DOMINASI sektor pertambangan batu bara terhadap ekonomi Kaltim belum terpatahkan saat ini. Bahkan, dari perizinan sektoral dan penanaman modal, pertambangan masih mendominasi izin baru yang mencapai 30,14 persen. DPMPTSP Kaltim menargetkan, realisasi investasi di provinsi ini pada 2019 sebesar Rp 38,60 triliun.
Perinciannya, Rp 13,51 triliun untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Rp 25,09 triliun dari penanaman modal asing (PMA). Hingga triwulan II 2019, rencana investasi di Kaltim menyentuh Rp 3,14 triliun. Sementara realisasi investasi senilai Rp 8,44 triliun.
Sementara itu, realisasi semester I (Januari-Juni) 2019 telah mencapai Rp 17,68 triliun atau 48,16 persen dari target investasi tahun ini. Jika dilihat berdasar sektor usaha, realisasi investasi PMDN sampai triwulan II (April hingga Juni) 2019 menunjukkan sub sektor pertambangan mengalami penambahan investasi.
Angkanya mencapai Rp 10,55 triliun. Dari angka itu, kontribusi sektor pertambangan terhadap realisasi investasi semua sektor usaha di Kaltim sebesar 86,76 persen. Sub sektor tanaman pangan dan perkebunan berada di urutan kedua. Nilainya Rp 890 miliar atau 7,32 persen. Adapun di urutan ketiga adalah industri makanan sebesar Rp 353 miliar atau 2,90 persen.
Adapun realisasi PMA berdasar sektor usaha, sub sektor pertambangan mendapatkan tambahan investasi sebesar USD 82,54 juta atau sebesar 42,23 persen dari keseluruhan realisasi PMA. Sub sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar bagi investasi di Kaltim adalah sub sektor transportasi, gudang, dan komunikasi.
Total nilainya USD 34,39 juta atau Rp 1,24 triliun. Persentasenya mencapai 50,33 persen. Kemudian sub sektor tanaman pangan dan perkebunan berkontribusi sebesar USD 57,46 juta atau 35,04 persen. Berkaca dari angka-angka itu, Awaluddin mengatakan, dampak IKN baru terasa awal 2020, khususnya di bidang infrastruktur.
Menyusul sektor perdagangan dan jasa yang diprediksi tumbuh. “Harapannya dengan pemindahan IKN di Kaltim, maka industri hilirisasi bisa lebih maksimal,” tutur PLH DPMPTSP Kaltim yang juga merangkap Kasi Pengolahan Data ditemui di kantornya, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Senin (9/9). Menurut dia, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK) yang selama ini belum optimal, bisa terus digenjot seiring infrastruktur yang lebih baik. Jadi, upaya Kaltim untuk menunjang hilirisasi crude palm oil (CPO) bisa terwujud.
“Kami usahakan membuat pergub (peraturan gubernur) tentang insentif di KEK MBTK agar merangsang investor mau masuk ke Kaltim untuk mengolah CPO jadi produk hilirisasi,” katanya. (nyc/*/ctr/*/ain/riz/k16)
