JAKARTA – Tenggat penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pilkada tinggal tiga pekan lagi. Dari 270 daerah penyelenggara pilkada, belum seluruhnya mengajukan anggaran. Khususnya KPU selaku penyelenggara. Masih ada 18 KPU Provin si dan Kabupaten/Kota yang belum mengajukan anggaran kepada masing-masing pemda.
Secara keseluruhan, dari 252 KPU yang mengajukan anggaran, total biaya penyelenggaraan pilkada mencapai Rp 10,9 triliun. Bila nanti 18 daerah lainnya sudah tuntas mengajukan anggaran, bukan tidak mungkin menyentuh angka Rp 12 triliun. Itu belum dihitung dengan pengajuan anggaran pengawasan oleh Bawaslu maupun pengamanan oleh Polri dan TNI.
KPU Kota Surabaya misalnya, mengajukan anggaran sebesar Rp 85,15 miliar. Paling tinggi dibandingkan kota-kota lain yang menyelenggarakan pilkada 2020. Di level Kabupaten, pengajuan anggaran terbesar dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung dengan nilai Rp 99 miliar. Di Provinsi, yang paling besar adalah Kalimantan Tengah dengan nilai Rp 335,5 miliar (lihat grafis).
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, ada beberapa hal yang membuat pengajuan tersebut belum dilakukan. Misalnya, komunikasi antara KPU dengan pemda maupun DPRD setempat belum lancar. ’’Bisa juga teman-teman KPU masih menunggu beberapa peraturan terkait,’’ terangnya saat ditemui di KPu kemarin (9/9).
Contohnya soal besaran honor penyelenggara ad hoc yang masih menunggu aturan Kemenkeu. Rata-rata, daerah yang sudah mengajukan anggaran masih berpegang pada aturan lama terkait honor penyelenggara ad hoc. ’’Nanti di tengah jalan akan diajukan revisi,’’ lanjut mantan Ketua Bawaslu Provinsi Banten itu.
Anggaran yang diajukan oleh KPU, lanjut Pramono, belum semuanya fixed. Ada daerah yang memang pemdanya langsung setuju berapapun yang diajukan KPU. Namun, ada pula pemda yang mengoreksi anggaran yang diajukan KPU. Sebagian lagi masih bernegosiasi antara KPU dnegan masing-masing pemda.
Yang jelas, KPU berharap semua negosiasi sudah bisa selesai sebelum 1 Oktober. Sehingga, nanti 1 Oktober tinggal menandatangani NPHD. 1 Oktober merupakan tenggat yang ditetapkan dalam Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, jadwal, dan program Pilkada 2020.
Bila ternyata masih buntu, KPU di daerah diminta segera melapor ke KPU RI. Nanti, tutur Pramono, pihaknya yang akan menyampaikan kepada Kementerian dalam negeri. Khususnya kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Dirjen Otonomi daerah. ’’Mereka yang nanti akan menginstruksikan kepada pemerintah daerah bersangkutan bahwa deadline harus tetap ditaati,’’ tambahnya.
Dari sisi pemerintah, Mendagri Tjahjo Kumolo meyakinkan bahwa tidak aka nada problem anggaran di pilkada. ’’Kami sudar berkoordinasi dnegan 270 daerah, bahwa prinsip pengangaran untuk pilkada itu sudah cukup dan tercukupi,’’ terangnya. Hanya saja, penyelenggara maupun pengawas memang sudah mulai bekerja pada Oktober mendatang.
Pekerjaan selama tiga bulan itulah yang belum masuk di anggaran 2020. ’’Kami akan cari solusi yang baik sehingga tugas-tugas Bawaslu dan KPU tidak terganggu dalam rangka mempersiapkan pilkada,’’ lanjutnya. Mengingat, ada tuntutan agar penyelenggaraan kali ini harus lebih baik, tertib, efektif, dan efisien dibandingkan tiga edisi pilkada sebelumnya.
Sementara, untuk pengeluaran yang dilakukan sepanjang 2020, Tjahjo menjamin semuanya klir. ’’Kalau urusan anggaran di 2020, semua yang paraf saya. Jadi semua sudah masuk di RAPBD 2020,’’ tambahnya. Penyelenggara tidak perlu khawatir mengenai pendanaan karena setiap daerah sudah diinstruksikan untuk menyediakan anggaran. (byu)
Pengajuan Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Oleh KPU di 252 Daerah*
Nilai total usulan anggaran: Rp 10.926.128.255.660
Tiga Provinsi/Kabupaten/kota dengan usulan anggaran terbesar
Provinsi
