian, tinggal empat Kabupaten dan kota di kedua provinsi yang masih mengalami blokir internet. Di Papua, dua kabupaten tersebut adalah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Kemudian di Papua Barat menyisakan Kota Manokwari dan Kota Sorang.  

Dengan kondisi yang terus membaik, pembukaan secara bertahap dilakukan sejak Rabu (4/9) dan terus berlanjut hingga kemarin  (9/9). “Empat kota tersebut  masih belum sepenuhnya kondusif, akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu. 

Dari 29 Kabupaten dan kota di Provinsi Papua, sudah 27 yang telah dibebaskan dari blokir internet. Sementara dari total 13 kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat, sudah 11 yang dibebaskan dari blokir internet.   

Nando juga menjelaskan bahwa bahwa sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019. 

Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500. ”Distribusi hoaks terus menurun, 42 ribu url di tanggal 31 Agustus 2019, 19 ribu url di tanggal 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 url hoaks dan hasutan di tanggal 6 September 2019,” jelasnya. (far/syn/tau)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 18 Oktober 2019 11:57

WIH..!! Pemerintah Bakal Bangun Bandara Dekat IKN untuk VVIP dan Jet Pribadi

Pemerintah berencana membangun bandara baru tidak jauh dari pusat kota…

Jumat, 18 Oktober 2019 11:35

Ekonomi RI Masih Bergerak Positif, JK Minta Pahami Kondisi Global

JAKARTA– Jelang akhir masa jabatannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)…

Jumat, 18 Oktober 2019 11:25

Jalan Trans Borneo Harus Menguntungkan

Proyek Jalan Trans Borneo yang digagas Pemerintah Malaysia yang menghubungkan…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:51

Gaji Guru Honorer Minimal Setara UMR

JAKARTA – Para guru honorer kini bisa sedikit bernapas lega.…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:50

UU KPK Berlaku, Kritik Terus Mengalir

JAKARTA – Mulai Kamis (17/10) UU KPK berlaku. Sebagai penegak…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:46

Delapan Hari Tangkap 40 Terduga Teroris

JAKARTA—Polri terus menyisir keberadaan anggota kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:43
Saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Siapkan Tiga Lapis Pengamanan, Imbau Tidak Ada Pengerahan Massa

JAKARTA – TNI bersama Polri mengerahkan kekuatan besar untuk mengamankan…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:19
Kontraktor yang Di-OTT KPK Pernah Garap Jalan Gunung Menangis

Kontraktor Itu Kerap Menang Tender Proyek APBN

BONTANG–Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan…

Kamis, 17 Oktober 2019 11:08

13 Hektare Hutan di Dekat Lokasi IKN Dirambah

BALIKPAPAN-Kasus perambahan hutan di Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Penajam Paser…

Kamis, 17 Oktober 2019 11:06

Meski Ada OTT KPK, Gubernur Berharap Proyek Tetap Jalan

SEJAK Selasa (15/10) petang, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*