SENDAWAR–Isu pemekaran di Kaltim terus bermunculan. Munculnya nama Kutai Benua Raya menjadi daerah otonomi baru (DOB) banjir dukungan dari legislator di Kutai Barat (Kubar).
Politikus dari Partai Hanura H Aula menyebut, rencana pembentukan DOB Kutai Benua Raya dari Kabupaten Kubar sangat tepat. Dari tujuh kecamatan yang diambil dari Kubar itu masih membutuhkan berbagai fasilitas.
Berbicara porsi pembangunan, dia menyebut, memang sudah selayaknya warga di tujuh kecamatan itu merasakan kue pembangunan. "Selama 19 tahun sejak pemekaran Kubar dari induknya Kabupaten Kutai, tujuh kecamatan tersebut minim sarana-prasarana. Sehingga sangat tepat untuk dijadikan DOB," jelas pria 37 tahun itu kepada Kaltim Post, belum lama ini.
Namun, menurut dia, moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat dan DPR RI belum dicabut. Tapi dia berharap, pemekaran DOB Kutai Benua Raya lebih cepat lebih baik, untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Adapun tujuh kecamatan tersebut, yakni Jempang, Bongan, Siluq Ngurai, Bentian Besar, Muara Lawa, Muara Pahu, dan Penyinggahan. Hal senada dikatakan politikus PDIP Jackson John Tawi.
Menurut dia, kawasan tersebut memang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar. “Tetapi harus dilihat dulu, pendapatan apa saja yang bisa dihasilkan daerah itu apabila nanti berdiri sendiri,” cetus dia.
Meski tidak diajukan pemekaran menjadi DOB, wilayah Kutai Benua Raya mempunyai potensi besar ke depan. Pasalnya, masuk peta ibu kota negara (IKN). Karena Kecamatan Bongan berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Wilayah itu sangat banyak yang masuk rencana IKN. Bongan hingga kawasan Gunung Beratus masuk peta wilayah IKN. Meski tidak menjadi DOB, kawasan itu otomatis akan menjadi daerah paling maju ke depan,” ucapnya.
Untuk diketahui, Panitia Pemekaran DOB Kutai Benua Raya telah mengirimkan surat perihal usulan Penetapan Pengurus Tim DOB Pemekaran tersebut kepada Bupati Kubar FX Yapan. (rud/kri/k8)
