BALIKPAPAN-Listrik untuk ibu kota negara baru tampaknya bukan masalah. PLN percaya diri bakal mampu menyediakannya. Asumsi keperluan daya 1.555 megawatt (MW) bisa ditunjang hanya dengan membangun satu pembangkit. Lokasinya ada di Kaltara.
“Ada potensi di Sungai Kayan, Kaltara,” kata Direktur Bisnis Regional Kalimantan dan Sulawesi PLN Syamsul Huda di Balikpapan akhir pekan lalu.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Kayan secara bertahap akan mampu menyuplai 6 ribu MW ke ibu kota. Itu disebut bakal searah dengan konsep ibu kota baru yang digadang bakal ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber listrik energi baru terbarukan (EBT). “Tinggal bagaimana mengevakuasi listrik dari PLTA itu ke ibu kota baru,” ujarnya.
Terkait rencana PLN, Huda belum bisa berbicara lebih jauh. Sebab, sejak pengumuman pemindahan ibu kota pada 26 Agustus, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Ini bertahap agar PLN mampu menyediakan infrastruktur listrik sesuai keperluan. Jangan berlebih, apalagi kekurangan,” ucapnya.
Sebab membangun dari nol, pihaknya ingin dari sisi keandalan listrik akan berbeda dengan kondisi di Jakarta. Dengan infrastruktur yang dibuat nantinya menghilangkan pemadaman atau zero down time, baik pemadaman akibat gangguan maupun pekerjaan pemeliharaan. “Backup-nya kami pikirkan. Jadi berlapis jika terjadi gangguan. Pelanggan tak akan pernah merasakan pemadaman,” ujarnya.
Berkaitan dengan pembangkit EBT, PLN disebutnya mendapat masukan dari Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, dan teknologi, dan lingkungan hidup. BUMN itu diminta membuat patokan penyediaan energi listrik dari kota-kota baru di dunia yang menggunakan EBT. “Ini menjadi kesempatan PLN termasuk pemerintah untuk menunjukkan komitmennya menyediakan listrik didominasi EBT,” ungkapnya.
PLN juga mengkaji kemungkinan penggunaan EBT itu di tingkat 100 persen. Melebihi permintaan Bappenas yang menginginkan EBT menyuplai 39 persen listrik ibu kota baru. “Karena ini masih awal sekali, perubahan masih sangat dimungkinkan. Apalagi potensi PLTA Sungai Kayan sudah di atas keperluan daya ibu kota,” sebutnya.
Diketahui, PLTA Sungai Kayan akan dibangun lima bendungan. Dimulai dari 2020 dan diharapkan bisa menghasilkan listrik pada 2024. Pembangunannya pun tak akan menjadi masalah. Pemerintah pusat sudah menetapkan pembangkit itu sebagai proyek strategis nasional (PSN) berdasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2018. Jadi secara periodik, perkembangannya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam melihat pemindahan ibu kota masih sebatas perencanaannya. Karena Indonesia sudah komitmen dalam konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Paris, Prancis, pada 2015, energi untuk pasokan setrum di ibu kota baru harus EBT. “Indonesia terikat Persetujuan Paris itu. Jadi harus sudah meninggalkan penggunaan energi fosil,” ujar Ridwan.
Dia menyebut, ketenagalistrikan di Kaltim yang sudah eksisting cukup diperuntukkan bagi pelanggan umum. Di luar ibu kota baru. Sementara untuk ibu kota 100 persen EBT. Salah satu konsep kota yang bisa diambil contohnya adalah Kota Masdar, Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Yang telah dikunjunginya dengan perwakilan PLN pada Juni lalu. “Di sana itu listriknya 100 persen bertenaga matahari,” ucapnya.
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) disebutnya cocok digunakan di ibu kota baru. Indonesia khususnya Kaltim, kata dia, memiliki paparan sinar matahari yang cukup maksimal karena dilintasi garis khatulistiwa.
“Mereka (Kota Masdar) punya cadangan minyak yang melimpah. Namun, mereka simpan untuk anak cucu. Mereka gunakan rahmat Tuhan (sinar matahari) yang sudah ada,” bebernya.
Ridwan setuju terkait pembangunan PLTA Sungai Kayan. Menurut dia, penggunaan tenaga hidro mampu menunjang desain ibu kota negara yang berbasis green energy. “Kita lihat, sebelum masuk rapat kerja bagaimana kelistrikannya,” ucap politikus Golkar itu. (rdh/rom/k16)
